Sangat mengagetkan ketika Mendagri Gamawan Fauzie menonaktifkan Bupati Lamtim H. Satono. Alasannya, Bupati yang baru saja terpilih kembali dalam Pilkada 2010 lalu itu, merupakan tersangka korupsi dana APBD Lamtim senilai Rp119 miliar. Alasan yang terdengar bodoh dan goblok. Pasalnya, alasan itu muncul sesudah Pengadilan Negeri Bandar Lampung memutuskan H. Satono tidak bisa didakwa untuk kasus itu. Padahal, kasus ini sudah berlangsung bertahun-tahun dan Satono pernah menjadi tersangka (yang membuat kasus ini berlarat-larat) saat menjadi Bupati Lamtim pada priode pertama kepemimpinannya.

Kalau alasan Kementerian Dalam Negeri karena H. Satono tersangka korupsi, seharusnya surat penonaktifan itu keluar setahun lalu. Tapi, surat penonaktifan itu tidak kunjung keluar, sehingga penyelesaian kasus korupsi yang merugikan rakyat Lamtim itu tidak punya ujung yang jelas.

Ada ketidaksinkronan antara kerja bawahan Kementeria Dalam Negeri dengan pengambilan keputusan oleh Mendagri Gamawan Fauzi. Ketidaksinkronan yang menunjukkan, kemampuan Kementerian Dalam Negeri mengawasi pemerintah daerah sangat lemah, kendor, dan tidak bisa dipertanggungjawabkan. Akibatnya, Mendagri Gamawan Fauzi, yang pernah dikenal sebagai orang anti-korupsi, mau tak mau jadi pendukung koruptor.

Gamawan Fauzi akhirnya mengesahkan H. Satono sebagai Bupati Lamtim, padahal saat mencalonkan diri statusnya merupakan tersangka kasus korupsi dana APBD senilai Rp119 miliar.

Sekarang surat penonaktifan itu dicabut. H. Satono kembali jadi Bupati Lamtim. Kasus korupsi yang melibatkan namanya mengambang. Penegak hukum tidak disoroti publik.

Inilah lucunya negeri ini. Subtansi persoalannya dilupakan, dialihkan ke hal lain. Dan, Mendagri Gamawan Fauzi, menjadi aktor yang paling sukses mengalihkan kasus korupsi dana Rp119 miliar itu menjadi kasus intervensi pusat ke daerah.