Budi Hatees

Oleh Budi Hatees

Dipublikasi 24 Maret 2012 di SUMUT POS

Meski bertato, ia bukan preman

Preman dari kata vrijman dalam Bahasa Belanda yang berarti orang bebas. Sebab itu, preman di negeri ini tak lebih dari sebuah stigma: sesuatu yang menakutkan, yang menggetarkan, yang membuat hati kecut. Seperti segerombolan orang, yang tanpa mengenal rasa takut, mengobrak-abrik rumah sakit milik TNI, konon hanya untuk mencari seseorang yang lain, orang yang harus melunasi utang-piutangnya.

Bagi siapa saja yang pernah berhadapan dengan tentara, yang laras sepatunya saja acap menjadi simbol sesuatu yang otoriter, tak akan percaya bagaimana mungkin segerombolan orang merusak fasilitas milik tentara yang ada di pusat Kota Metropolitan Jakarta. Dugaan awal, gerombolan itu pastilah terdiri dari orang-orang yang menganggap tentara bukan apa-apa; hanya sekumpulan orang yang kebetulan di pundaknya dibebani tanggung jawab untuk menjaga stabilitas nasional. Dugaan akhir, gerombolan itu pastilah berisi orang-orang yang menganggap negara ini tidak punya hukum.

Kalau dugaan akhir ini ternyata benar, berarti gerombolan itu adalah kita-rakyat yang memang selama reformasi bergulir memiliki asumsi yang sama bahwa tak ada hokum di negeri ini. Pasalnya, penegakan keadilan hukum sangat buruk untuk tak mengatakan tidak bisa tegak. Mereka yang dihukum hanya orang yang lemah, yang tak punya gerombolan, yang kesulitan untuk hidup sehingga mustahil untuk menyuap.

Sebab itu, atas nama rakyat yang kecewa, penyerbuan ke dalam fasilitas tentara oleh segerombolan orang, sudah dapat diduga sebelumnya. Kasus ini tak berbeda dengan apa yang dilakukan warga Kecamatan Jabung, Kabupaten Lampung Timur, Lampung, pada tahun 2000 ketika mereka membakar Markas Polsek Jabung. Atau, kasus-kasus sejenis yang merebak akhir-akhir ini, yang dimotori oleh orang-orang yang sudah selesai mengatasi rasa takutnya kepada penegakan hukum.

Tapi, yang kita dengar kemudian, gerombolan itu disebut preman. Mereka dikesankan  sebagai gangster untuk mempertegas tentang stigmatisasi preman. Tentu, agar publik membenci mereka, meneriakkan yel yel agar Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) menghapus segala bentuk premanisme. Seperti teriakan yang digaungkan sekelompok orang agar Negara bebas dari Front Pembela Islam (FPI), yang kemudian dibalas dengan kampanye agar Negara bebas dari Islam Liberal.

Untuk membenarkan tindakan itu, preman dikelompokkan ke dalam suatu kelas masyarakat (stratifikasi social) tersendiri yang ditandai dengan adanya perasaan yang sama di kalangan anggota kelompok untuk tidak patuh terhadap hukum yang berlaku. Ketidakpatuhan akibat perasaan senasib, selama hidup senantiasa berada pada posisi kalah, lalu melakukan perlawanan karena pada hakikatnya manusia selalu ingin eksistensinya mendapat pengakuan manusia lain.

Pada tahun 1888, Suhartono W Pranoto mencatat keberadaan gerombolan orang seperti itu, yang tak mengenal rasa takut dan tak perduli pada hokum yang berlaku. Dalam bukunya yang terbit pada 2010, Jawa, Bandit-bandit Pedesaan, Studi Historis 1850-1942, Suhartono menyebut mereka sebagai bandit. Bandit adalah istilah klasik. Kita menemukannya dalam sejumlah buku yang ditulis E.J. Hobsbawm, sejarawan Inggris, seperti Primitive Rebels (1959), Bandit (1972), dan Social Banditry (1974).

Tapi, bandit yang dimaksudkan di sini tidak identik dengan anti-sosial, sebaliknya justru mereka merupakan contoh manusia dengan jiwa social yang berkadar tinggi, yang menangis ketika melihat orang lain menderita. Setidaknya itulah yang ingin disampaikan Suhartono dengan menulis sejarah para bandit di negeri ini. Mereka, sekalipun secara hokum jelas melanggar dan melawan,  namun layak dicatat sebagai sekelompok manusia yang berjuang dan sukses membuat kolonialisme Belanda bangkrut.

Memang cara mereka berjuang sangat kasar, keras, dan kejam, tapi bukan cara yang layak dipersoalkan pada zaman itu, melainkan tujuan dari perlawanan mereka.

Pada zaman ketika para bandit muncul, diperkirakan 1870-1942, adalah zaman ketika kolonialisme Belanda  merampas seluruh asset rakyat terutama lahan. Rakyat tak punya apapun untuk berusaha, kemiskinan menjerat, dan kelaparan mengincar. Tidak ada yang bisa dilakukan selain melawan dengan cara merampok orang-orang kaya, lalu membagi-bagikan hasil rampokkan itu kepada rakyat yang membutuhkan.

Kolonialisme Belanda tak menyebut mereka sebagai preman, tetapi menyebut mereka bandit. Kata preman baru popular pada priode awal kekuasaan negara Orde Baru manakala pemerintah yang paranoid merasa kekuasaannya terancam oleh kekuatan orang-orang yang tak takut pada hukum yang berlaku. Ketakutan pemerintah diatasi Pangkopkamtib Laksamana Sudomo dan Penglima ABRI Jenderal TNI LB Moerdani ketika itu dengan melancarkan serangan dadakan kepada siapa saja yang disebut preman. Kita mengenal zaman itu sebagai musim penembak misterius (petrus), yang oleh sastrawan Seno Gumira Ajidarma dicatat dalam buku kumpulan cerpennya berjudul Penembak Misterius.

Mereka yang disebut preman, satu per satu mati secara misterius. Terkadang, kita tak tahu pasti apakah mereka betul-betul preman atau tidak. Kita hanya tahu, mereka mati. Ketika petrus berlaku, barang siapa yang ditemukan mati mendadak dengan sebuah lobang peluruh di tubuhnya, si mayid dipastikan sebagai preman.

Tak ada hokum karena hokum yang sebenarnya ada pada telunjuk yang menekan pelatuk senjata. Hukum adalah suara letusan senjata yang menggema ke dalam rumah-rumah rakyat, yang meninggalkan rasa takut luar biasa, yang membuat setiap hari menjadi mencekam. Dan situasi seperti itu, kini, ditumbuhkan kembali.  Sekalipun tak ada lagi Pangkopkamtib, tak ada pula perintah tembak di tempat, ruang-ruang publik di kota-kota besar dicekam ketakutan. Pasalnya, Kapolri Jenderal Pol Timur Pradopo mengeluarkan surat perintah kepada seluruh Kapolda agar memberantas premanisme di daerah masing-masing.

Tentu saja perintah itu tak diikuti dengan defenisi yang jelas tentang premanisme, sehingga yang berlaku justru tafsir-tafsir atas makna premanisme. Yang menjadi acuan tafsir adalah preman, yakni sekelompok orang yang tak memiliki pekerjaan jelas, luntang-lantung tanpa juntrung, tak punya identitas, tubuh penuh tatto, dan acap menimbulkan keresahan di lingkungannya.

Setiap orang di kota-kota besar di negeri in, yang masuk ke dalam kelompok preman, satu per satu ditangkapi. Polres Jakarta Timur, misalnya, menangkap sebanyak 440 orang yang mereka sebut preman selama Operasi Premanisme 2012, sejak 24 Februari 2012 sampai 3 Maret 2012.  Sebanyak 35 orang ditahan dan diproses polisi karena terindikasi unsur yang memperkuat penahanannya, yaitu kepemilikan senjata tajam. Selain itu, keberadaan mereka juga meresahkan warga sekitar.

Di kota-kota lain, preman juga bernasib sama. Ditangkapi, lalu ditahan dengan berbagai alasan yang sangat subyektif.  Padahal, sejatinya penahanan itu lebih didorong oleh kata  “isme” pada kata “preman”, sehingga preman dicurigai sebagai segerombolan orang yang membawa ajaran-ajaran dan nilai-nilai untuk tak patuh pada hokum yang berlaku. Dengan pemahaman lain, kini premanisme menjadi semacam subversib. Semacam sekelompok orang yang membawa ajaran sesat, yang pengikut-pengikutnya tak punya rasa takut, dan karenanya dapat mengancam kekuasaan Negara.

Barangkali kita terlalu berlebihan menyikapi perkara preman. Kita terlalu memaksakan defenisi yang seram tentang preman.  Yang lebih penting lagi, kita melupakan bahwa sesungguhnya mereka warga bangsa, sekelompok orang yang keberadaannya di negeri ini juga diperlukan seperti ketika Negara ini membutuhkan tangan para bandit untuk menyengsarakan kolonialisme Belanda.

Di era ketika kolonialisme Belanda tak ada lagi, preman dibutuhkan untuk menghancurkan kelompok-kelompok yang ingin membangkitkan kolonialisme baru, yang bisa dengan mudah ditemukan bahkan di lingkungan aparat penegak hokum di Negara ini. (*)

Link: http://www.hariansumutpos.com/2012/03/29633/dari-bandit-sampai-preman.htm

Oleh Budi Hatees

Dipublikasi KORAN TEMPO edisi 20 Maret 2012

Anak muda adalah korban, bo- neka yang merasa dirinya diper- cayai oleh atasannya. Sayang- nya, Wakil Ketua Komisi Pem- berantasan Korupsi Busyro Mu- qoddas menyebut mereka seba- gai hasil regenerasi dan kaderi- sasi koruptor di lembaga peme- rintahan dan partai politik.

Salah satu sajak Toto Sudarto Bachtiar yang pantas dibaca ulang akhir-akhir ini adalah “Pahlawan Tak Dikenal“. Sajak ini bercerita tentang anak muda yang mati dengan sebuah lubang peluru bundar di dadanya. Ceritanya tentang heroisme anak muda yang tak takut mati muda untuk merebut kemerdekaan Republik Indonesia.

Pada zaman pergerakan, di masa hiruk-pikuk setelah Sukarno-Hatta memproklamasikan kemerdekaan RI, darah anak muda bangsa ini tumpah di tanah. Tak terhitung jumlahnya, darah mereka rembes dari luka-luka bekas peluru di tubuhnya, sedangkan di bibir mereka terukir senyuman.“Senyum bekunya ingin berkata: aku sangat muda,“tulis Toto Sudarto Bachtiar dalam sajaknya yang terkenal itu.

Kita memang selalu menghadapi perang. Setelah merdeka, bahkan setelah puluhan tahun merdeka, bangsa ini selalu dalam situasi perang. Sementara sebelumnya kita berperang melawan kolonialisme, akhir-akhir ini musuh yang kita hadapi adalah diri kita sendiri--orangorang yang telah sukses belajar banyak dari kolonialisme sehingga berhasrat besar menghidupkan kolonialisme yang baru. Kolonialisme baru tidak membutuhkan senjata penghancur seperti artileri dan peralatan tempur yang canggih. Hanya dibutuhkan pengetahuan dan pengalaman yang andal tentang siapa sesungguhnya yang harus dilawan, sehingga bisa dipahami siapa yang lebih dulu harus dilemahkan.

Dan, kita tahu kemudian, anak muda dengan segenap energi dan emosi mereka yang senantiasa labil merupakan entitas yang pertama kali harus dilemahkan. Inilah yang dilakukan para koruptor di negeri ini, yang melancarkan perlawanan sengit terhadap segala upaya pemerintah dalam menghapus penjajahan oleh tindak pidana korupsi dalam segala dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara, dengan melemahkan para anak muda. Koruptor merekrut anakanak muda, memberi mereka harapan yang indah tentang gaya hidup glamor. Kita pun mencatat anak-anak muda muncul di lingkungan aparat pemerintah, memiliki peran besar, sehingga bisa mengakses dana negara dengan mudah. Di lingkungan partai politik, anak-anak muda juga punya tempat khusus, seakan-akan mereka memiliki cukup kemampuan untuk mengelola sebuah partai sebagaimana seharusnya.

Sesungguhnya keberadaan anak muda di dalam institusi-institusi besar itu lebih mirip boneka si Gale-gale di Pulau Samosir. Si Gale-gale muncul di hadapan publik seakan-akan lantaran mampu berdiri sendiri, bergerak sendiri, dan menari tortor, padahal ada tali yang menggerakkannya.

Anak-anak muda di institusi-institusi besar itu tidak pernah menyadari bahwa mereka lebih mirip si Galegale. Ia diberi peran besar, tanggung jawab yang luas untuk menentukan masa depan institusi yang dipimpinnya, tapi kemudian dilemahkan dengan meruntuhkan citra dirinya sebagai entitas yang menyebabkan kerusakan institusi. Mereka, anak-anak muda itu, kemudian mendapat cap sebagai koruptor yang dibiarkan sendiri menghadapi proses peradilan di hadapan para penegak hukum.

Muhammad Nazaruddin, mantan Bendahara Partai Demokrat, sesungguhnya karakteristik anak muda yang digerakkan oleh tali untuk mengeruk dana-dana besar guna membiayai kegiatan partai. Tali-tali dipegang oleh para elite partai yang duduk di lembaga legislatif, yang kemudian mengarahkan sang boneka agar ikut dalam sejumlah tender proyek yang dibiayai dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Bagi publik, sangat mengherankan bagaimana bisa anggota legislatif terlibat dalam urusan proyek pembangunan Wisma Atlet SEA Games. Tapi bukan hal yang mengherankan jika kita memahami bagaimana pertarungan para elite partai politik untuk bisa mengelola anggaran negara. Semuanya berkaitan, juga dengan kedudukan para menteri di lingkungan jajaran birokrat.
Jika menteri berasal dari elite partai, sudah galib bahwa seluruh proyek APBN di lingkungan kementerian itu pasti menjadi hak elite partai si menteri.

Tentu situasi ini memperburuk iklim di lingkungan birokrasi pemerintah. Ketika menteri melanggengkan korupsi dengan membangun jaringannya, para pejabat birokrat akan mengambil kesempatan ikut larut dalam situasi buruk itu. Tentu para pejabat memiliki si Galegale lain yang bisa digerak-gerakkan sesuai keinginan mereka, seperti halnya yang terjadi di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.

Anak muda adalah korban, boneka yang merasa dirinya dipercayai oleh atasannya. Sayangnya, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Busyro Muqoddas me nyebut mereka sebagai hasil regenerasi dan kaderisasi koruptor di lembaga pemerintahan dan partai politik. Publik pun sesungguhnya memiliki penilaian yang sama. Bagi publik, terlibatnya sejumlah anak muda sebagai pelaku tindak pidana korupsi menunjukkan korupsi telah beranak-pinak.

Tapi pendapat seperti ini pada akhirnya hanya akan mengandung risiko yang tak remeh terhadap masa depan kehidupan berbangsa dan bernegara.
Kita tak bisa menyalahkan anak muda, karena sesungguhnya keterlibatan mereka lebih disebabkan oleh citra mereka yang selama ini paling bersih dari perkara korupsi.

Sejak persoalan korupsi merebak di negeri ini, sebagian besar yang menjadi terpidana kasus korupsi berasal dari generasi tua. Anak-anak muda justru menjadi sosok yang paling bersemangat mengkritik keterlibatan para generasi tua dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Semangat anak-anak muda untuk memprotes sosok tua yang tetap ingin tampil, seperti kritik yang diberikan kepada para pensiunan TNI yang ingin menjadi pemimpin, sesungguhnya membawa pengaruh besar.

Para generasi tua secara perlahan-lahan memberi kesempatan kepada generasi muda untuk tampil, tapi pengalaman generasi tua memaksa mereka tidak sepenuhnya memberi peran. Dengan tali-tali di tangan, para generasi tua menggerakkan anak-anak muda yang diberi kesempatan untuk tampil, lalu mengatur mereka sebagai alat demi memenuhi hasrat generasi tua untuk tetap berkuasa.

Pada tataran inilah bisa dibilang kedewasaan berpikir dan pengalaman anak-anak muda masih rendah, sehingga mereka terlalu cepat merasa puas atas apa yang didapatnya. Anak-anak muda tidak menyadari sesungguhnya mereka hanya alat dan diperalat. Mereka baru tersentak ketika mulai terjerembap dan ditinggalkan seperti halnya dialami Muhammad Nazaruddin di tubuh Partai Demokrat.

Sesungguhnya perilaku korup tidak bisa dilekatkan pada suatu generasi tertentu. Perilaku korup melekat pada diri setiap manusia. Karena itu, terhadap anakanak muda yang terlibat korupsi, kita hanya bisa prihatin karena persoalan korupsi belum bisa diatasi di negeri ini sambil mengenang situasi ketika Toto Sudarto Bachtiar menulis sajaknya yang terkenal itu.


Dipublikasi KORAN TEMPO edisi 20 Maret 2012
Link to http://epaper.tempo.co/PUBLICATIONS/KT/KT/2012/03/20/index.shtml?ArtId=012_004&Search=Y

Pertengahan 2009 lalu, di ruang sidang Pengadilan Negeri Tanjungkarang, seorang laki-laki bertubuh gendut duduk di kursi terdakwa dengan penampilan yang sangat saleh. Mengenakan topi haji, baju koko, kain sarung motif kotak-kotak, dan jemarinya menggenggam tasbih. Selama mengikuti persidangan, mulutnya bergetar entah menguntai asma Allah, sementara jemarinya yang gemuk menera sebiji demi sebiji tasbih dari pohon koka.

Ia lebih tampak seperti seseorang yang hendak menunaikan ibadah salat Jumat atau lebih mirip seperti seorang dai yang hendak memberikan tausyiyah. Sama sekali tidak ada kesan bahwa ia seorang tersangka kasus korupsi dana APBD Kabupaten Lampung Timur tahun anggaran 2007.

Namanya Satono. Haji Satono. Bupati Lampung Timur itu didakwa melakukan korupsi dana APBD Lampung Timur 2007. Tapi, setelah proses penyidikan, penyelidikan, dan persidangan yang panjang dan melelahnya banyak pihak, ia kemudian dinyatakan bebas dari segala tuduhan. Masyarakat Kabupaten Lampung Timur, yang merasa dirugikan karena korupsi itu menyebabkan krisis anggaran belanja daerah berkepanjangan, tidak terima keputusan bebas itu. Tentu, mereka tidak bisa berbuat apa-apa, dan Satono bisa menghirup udara bebas sebagai mantan tersangka kasus korupsi.

Akhir-akhir ini Satono sering tersenyum ketika banyak kalangan mengait-kaitkan namanya sebagai orang yang bisa menuai kemenangan jika mencalonkan diri dalam Pilkada Gubernur Lampung yang akan segera digelar. Sangat mungkin ia akan menjadi Gubernur Lampung mengingat keandalannya dalam memenangi Pilkada Lampung Timur pada saat dirinya dinyatakan sebagai tersangka.

Ketika berstatus tersangka, ia bisa memenangi Pilkada Lampung Timur. Setelah dilantik Gubernur Lampung Sjachroedin ZP sebagai Bupati Lampung Timur, barulah kejaksaan menggelar persidangan kasus korupsi yang mendudukkan Satono sebagai tersangka. Ajaibnya, Satono tidak terbukti melakukan korupsi, padahal sebagai Bupati Lampung Timur seharusnya ia bertanggung jawab atas mengalirnya dana APBD dari kas pemerintah di Bank Lampung ke rekening di BPR Tripanca. BPR Tripanca ditutup oleh Bank Indonesia (BI) Lampung karena mengalami masalah likuidasi, yang menyebabkan dana APBD Lampung Timur tidaki bisa dicairkan.

*

Adakah penampilan Satono yang saleh berkorelasi dengan putusan bebas pengadilan? Mungkin saja ada korelasinya. Mungkin saja tidak sama sekali. Yang jelas, mereka yang dinyatakan sebagai tersangka dalam kasus berbagai tindak pidana di negeri ini; yang didudukkan di kursi pesakitan dalam sebuah proses persidangan, selalu saja tampil saleh. Seorang pemerkosa, penipu yang sudah berkali-kali keluar-masuk penjara, atau pembunuh yang suka memutilasi korbannya--tidak perduli latar belakang sosial, kultur, agama, ekonomi, dan politiknya--pasti akan tampil saleh menggunakan simbol-simbol kesalehan dari lingkungan umat Islam jika duduk di kursi terdakwa.

Kita tak pernah tahu kenapa para tersangka harus memakai simbol-simbol agama Islam. Adakah mereka hendak membangun semacam stigma bahwa ummat Islam adalah entitas yang selalu akan menjadi tersangka. Ataukah, hanya simbol-simbol dari lingkungan ummat Islam itu yang paling mewakili kesalehan di negeri ini?

Tapi, apakah sebuah keharuskan untuk tampil saleh sekalipun Anda sesungguh bukan orang yang saleh?

"Anda sama sekali tak perlu tampil saleh," kata John J. O'Connor, Uskup Agung di New York, yang berceramah di televisi dengan mengenakan topi bisbol dan melontarkan lelucon-lelucon yang menggelitik, termasuk mencemooh pejabat pemerintah yang hadir mendengarkan ceramahnya. Kalimat O'Connor dikutif Neil Postman dalam bukunya, Amusing Ourselves to Death (1985).

Tentu, konteks pembicaraan Postman bukanlah penampilan saleh para tersangka tindak pidana di Indonesia. Postman sedang membicarakan dakwah-dakwah agama di era budaya televisi. Satu hal yang ditegaskan Postman, budaya televisi menuntut siapa saja untuk menyuguhkan sebuah pertunjukan, sebuah entetaint, sekalipun yang disampaikan adalah hal-hal yang serius seperti firman-firman dalam kitab suci berbagai agama.

Postman berbicara tentang strategi menyampaikan pesan yang tidak cuma harus disesuaikan dengan segmentasi komunikan, tetapi juga harus memahami jenis medium yang dipergunakan. Dengan medium televisi, yang dalam perkembangannya saat ini cenderung diposisikan sebagai medium entertaint, maka pesan harus dirancang sedemikian rupa sebagai bagian dari dunia entetaint. Dan, seorang ulama saat memberikan tausiyah, tak perlu harus serius sekalipun pesan yang disampaikannya bukanlah hal-hal yang remeh.

Lantas, kenapa untuk sesuatu yang tak ada kaitannya dengan kesalehan--sebaliknya justru bertentangan dengan sikap saleh-- justru harus tampak saleh?

*

Mau tak mau kita pasti berpikir tentang kamuflase. Tersangka sengaja tampak saleh hanya untuk membangun kesan yang bertolak belakang dengan tuduhan yang dialamatkan pada dirinya. Kesan yang diharapkan dapat mengubah persepsi orang lain, terutama para jaksa penuntut dan hakim, yang orientasinya untuk mengurangi maksimal hukuman yang didakwakan padanya.

Bukankah vonis yang dijatuhkan terhadap tersangka sangat kuat dipengaruhi oleh subyektivitas? Pasal-pasal dalam Kita Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), misalnya, sekalipun menyebut jumlah maksimal angka dakwaan hukuman, tetapi subyektivitas manusia yang terlibat dalam proses penentuan maksimal tuntutan sangat besar. Salah satunya didukung variabel "bersikap baik selama persidangan". Salah satu indikator variabel ini, bisa saja penampilan si tersangka yang terlihat saleh.

Belum lagi jika yang dipergunakan kitab undang-undang di luar KUHAP, seperti, UU Tindak Pidana Korupsi. UU di luar KUHAP acap membuat para penegak hukum sangat kikuk, terutama dalam penyusunan berkas acara pemeriksaan (BAP). Bukan hal aneh apabila pasal-pasal yang disangkakan penyidik di kejaksaan maupun polisi terhadap tersangka korupsi, sebagian besar justru mengacu pada pasal-pasal dalam KUHAP. Pasal-pasal dalam UU Tindak Pidana Korupsi nyaris tidak digubris dalam menjerat tersangka korupsi, apalagi jika dana yang diduga dikorupsi itu bukan uang negara.

Dalam kasus Muhammad Nazaruddin, sesungguhnya uang yang dikorupsi bukankah uang negara sekalipun berkaitan dengan dana APBN dalam membangun proyek Wisma Atlet SEA Games. Dalam UU Tindak Pidana Korupsi, uang yang dikorupsi haruslah uang negara. Akibatnya bisa ditebak, karena pada tingkat penetapan pasal sekaligus penetapan UU yang harus dipakai, subyektivitas manusia selaku penegak hukum sangat mempengaruhi.

Sebab itu, terhadap upaya para tersangka untuk selalu tampil saleh saat persidangan, kita bisa menyebutnya sebagai upaya untuk mempengaruhi penilaian para penegak hukum untuk mengurangi maksimal angka hukuman. Maka, jika Anda seorang tersangka, usahakanlah untuk selalu tampil saleh terutama jika Anda tidak menganut agama apapun.*

Di Indonesia, polisi versi Hollywood dan Boliwood bisa dengan mudah ditemukan. Polisi Indonesia merepresentasikan versi Hollywood dan Boliwood itu. Polisi itu bias berwajah Komjen Susno Duaji, yang penuh lelucon karena “menertawakan” Kode Etik Profesi Polri. Komisaris jenderal ini tenar dengan istilah “Cicak versus Buaya”. Peluruh yang ditembakkannya untuk membongkar korupsi di tubuh institusi polisi, ternyata berbalik membongkar keterlibatannya dalam sejumlah kasus korupsi.

Bagi publik akhir-akhir ini, ia lebih tampak sebagai anggota Korp Polri yang melupakan Pembukaan Kode Etik Profesi Kepolisian Republik Indonesia. Sama persis seperti angggota Police Academy. Upaya Komjen Susno Duaji akhirnya membuka mata publik atas fakta yang sesungguhnya bahwa “korupsi identik dengan setiap anggota polisi”.

*

Fakta soal korupsi di tubuh Polri ini sangat merisaukan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sehingga meminta Kapolri Jenderal Polisi Timur Pradopo agar merumuskan program Polisi Antikorupsi. Dalam blue print Divisi Propam Mabes Polri, program itu diejawantah dengan sepotong kalimat: “Polisi korup tidak boleh ada di lingkungan Polri.” Dalam sebuah kesempatan, Kepala Divisi Propam Polri, Irjend Pol Budi Gunawan, mengulangi kalimat itu. “Program Kapolri Jenderal Timor Pradopo untuk membersihkan institusi Korps Bhayangkara dari aparat korup,” katanya, “memosisikan Divisi Propam Polri sebagai ujung tombaknya.”

Tugas dan tanggung jawab membersihkan Korp Bhayangkara dari korupsi, tidak saja berat tapi juga menghadapi banyak tantangan. Korupsi dan aparat polisi sudah lumrah. Tiap hari public bisa melihat aparat polisi yang menjalankan tugas dan tanggung jawabnya tanpa kode etik profesi.

Di jalan raya, polisi lalu lintas sanggup meminta kepada pelanggar lalu lintas sejumlah uang (tidak jarang cuma Rp5.000) agar tidak ditilang. Konon lagi di lingkungan kerja reserse, dimana posisi tawar aparat polisi menjadi lebih tinggi dari tersangka. Bukan mustahil, ada aparat polisi yang menjanjikan akan meringankan tuntutan atau malah memperlambat proses pembuatan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) perkara para tersangka, asalkan diberi imbalan sejumlah uang.

Inilah yang mendera nasib Kompol Afarat Enanie. Ketika saya menghadiri Sidang Kode Etik dan Profesi yang mendudukan Kompol Arafat sebagai pelanggar kode etik profesi Polri, perwira menengah yang merupakan koordinator penyidikan kasus mafia pajak Gayus Tambunan, disebut telah terbukti merekayasa dana dalam rekening Gayus Tambunan.

Kompol Arafat dan perwira-perwira di Mabes Polri dinyatakan bersalah karena tidak bekerja melakukan penegakan hukum sehingga melanggar azas keadilan hukum. Malah sebaliknya, aparat polisi ini melindungi pelaku tindak pidana korupsi dengan memanfaatkan jabatan dan kedudukannya selaku penyidik kasus mafia pajak untuk kepentingan pribadi.

Kini karier Kompol Arafat yang sangat bagus dan cepat tenar, berakhir sudah di Mabes Polri. Setiap anggota Korps Bhayangkara mengenangnya sebagai barang contoh aparat penegak hukum yang tak profesional dalam bekerja. Aparat hukum yang membuat citra buruk institusi polisi semakin terpuruk.

Dan, tentu, kasus ini bukan kasus terakhir yang akan menimpa aparat polisi di lingkungan Polri. Dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, pada Pasal 14 huruf g ditegaskan: “Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.”

Kewenangan polisi begitu besar dalam penyidikan untuk membuat BAP. Ini dapat memengaruhi aparat polisi untuk melanggar kode etik profesi. Sedangkan BAP merupakan dasar yang dipergunakan saat menyidang tersangka tindak pidana di pengadilan negeri.

Tapi, semoga hanya Kompol Arafat yang menjadi contoh buruk bagi segenap aparat polisi yang tidak profesional menjalankan tugas dan tanggung jawab. Jangan ada lagi aparat polisi yang harus mengikuti Sidang Etika dan Profesi, yang sering berakhir pada hilangnya karier di lingkungan Polri. Atau lebih parah lagi seperti Kompol Arafat, sudah kehilangan karier, masih harus mendekam di penjara karena perbuatannya melindungi koruptor dan menerima suap pantas diganjar sesuai KUHAP.

Sekalipun dalam blue print Divisi Propam Polri dijabarkan betapa besar tanggung jawab divisi ini dalam membersihkan institusi Polri dari keberadaan polisi korup, sulit mengharapkan para anggota Korp Bhayangkara akan bertindak tegas terhadap seluruh anggotanya. Kode Etik Profesi Polri sangat mengikat setiap anggota dalam kultur tugas untuk selalu menghormati para komandan. Besar kemungkinan bahwa penegakan disiplin di lingkungan Polri hanya akan tajam terhadap para anggota di level bawah, tapi tumpul jika berhadapan dengan angogota Polri yang pangkatnya ada di level atas.

Stratifikasi sosial di lingkungan Polri sangat ketat. Levelitas berlaku dalam segala situasi dan kondisi. Mereka yang berada di level paling bawah, sejak pertama kali masuk sebagai anggota Korp Bhayangkara, sudah menjatuhkan pilihannya untuk tetap berada di level paling bawah. Mereka yang ingin mencapai level atas, harus berjuang keras dengan mengikuti sejumlah tingkatan pendidikan di lingkungan Polri, yang ternyata juga tidak mudah bagi setiap anggota Polri untuk masuk ke dalam lingkungan pendidikan itu.

*

Sebab itu, institusi Polri tidak bisa dibiarkan bekerja sendiri mengurusi institusinya. Polri membutuhkan campur tangan stakeholder lainnya, yang bertujuan untuk memperbaiki profesionalitas insan Bhayangkara. Belakangan, Presiden SBY mengharapkan agar Korp Bhayangkara bermitra dengan Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas). Harapan ini disampaikan Presiden SBY berkaitan dengan penyerahan 12 nama calon anggota Kompolnas yang baru oleh Ketua Panitia Seleksi Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas), Kusparmono Ikhsan.

Ini bukan hal baru mengingat tujuan utama pembentukan Kompolnas memang untuk bermitra dengan Polri. Persoalan yang muncul justru menunjukkan, peran yang dimainkan oleh Kompolnas selama ini belum mampu mengubah citra Polri menjadi lebih baik di mata publik. Sinergisitas antara Polri dan Kompolnas tidak kunjung membawa perubahan berarti, karena Kompolnas lebih banyak bekerja sebagai pengamat yang melapor langsung ke Presiden tidak tidak punya wewenang untuk memastikan ada tidak eksekusi atas laporan tersebut.

Selain itu, eksistensi Kompolnas sebagai lembaga yang berdiri sendiri masih berada di bawah baying-bayang Polri. Terutama berkaitan dengan anggaran untuk kinerja Kompolnas yang masih menginduk pada anggaran Polri dalam ABPN, sehingga tingkat ketergantungan Kompolnas dengan Polri sangat tinggi. Selama anggran Kompolnas masih menginduk pada anggaran untuk Polri, sulit mengharapkan Kompolnas akan mampu bekerja professional sebagaimana seharusnya.***