Sejak tahun 2014,  pemerintah pusat menggelontorkan dana desa (DD)  sebagai sumber utama pembiayaan pembangunan desa yang dirancang dalam APBDes.  DD  diperuntukkan untuk belanja modal desa berupa pengadaan aset tetap yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan.

Apakah SBY akan memakai kaca mata politik sebagai petinggi Partai Demokrat yang sedang menurun citranya lantaran sejumlah kasus pelanggaran hukum? Juga lantaran itu SBY hanya memikirkan kepentingan pribadi agar tetap punya kekuasaan pasca-Pemilu 2014? Ataukah SBY akan lebih fokus pada kepentingan bangsa dan negara sehingga persoalan-persoalan penegakan hukum yang buruk di negeri ini diperbaiki?

Momentum Pemilu 2014 adalah momentum penting bagi bangsa untuk memilih presiden yang baru. Presiden yang lebih baik dan lebih mampu mengatasi persoalan-persoalan yang sedang dihadapi warga bangsa. 

Salah satu persoalan krusial adalah penegakan hukum yang hanya tajam ke bawah, tetapi tumpul ke atas. Persoalan ini disebabkan watak buruk para penegak hukum di lembaga-lembaga penegakan hukum, termasuk Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Mereka adalah entitas yang tidak bisa membebaskan diri dari penyakit korupsi, kolusi, dan nepostisme (KKN) karena pemimpin di lembaga-lembaga penegakan hukum itu bukan sosok yang sepenuhnya bersih dari KKN.

Karena itu, solusi paling tepat adalah mengubah watak para penegak hukum agar tampil sebagai entitas yang adil dan tegas dalam melakukan kerja-kerja penegakan hukum. Untuk itu, dibutuhkan sosok pemimpin lembaga-lembaga penegakan hukum yang betul-betul punya kemampuan memutus tradisi buruk KKN yang kini sedang berlangsung menjadi tradisi daripada mengejar prestasi.

Jadi, segalanya tergantung kepada siapa yang kelak akan menjadi presiden pasca-Pemilu 2014. Sesuai dengan konstitusi di negeri ini, kepala negara memiliki wewenang untuk menentukan sosok yang akan menjadi pemimpin lembaga-lembaga penegakan hukum, terutama di Polri. 

Karena itu, orang yang akan dipilih Presiden SBY sebagai Kapolri menjelang Pemilu 2014 akan sangat menentukan masa depan penegakan hukum di negeri ini. Sebab, banyak kasus hukum yang tidak selesai, termasuk Centuri, yang konon punya keterkaitan langsung dengan kredibilitas sejumlah pejabat negara. 

Jika Kapolri yang dipilih Presiden SBY merupakan sosok yang bersih dan punya biografi yang mulus terkait penegakan hukum di negeri ini, bukan mustahil skandal Centuri akan dibongkar kembali. Sejumlah kasus lain yang juga dihentikan seperti rekening gendut Polri punya kemungkinan untuk diterangjelaskan kepada publik. Begitu juga halnya dengan kasus-kasus korupsi yang melibatkan elite-elite partai politik, termasuk elite Partai Demokrat.

Penegakan hukum adalah persoalan krusial di negeri kita. Polri sebagai salah satu lembaga penegakan hukum terkesan tidak berperan aktif dan produktif. Banyak kasus hukum yang ditangani Polri tidak memberikan kepuasan bagi publik, terutama kasus-kasus yang diduga kuat terjadi karena malapraktik elite-elite polisi sebagai penegak hukum. 

Belum lagi bila dikaitkan dengan pertikaian-pertikaian di tingkat internal Polri, rebutan jabatan signifikan di kalangan perwira-perwira polisi yang berdampak serius terhadap buruknya kohesivitas di kalangan anggota Polri. Sulit membantah bahwa persaingan di lingkungan internal Polri sangat ketat dan sudah dimulai sejak tingkat pendidikan di lingkungan Akademi Polisi (Akpol). Pada tataran ini, setiap anggota Polri akan masuk ke dalam jaringan pertemanan sesama alumni. Jaringan inilah yang paling berperan dalam menentukan karir di lingkungan Mabes Polri.

Artinya, ada semacam konvensi di lingkungan angkatan dalam lembaga pendidikan di lingkungan Polri untuk lebih memberikan tempat kepada alumni satu angkatan dan untuk itu tidak diperlukan kriteria-kriteria khusus semacam prestasi kerja. Nepotisme bagai sebuah jaminan bahwa seorang anggota Polri akan bekerja sangat baik meskipun kriteria tentang baik itu lebih tepat disebut kepatuhan terhadap komandan dalam lingkungan jaringan alumni.

Siapa pun yang dipilih Presiden SBY menjadi Kapolri di antara sekian banyak jenderal polisi di lingkungan Mabes Polri pasti akan mendapat reaksi dari publik. Sebagian besar reaksi itu akan sangat buruk, terutama karena Presiden SBY harus memilih satu orang jenderal polisi di antara setumpuk jenderal polisi dari lingkungan Polri yang sedang dihantam berbagai masalah malapraktik.

Presiden SBY saat ini berada pada posisi simalakama. Harus memilih Kapolri yang diharapkan mampu membenahi penegakan hukum di negeri, tetapi dengan risiko kasus-kasus hukum yang mendera siapa saja akan terbongkar, termasuk kasus hukum yang mendera Partai Demokrat. Pilihan harus dilakukan karena Presiden SBY telanjur menetapkan pada Maret 2013 bahwa Kapolri Jenderal Timur Pradopo akan segera diganti pada Agustus atau September 2013. 

Pada tataran inilah, sikap kenegarawanan SBY sebagai presiden RI akan diuji. Sebagai satu-satunya pihak yang paling menentukan siapa yang akan menjadi Kapolri, sikap kenegarawanan Presiden SBY akan terukur. 

Sesungguhnya, Presiden SBY punya cukup data dan referensi tentang sosok seperti apa yang dibutuhkan sebagai Kapolri yang baru. Di antara sebelas nama jenderal polisi yang sudah disaring oleh Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas), Presiden SBY bisa memilih salah satu. Meskipun begitu, Presiden SBY masih bisa meragukan sebelas nama tersebut sambil mencari-cari sosok yang lebih pas dari tumpukan jenderal di Mabes Polri.

Kompolnas hanya mengusulkan, bukan berarti Presiden SBY sangat tergantung pada usul tersebut. Presiden SBY pun masih bisa mendengarkan masukan dari puhak lain. Jika mengacu pada pemilihan Kapolri pada 2010, Presiden SBY tampaknya mengabaikan berbagai usul yang masuk. Tawaran dari Kompolnas, juga hasil uji kelayakan dan kepantasan DPR, serta berbagai analisis yang dilakukan para kriminolog, sama sekali tidak dipertimbangkan. Presiden SBY malah memilih Timur Pradopo menjadi Kapolri untuk menggantikan posisi Kapolri Jenderal Bambang Hendarso Daruri yang memasuki masa pensiun. ●

Budi Hatees | JAWA POS, 13 Agustus 2013

Situasi seperti ini, tentu, membuat para politikus punya alasan kuat untuk mempertanyakan kebijakan pemegang kekuasaan negara terkait dengan rasa aman rakyat. Tewasnya seorang polisi bukanlah persoalan politik kekuasaan, meskipun di negeri yang sedang dalam transisi ini segala sesuatu selalu dikait-kaitkan dengan politik. Soal ini adalah soal sejarah kekerasan di ruang publik, soal bagaimana sejarah itu tidak boleh terulang, sehingga rasa aman tetap terjaga. 

Kekerasan di ruang publik punya sejarah panjang di negeri ini. Kita bisa mendefinisikan fenomena ini dengan mengedepankan kisah matinya preman atau anggota-anggota gali. Seno Gumira Ajidarma dalam cerpennya, Penembak Misterius, bisa menjadi titik tolak pembicaraan kita. 

Ia berkisah tentang orang-orang yang mati, ditemukan mati, di dalam karung, dan tidak seorang pun mengaku mengenali si mayat meskipun mengenalnya. Zaman ketika banyak mayat ditemukan, dan sebagian besar mayat itu punya ciri yang sama, yakni punya tato, kita menandainya sebagai era penembak misterius (petrus). Konon, pelaku petrus adalah militer dan tujuannya untuk menghabisi preman, karena keberadaan mereka dianggap dapat merusak stabilitas nasional. 

Penguasa negara pada zaman itu meyakini, sebuah negeri yang sedang dalam masa transisi membutuhkan stabilitas nasional untuk bisa membangun. Meskipun akhirnya kita tahu, yang terbangun hanya hegemoni kekuasaan negara hingga menjadi otoriter dan megalomania. Pemerintah yang menghalalkan kekerasan adalah pemerintah yang tak pernah memahami bahwa kekuasaan seperti candu dan dapat menjadi penghalal atas apa pun. 

Sebelum petrus, kita tak mengenal kekerasan di ruang publik. Apalagi kekerasan dengan senjata api. Meskipun sebagai warga bangsa yang datang dari budaya beragam, kita punya kesamaan tradisi karena senantiasa dekat dengan senjata tajam. Masyarakat punya tradisi kuat untuk selalu menenteng senjata di depan publik: badik, mandau, celurit, belati, keris, rencong, kujang, tombak, parang, panah, dan lain sebagainya.

Kapten Pattimura muncul dalam mata uang tukaran Rp 1.000 sambil memanggul parang. Penari perang dari suku Dayak menenteng mandau juga muncul dalam mata uang kita. Tapi tradisi menenteng senjata tajam itu tidak menghasilkan sejarah kekerasan luar biasa di ruang-ruang publik. Sebab, senjata-senjata itu tidak membuat warga hidup dalam kekerasan, karena membawa senjata bagian dari tradisi budaya. 

Keris harus terselip di pinggang orang Jawa, tersembunyi di balik punggung, dan hampir tak pernah keluar dari sarungnya. Badik identik dengan orang Palembang, melekat sebagai bagian yang tak terpisahkan dari pakaian adat budaya masyarakat Palembang. Tapi senjata tajam itu tidak membuat kita memaklumkan kekerasan. Pembunuhan tidak ditradisikan. 

Berbeda dengan para ronin dalam tradisi Jepang. Mereka menenteng samurai karena memilih "jalan pedang": dibabat atau terbabat. Yang bukan ronin tak akan menenteng samurai. Sedangkan di Indonesia, di dalam kebudayaan mana saja, siapa saja boleh membawa senjata tajam tanpa harus memilih jalan hidup di ujung senjatanya. 

Hidup telah berubah. Modernisasi menggusur budaya menenteng senjata tajam itu, juga nilai-nilai luhur yang dikandungnya. Menenteng senjata ke mana-mana tidak lagi menjadi laku luhur budaya, melainkan bagian dari ekspresi kekuasaan. Orang merasa sangat berkuasa manakala menenteng senjata. Kekuasaan semakin besar ketika senjata yang ditenteng semakin modern, dan pilihan utama jatuh pada senjata api. 

Teknologi memperkenalkan kepada warga bangsa banyak hal yang selama ini muskil dan mustahil menjadi sesuatu yang teramat biasa. Senjata api bisa diperoleh dengan mudah, seperti mendapatkan permen karet di warung-warung. Hanya dengan beberapa juta rupiah, seseorang bisa mendapatkan izin menggunakan senjata api secara legal. Menenteng senjata itu ke mana saja, memamerkannya kepada siapa saja, dan merasa telah sangat berkuasa. 

Di kota metropolitan seperti Jakarta, perkara seperti ini bisa melahirkan pertempuran yang berkepanjangan, karena setiap orang menjaga kekuasaannya dengan menghalalkan apa saja. Ini tradisi baru dalam pertarungan hidup. Tradisi ini tidak cuma dilakoni orang-orang kecil, tapi juga orang-orang besar. Semua itu untuk satu hal: mempertahankan kekuasaan. 

Dalam kekuasaan, ada rezeki yang terjamin. Karena itu, kekuasaan kait-berkait dengan naluri paling dasar manusia untuk mempertahankan hidupnya. Hukum rimba berlaku di sana, siapa paling kuat maka akan berkuasa. Dan sejarah kekerasan di ruang publik akhirnya berubah. Pada periode awal reformasi, ketika hampir seluruh hal di negeri ini mengalami transisi, banyak peraturan perundang-undangan yang direvisi. Masa ini adalah periode yang kalut dalam segala dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara. Stabilitas pertumbuhan perekonomian nasional tak kunjung tercapai, kriminalitas meningkat, dan jenis kejahatan bertambah. Pada periode inilah beredar senjata api rakitan secara luas, yang bisa diperoleh siapa saja dengan hanya beberapa ratus ribu rupiah.

Polri sendiri tidak bisa berbuat banyak mengatasi peredaran senjata api, meskipun memiliki hak untuk melegalisasi kepemilikan senjata api di lingkungan masyarakat. Bahkan, belakangan kita tahu, senjata api organik yang biasa dipergunakan Polri dan TNI beredar luas di lingkungan masyarakat: revolver, Scorpio, FN, Beretta, dan lain sebagainya diperjualbelikan sebagai bagian dari gaya hidup di kalangan kelas menengah. 

Wajar bila kemudian mereka yang jadi sasaran peluru bukan lagi hanya preman, tapi juga para penegak hukum. Tergantung siapa yang paling lengah. Sebab, semua orang, kalau saja ada kesempatan, punya hasrat yang kuat untuk menjadi brutal. 

Sejarah kekerasan di ruang publik sangat bergantung pada siapa yang memegang senjata api. Jika selama ini suara letusan bisa dipastikan datang dari senjata seorang petugas, sekarang suara yang sama bisa saja datang dari senjata seorang pengusaha, politikus, begal, rampok, pelawak, dan pengawal pribadi seorang kiai. ●

Suatu hari di Lampung pada 2002, saya bertamu ke rumah seorang anggota legislatif. Ia sengaja mengundang saya, bermaksud mengajak ikut bisnis yang baru ditekuninya: jual-beli senjata api. Ia menyebutnya bisnis menjamin rasa aman. 

Saat itu reformasi sedang bergulir. Kehidupan berbangsa dan bernegara didera euforia. Politik penyebab utamanya, karena setiap orang berpolitik. 

Anggota legislatif yang saya datangi, salah seorang di antara politikus itu. Ia memiliki banyak koleksi senjata api, mulai dari laras pendek (pistol) sampai laras panjang (senapan); mulai dari peluruh karet sampai peluruh tajam. Semua koleksi senjata itu ia keluarkan, lalu mengambil sepucuk Scorpio. Ia menyukai pistol berlaras panjang dan berukir perak pada gagangnya itu. 

Hari itu ia juga mengajak saya ke lapangan tembak di Sukarame, sekitar 3 km dari pusat Kota Tanjungkarang. Ia tak membawa Scorpio kesayangannya, melainkan sepucuk FN dan tiga magasin. Ia mengaku sering ke lapangan tembak itu untuk bertemu dengan sejumlah elite, rekan-rekannya di legislatif, atau sesama politikus di partai politik, untuk berlatih menembak.

Setiba di Sukarame, kami sudah ditunggu sejumlah elite di Provinsi Lampung. Ada anggota legislatif dari sejumlah partai politik, pengurus partai politik, kepala daerah, wakil kepala daerah, pejabat pemerintah, dan beberapa laki-laki yang semula saya kira anggota Polri atau TNI tapi ternyata sopir yang sekaligus pengawal para elite itu. Semuanya menenteng senjata, sepucuk pistol. "Senjata mereka dari saya. Semua senjata itu punya izin," katanya, lalu mengeluarkan selembar kertas. Sepucuk surat yang dikeluarkan Polri. "Semua yang membawa senjata wajib membawa surat seperti ini ke mana pun pergi."

PADA tahun 2000-an, kisah pebisnis senjata api bisa ditemukan di mana-mana di negeri ini, dan rata-rata sukses menekuni bisnis baru ini. Para pembelinya pun berasal dari lingkungan yang sama, yakni kelompok sosial menengah ke atas. Kelompok ini melakoni hidup sebagai elite di suatu daerah, pelaku usaha yang rata-rata bergerak di bidang konstruksi. Mereka juga menjadi anggota sebuah partai politik, karena antara bisnis yang ditekuni dan kegiatan politik selalu akan ada kaitannya. 

Posisi sosial seperti ini disandang oleh orang-orang yang sering disebut "orang kaya baru". Entitas yang secara sosial ingin selalu terangkat ke dalam pergulatan elitis, dan merupakan kelompok potensial untuk menjadi konsumen bagi barang-barang yang diasumsikan dapat menaikkan status dan gengsi mereka: senjata api salah satunya. Bukan perkara soal harga, mereka tetap akan membelinya secara lunas. Sebab, yang dibeli bukan sepucuk senjata api, melainkan sebuah benda yang dapat menyejajarkan mereka dengan kalangan elite di suatu daerah.

Pebisnis yang serius akan mendulang keuntungan besar dari gengsi tinggi calon konsumen. Bahkan, agar para konsumen yang membeli senjata merasa bahwa dirinya telah sejajar dengan elite lain, si pebisnis membangun sebuah kelompok (club) bagi para pemegang senjata api tersebut. Klub itulah yang kelak akan mengurus soal izin penggunaan senjata api ke Polri, menjual amunisi, mengajak berlatih menembak, atau membuat semacam acara yang mempertunjukkan kemampuan menembak para anggotanya.

Kepemilikan senjata api di lingkungan sipil menjadi begitu biasa. Tidak sedikit kalangan sipil yang menenteng senjata, memamerkannya di depan umum, dan berlagak seakan-akan dirinya aparat. Persoalan muncul ketika mereka yang memegang senjata api merasa sedang menggenggam kekuasaan yang luar biasa. Dengan kekuasaan di tangan, mereka acap over-acting, cenderung ingin menganiaya orang lain, mengancam, dan merasa bisa menaklukkan siapa saja. 

Tidak jarang, sipil pemilik senjata api ini membuka bisnis baru: sewa-menyewa senjata api. Para penyewa tak lain adalah para pelaku tindak kejahatan. Bisnis terakhir ini berdampak serius terhadap masifnya penggunaan senjata api di kalangan sipil. Bahkan, beberapa senjata api organik yang beredar luas di lingkungan sipil diduplikasi dan diproduksi sebagai senjata api rakitan. Senjata yang dibuat di bengkel-bengkel kecil ini mengandalkan teknologi pelatuk untuk memicu ledakan mesiu, mirip pada teknologi pembuatan pistol revolver tapi tanpa silinder.

Sejak itu, kejahatan di lingkungan masyarakat semakin menjadi-jadi. Di Provinsi Lampung, para pelaku pembegalan menggunakan pistol rakitan. Senjata rakitan itu beredar luas dan bisa diperoleh secara bebas hanya dengan uang ratusan ribu rupiah. Dengan pistol rakitan itu, tak sedikit nyawa rakyat yang melayang terkena peluru. Bahkan akhir-akhir ini nyawa anggota Polri menjadi sasaran.

Meskipun begitu, kita tak bisa menyalahkan rakyat karena memiliki senjata api rakitan, tanpa suatu upaya untuk menarik peredaran senjata api di kalangan elite yang juga sipil. Pada tataran inilah, Polri harus bersikap tegas dengan mencabut izin kepemilikan senjata api di tangan sipil. 

SUATU hari pada 2007, saya kembali bertemu dengan anggota legislatif yang juga pebisnis jual-beli senjata api itu. Saya mengira ia tak lagi melakoni bisnis penjamin rasa aman itu, karena pada 2005 Polri membatasi peredaran senjata api di lingkungan sipil. Bahkan, pada 14 Desember 2006, Kapolri mengeluarkan Telegram Nomor 2533/XII/2006, yang isinya menegaskan bahwa Polri tidak lagi mengeluarkan izin kepemilikan senjata api, meskipun bisa memperpanjang izin setelah melalui seleksi ketat.

Dugaan saya keliru, karena bisnis itu masih dilakoninya. Bahkan ia mengaku telah memperluas pangsa pasarnya ke berbagai daerah di luar Provinsi Lampung. Target konsumennya tetap sama, kalangan elite, terutama para kader partai politik yang sedang duduk di legislatif. Bisnis itu dijalankan secara legal, sesuai dengan izin perusahaan yang dikantonginya, dan ia menjamin setiap pembeli senjata api bisa memperoleh izin. 

Sesuai dengan Perpu Nomor 20/1960 tentang Kewenangan Perizinan yang diberikan menurut Perundang-undangan Mengenai Senjata Api, seseorang cukup mengeluarkan uang satu juta lebih untuk dapat memiliki senjata api. Tarif itu dijelaskan secara transparan di lingkungan Polri, juga di Polda-Polda di seluruh wilayah Nusantara, dan siapa pun bisa mengurusnya. 

Memang ada syarat-syarat khusus untuk izin baru. Tapi, bagi para pebisnis jual-beli senjata api, perkara syarat-syarat itu bukan persoalan yang dapat menghambat sukses usaha. "Selalu ada jalan kalau ada kemauan," kata anggota legislatif yang juga pebisnis jual-beli senjata api, sembari tersenyum puas. ●

Budi Hatees | TEMPO.CO, 03 Oktober 2013 Catatan: Sejak terbit di Tempo, esai ini banyak dikutif dan terbit di sejumlah media.

Vandalisme mengingatkan kita pada laku seseorang atau sekelompok di kota-kota besar,  umumnya dilakoni anak  jalanan untuk mengekspresi eksistensi diri di tengah-tengah lingkungan. Laku ekspresif sesungguhnya kreatif, berupa graffiti, tapi dilakoni dengan hal-hal yang menegasikan adap, kepatutan, atau etika publik.  Kata-kata tak pantas, kalimat-kalimat makian, dan ekspresi bahasa dari kekalutan atas realitas hidup merusak estetika ruang-ruang publik, karena  membangun kesan jorok dan kumuh pada suatu lingkungan.

Tapi ekspresi vadalisme para politisi berbeda. Mereka tidak melakukan graffiti menggunakan cat,  atau mencorak-coreti dinding-dinding yang ada di ruang publik. Mereka mengotori lingkungan dengan menempeli poster dan memasang spanduk secara serampangan, sehingga menjadi kumuh dan jorok.  Isi poster dan spanduk itu pun tidak berorientasi  pada isu  (issues-oriented) atau semacam ideologi politis  yang ingin diperjuangkan dalam rangka memecahan  masalah (problem solving) yang ada, tapi  lebih menekankan pada  orientasi  pengelembungan citra (image-oriented).

Poster dan spanduk itu adalah medium komunikasi, yang menyimpan informasi tentang para politisi dan partai politik. Tanpa kecuali, setiap politisi yang datang dari ragam partai politik dan karenanya memiliki ragam idiologi politik, memasang poster dan spanduk yang isinya memiliki kesamaan. 

Serbuan informasi yang sama itu menegaskan betapa para politisi dan partai politik sedang mengeksploitasi ruang publik untuk memanipulasi segala  sesuatunya yang tak mendidik. Nilai-nilai yang dimunculkan tidak mengacu pada nilai-nilai kemuliaan publik. Sebut saja, para politisi dan partai politik menawarkan citra-citra paripurna dan berkoak-koak bahwa dirinya adalah “dewa”, atau semacam “mahdi”  yang dinubuatkan dalam kitab suci sebagai sosok pembawa keberkahan. 

Mereka  mengklaim diri sebagai “santo” yang akan membawa pencerahan bagi kehidupan manusia, meskipun semuanya terkesan imajiner dan abstrak. Padahal, apa yang sedang mereka  lakukan sesungguhnya menimbulkan persoalan krusial karena perilaku serupa sudah lebih dahulu dilakukan pada kapitalis dunia industri. Bahkan, pemegang regulasi (pemerintah) turut  serta  di dalamnya, sadar atau tidak,  mempercepat proses merubuhkan nilai-nilai estetika yang seharusnya melekat pada ruang-ruang publik.

Dinamika politik harus punya aturan yang jelas.  Maka, sebagaimana dalam peraturan perundangan-undangan yang berlaku,  perkara menempelkan poster dan memasang spanduk menjelang Pemilu, punya aturan yang jelas. Komisi Pemilihan Umum (KPU) merupakan pengaturnya.  Namun, lantaran KPU belum mengeluarkan aturan mengenai kampanye untuk Pemilu 2014, para politisi  memilih mengacu pada aturan lama. Peraturan lama menyebut masa  kampanye dimulai sejak partai  politik dinyatakan sah  sebagai peserta Pemilu.  Berarti, masa kampanye akan berlangsung 15–16  bulan,  lebih panjang  dari masa kampanye  pada Pemilu 2009.  Artinya, merujuk pada UU No  10/2008,  peserta Pemilu 2009  berkampanye  selama 9 bulan, sejak 5 Juli 2008 hingga 5 April  2009.  

Jangka 15-16 bulan bisa  membuat ruang-ruang publik bertambah kumuh dan jorok.  Lebih parah lagi,  publik akan dicekoki dengan gombal dan propaganda politik yang menjauh dari tradisi literasi politik. Alhasil,  Pemilu 2014  yang diniatkan lebih berkualitas karena adanya kedewasaan berdemokrasi pada masyarakat, justru memperkuat eksistensi golongan putih (golput) akibat kemuakan terhadap segala yang berbau politik. 

Sebab itu, KPU harus mengeluarkan peraturan baru tentang masa kampanye tersebut.  Peraturan baru  itu penting bukan saja untuk menjaga lingkungan ruang-ruang publik agar peruntukkannya lebih jelas bagi kepentingan publik, tapi agar proses  kampanye  caleg dan partai politik mampu menghasilkan pendidikan politik  yang baik sekaligus meningkatkan kualitas Pemilu di negeri ini.
    
KPU memang tak gesit. Gerakannya statis,  kinerjanya bagai jalan di tempat. Sebagai pelaksana Pemilu,  KPU terkesan tak tanggap dengan dinamika yang ada karena terlalu administratif.  Ketika sedang mengurus perkara administrasi  calon anggota legislatif,  KPU akan focus pada kegiatan itu saja. Sama sekali tidak akan memikirkan bahwa  sepak terjang partai politik peserta Pemilu harus diawasi dan diatur karena bisa mencuri star untuk berkampanye.

Kampanye dalam kajian politik sejatinya merupakan  bentuk  komunikasi  politik  untuk memersuasi  pemilih (voter) agar mendapatkan  dukungan dari banyak  kalangan saat pencontrengan.  Michael dan  Roxanne Parrot dalam bukunya  Persuasive Communication  Campaign (1993), mendefenisikan kampanye  sebagai proses  yang dirancang secara sadar,  bertahap  dan berkelanjutan,  serta dilaksanakan pada rentang  waktu tertentu dengan  tujuan memengaruhi khalayak  sasaran yang telah ditetapkan.

Inti kegiatan kampanye  adalah persuasi. Sebab itu, kampanye  yang baik adalah  kampanye berkonsep  dan  tepat pada target yang dibidik.  Dalam pandangan  Leon  Ostergaard, sebagaimana dikutip  Klingemann (2002), ada tiga tahapan dalam kampanye. 

Pertama, mengidentifikasi  masalah faktual  yang dirasakan.  Syarat kampanye  sukses harus berorientasi  pada isu (issues-oriented), bukan  semata berorientasi pada  citra (image-oriented). Kampanye  merupakan momentum tepat  untuk menunjukkan bahwa  kandidat memahami benar  berbagai soal nyata, faktual,  elementer, dan membutuhkan  penanganan di masyarakat. Sudah bukan saatnya lagi  kampanye hanya menawarkan  solusi imajiner yang abstrak,  tidak memiliki basis pemecahan  masalah (problem solving).  

Kedua, pengelolaan kampanye  yang dimulai dari perancangan,  pelaksanaan hingga  evaluasi. Dalam tahap ini, riset perlu dilakukan untuk  mengidentifikasi karakteristik  khalayak sasaran agar dapat  merumuskan pesan, aktor kampanye,  saluran hingga teknik  pelaksanaan kampanye yang  sesuai. Pada tahap pengelolaan  ini, seluruh isi program  kampanye  (campaign content) diarahkan  untuk  membekali  dan memengaruhi  aspek pengetahuan,  sikap,  serta keterampilan  khalayak  sasaran.
    
Ketiga, tahap  evaluasi  pada penanggulangan masalah  (reduced problem). Dalam  hal ini, evaluasi diarahkan pada efektivitas  kampanye dalam  menghilangkan atau mengurangi  masalah sebagaimana  yang telah diidentifikasi pada  tahap prakampanye.
    
Kampanye  dengan demikian bukanlah  sebuah mekanisme janji  palsu atau pembohongan publik,  melainkan sebuah deklarasi  komitmen untuk melakukan  hal-hal terbaik yang bisa  dilakukan sekaligus meyakinkan  berbagai pihak bahwa para  kandidat memiliki berbagai solusi  jangka pendek, menengah,  dan panjang sebagai formula  mengurangi masalah yang ada  di masyarakat.●

Budi Hatees  | OKEZONENEWS, 11 Oktober 2013

Tulisan ini muncul di tujuh media massa tanpa seiizin saya.

Budi Hatees  | OKEZONENEWS, 30 Oktober 2013