Budi Hatees

Sumini memakainya untuk makan sehari-hari, untuk mengganjal lapar yang merangsek nyawa. Tapi perbuatan itu, secara hukum formal, melanggar pasal-pasal dalam KUHAP. Meskipun pemerintah, secara hukum manusiawi dan juga konstitusi negara, juga salah karena membiarkan rasa lapar Sumini berkepanjangan menyiksa. Tapi Sumini, yang miskin, yang kehilangan kekuatan keimanan, yang lemah, paling mudah dipersalahkan daripada Negara, yang digerakkan oleh elite-elite.

Maka Sumini, warga Dusun I, Wonodadi, Tanjungsari, Lampung Selatan, Provinsi Lampung, tumbal atas kemiskinannya. PTPN VII mengadukan Sumini ke Polsek Tanjung Bintang, menjadikannya tersangka pencuri getah milik perusahaan itu. Dan aparat penegak hukum, yang melihat pasal-pasal dalam KUHAP secara hitam-putih, melemparkan Sumini ke dalam sunyinya buih berukuran 4x4 meter. Dingin dinding malam hari dan kerasnya jeruji besi membuat Sumini tertekan secara psikologis, trauma sangat menekan.

Polisi dan PTPN VII menjadikan Sumini contoh buruk bagi masyarakat di lingkungannya yang miskin, seperti semacam peringatan bagi siapa saja yang berusaha mengambil getak milik PTPN VII. Aparat penegak hukum dan negara (PTPN VII merupakan badan usaha milik Negara) kehilangan rasa kemanusiaan yang hakikat, seolah Sumini merupakan the enemy yang akan memelaratkan orang banyak, yang dampak kelakuannya lebih parah daripada kelakuan para koruptor yang menggerogoti keuntungan PTPN VII dari dalam institusi itu.

PTPN VII yang melaporkan Sumini sebagai pencuri memang mendapat kritik dari banyak kalangan. Media massa cetak, pada awalnya, merespon penderitaan Sumini sebagai bahan gossip murah yang dapat menaikkan oplag cetakan. Tapi, setelah beberapa kali penanyangan, mendadak berita Sumini senyap. Padahal kasus ini memaksa Ketua DPRD Lampung, Marwan Cik Hasan, mempertanyakan program tanggung jawab sosial perusahaan (Corporate Social Responsibility) tersebut. Nada bicara politisi Partai Demokrat ini mencurigai dana-dana CSR PTPN VII tidak ada manfaat sosial (social benefits) bagi masyarakat di lingkungannya. Buktinya, laba PTPN VII yang tinggi pada akhir tahun lalu, berbanding terbalik dengan kemiskinan dan kepapaan Sumini yang hidup di sekitar lokasi bisnis PTPN VII itu.

Tapi legislatif pun bukanlah kumpulan malaikat, yang teriak lantang karena keperdulian kepada Sumini. Legislatif berisi para aktor politik yang mampu dengan cepat dan mudah melahirkan skenario politik yang bisa dimainkan dengan sangat cantik hanya untuk mengambil manfaat personal dari kasus yang mendera rakyat. Setelah legislatif teriak seperti pejuang hak asasi manusia yang tegak sendiri di puncak bukit pengawasan, PTPN VII, kini segalanya menjadi senyap.

*

PTPN VII sudah banyak merauf untung dari bisnis karet yang diwarisi dari zaman Belanda itu. Selama itu pula, masyarakat di sekitar lokasi budidaya karet hidup hanya sebagai buruh kasar, tak berbeda ketika PTPN VII dikelola kolonialisme maupun dikelola new-kolonialisme yang bertopeng PTPN VII. Buruh yang tidak punya posisi tawar, yang begitu memasuki masa pensiun, tak punya simpanan untuk menghidupi dirinya sendiri. Sumini, bekas buruh dari PTPN VII, juga seperti itu. Ketika masa baktinya usai di BUMN itu, otomatis kehilangan mata pencaharian. Ia pun masuk dalam lingkaran hidup yang pelik, ingin bertahan hidup tapi tak punya keahlian lain.

Tidak sedikit warga yang kemiskinannya seperti Sumini. Keberadaan PTPN VII di lingkungan mereka, sama sekali tidak membawa dampak positif. Padahal, tiap tahun PTPN VII selalu mengabarkan perolehan laba yang meningkat drastis, yang menunjukkan BUMN itu sedang tumbuh pada jalur bisnis yang benar. Tapi, pertumbuhan itu melenceng jauh dari realitas social di lingkungannya.

PTPN VII makin kaya, tapi masyarakat makin miskin. Sampai di sini muncul pertanyaan apakah ada korelasi antara meningkatnyaa laba PTPN VII dengan pemiskinan warga di lingkungan areal budidaya karet BUMN itu? Jawabannya ada pada cara pengelola PTPN VII dalam memandang masyarakatnya. Dengan mengedepankan kasus Sumini, jelas sekali PTPN VII memandang warga (manusia) di sekitarnya sangat parsial dan reduksionis.

Warga (manusia) yang ada di lingkungannya, bagi PTPN VII tidak lebih dari material yang dapat diobservasi secara empiris. Manusia-manusia itu dipandang dan diperlakukan sebagai sosok satu dimensi. Dikonsepsi sama halnya dengan binatang yang berkapasitas otak lebih tinggi dari spesies binatang lainnya. Karenanya, sisi hakikat manusia, yang subtansial dan transendental, dimusnahkan. PTPN VII menganggap tidak ada urgensi antara hakikat manusia dengan eksistensi dan masa depan bisnis mereka di lingkungan masyarakat.

Pada tataran ini kentara sekali PTPN VII sangat kuat dipengaruh cara pandang kapitalis global. Mereka memosisikan warga yang tak ada sangkut pautnya dengan manajemen usaha BUMN itu sebagai entitas asing. Karena itu, seburuk apapun nasib warga di sekitarnya dalam kehidupan, bukanlah persoalan yang mesti dihiraukan PTPN VII. Sebaliknya, itu merupakan hal yang biasa dalam kehidupan yang selalu berada dalam situasi bertahan hidup jika bertarung (survival of the fittest).

Pandangan Marxisme, di dalam kapitalisme kaum pemegang modal mengeksploitasi kaum buruh. PTPN VII akan memilih mengorbankan buruh karena institusi bisnis yang memproduksi bahan baku ekspor itu memasuki iklim pasar bebas yang tak pernah aman bagi pengusaha. Persaingan bisnis yang super ketat dan senantiasa bisa dimasuki pengusaha lain, mengharuskan PTPN VII untuk mencari solusi yang paling meminimalkan kerugian. Tidak heran jika warga atau buruh dikorbankan. Karenanya, warga tidak merasa memiliki PTPN VII. Sangat wajar apabila warga mencari alasan untuk berkonflik dengan PTPN VII.

PTPN VII sesungguhnya milik negara yang labanya untuk kemakmuran warga bangsa. Namun, dalam pelaksanaan manajemennya, acap terdengar penyimpangan-penyimpangan yang terjadi pada tingkat internal. Penyimpangan yang mengedepan karena SDM PTPN VII berisi manusia yang telah terkontaminasi cara berpikir kaum kapitalis dalam memandang warga. Karena itu, hal-hal yang berkaitan dengan hak warga seperti munculnya kasus klaim hak atas tanah oleh warga, selalu dipandang sebagai perilaku negative warga.

Padahal, PTPN VII bisa mengatasi konflik-konflik dengan warga apabila betul-betul menjalankan prinsip-prinsip dasar yang dianut kaum kapitalis global. PTPN VII harus menyadari bahwa hadirnya pasar bebas sesungguhnya dapat menjadi momentum untuk memberdayakan warga menjadi entitas yang produktif. Di era pasar bebas, mereka yang akan hidup dan bertahan adalah mereka yang mampu memproduksi berupa barang maupun jasa.

Ludwig von Mises dalam bukunya, Human Action, mengatakan dalam iklim kebebasan berekonomi, manusia dapat berkreasi dan memproduksi berbagai barang dan jasa dalam jumlah yang lebih banyak dan kualitas yang lebih baik. Di pasar bebas konsumenlah yang berdaulat. Posisi konsumen sedemikian rupa sehingga memberi sinyal kepada para pengusaha tentang apa-apa yang mereka inginkan, melalui keuntungan kepada para pebisnis yang mampu memuaskan keinginan, dan melalui kerugian bagi siapa saja yang gagal melakukannya. Sistem cambuk dan wortel alami pasar memandu keputusan dan proses produksi; memastikan bahwa barang dan jasa akan terus dihasilkan, sehingga meningkatkan upah dan standar hidup.

Di sinilah program CSR PTPN VII menemukan relevansinya. PTPN VII harus memberdayakan warga di sekitar menjadi produsen barang maupun jasa yang kuat. Dengan begitu, kemiskinan warga akan mudah teratasi. Tapi, jika warga di sekitar PTPN VII ternyata masih banyak yang papa seperti Sumini, bisa disimpulkan program CSR dari BUMN ini hanya isapan jempol. ***

TULISAN INI SEJATINYA SUDAH SAYA KIRIM KE MEDIA DI LAMPUNG, TAPI KARENA SATU DAN LAIN HAL TIDAK DIMUAT. HA..HA...

Itulah moral yang ingin disampaikan delapan perupa Lampung yang menggelar pameran lukisan bertajuk Me-rupa-kan Ampas Kopi di Ruang Seni Rupa Taman Budaya Lampung (29 Maret--2 April 2008). Mereka memanfaatkan ampas kopi sebagai pengganti cat, menggoreskan ragam bentuk rupa di atas medium kanvas, hingga terbentuk lukisan yang mewacanakan lokalitas Lampung.

Sebagai sebuah gagasan, kerja artistik para pelukis Lampung pantas mendapat apresiasi. Namun, kalau diandaikan bahwa kreativitas ini dapat mengatasi masalah sampah ampas kopi, jelas terlalu mengada-ada. Sebab, ampas kopi relatif tidak pernah menimbulkan masalah bagi masyarakat. Tidak sebanding dengan masalah akibat kafeina yang dikandungnya. Di samping mudah larut dalam air, produksi ampas kopi cenderung rendah. Apalagi di era sekarang, orang bisa menikmati secangkir kopi tanpa meninggalkan sebutir ampas pun.

Lantas, bagaimana memberi apresiasi atas kerja kreatif kedelapan perupa Lampung ini?

Ampas kopi bukan sekadar sebagai materi lukisan alternatif untuk menjawab mahalnya harga cat, bukan pula sebuah solusi untuk mengatasi persoalan sampah ampas kopi. Lebih dari semua itu, pameran lukisan yang digelar dalam rangka memperingati 44 tahun usia Provinsi Lampung ini, juga menjadi semacam gugatan atas kebijakan perkopian yang digerakkan pemerintah daerah.

Lukisan ampas kopi menjadi sangat kontekstual. Lampung sebagai salah satu produsen biji kopi di negeri ini, sudah lama sekali tidak lagi menjadi produsen. Pesona biji-biji kopi yang di pengujung abad 19 mengundang kolonialisme Belanda untuk mengeruknya, juga membuat petani dari Malaysia, Thailand, dan Vietnam datang untuk belajar budi daya kopi, kini tinggal sepenggal sejarah pahit tentang betapa buruknya pemerintah daerah mengatasi persoalan perkopian.

Perekonomian Lampung yang selama puluhan tahun sangat bergantung pada hasil pertanian dan perkebunan, tidak diimbangi pemerintah daerah dengan membuat kebijakan yang mampu menstimulasi para petani kopi. Sebaliknya, pemerintah daerah menunjukkan keberpihakan kepada pengusaha yang tergabung dalam Asosiasi Eksportir Kopi Indonesia (AEKI) dengan memberi izin kepada asosiasi itu untuk menarik iuran dari setiap butir kopi yang dijual petani. Padahal, petani sudah menjadi sapi perah para pengekspor dengan mengendalikan harga kopi. Petani sebagai produsen kopi kini tidak merasa diuntungkan oleh budi daya kopi yang dilakukannya selama bertahun-tahun itu.

Riwayat pohon kopi di Lampung, riwayat masa depan petani kopi yang sehitam warna kopi. Petani menebangi pohon kopi, mengganti dengan tanaman produksi lainnya seperti kakao. Ini membuat Lampung tidak lagi menjadi produsen kopi, sehingga sejumlah produsen bubuk kopi di daerah ini mengandalkan bahan baku dari petani-petani kopi di Sumatera Selatan. Kopi tidak lagi bisa mensejahterakan rakyat Lampung seperti pada dekade 1980-an.

Sebab itu, kerja kreatif para pelukis yang memosisikan ampas kopi sebagai materi penting dari lukisannya, mestinya memunculkan persoalan perkopian Lampung pada tataran tema lukisan. Dengan begitu, apa yang dilakukan para pelukis dapat meramaikan "pasar wacana" seni rupa Lampung, sesuatu yang makin jarang terdengar akhir-akhir ini. Sayangnya, lukisan-lukisan itu condong lebih mengutamakan "wacana pasar", di mana sangat kuat orientasi untuk menghasilkan lukisan-lukisan yang diminati oleh pasar.

Antara "pasar wacana" dengan "wacana pasar" mestinya mendapat perhatian yang sama dari para pelukis. Pertemuan "pasar wacana" dengan "wacana pasar" akan mengangkat para pelukis Lampung sebagai seniman yang mampu menghasilkan karya berkualitas artistik sekaligus berkualitas komersial. Kedua wacana ini hampir tidak bisa ditemukan tampil bersamaan dalam dunia seni rupa Lampung.

Padahal kedelapan pelukis, Ari Susiwa Manangisi, Bambang Irianto, Joni Putra, Koliman, Rosmedi Jamaluddin, Sutanto, Tince Megawati Johnson, dan Yulius Benardi, sudah malang melintang berpameran di sejumlah kota di Nusantara. Pengalaman berpameran tampaknya tidak begitu memengaruhi pada aras pemikiran tentang bagaimana menyejajarkan antara estetika dengan pasar. Setidaknya bisa dimulai dengan meningkatnya kesadaran akan pentingnya wacana karya.

Joni Putra, misalnya, yang dalam banyak karya sangat ekspresif dengan kemampuan luar biasa menampilkan aura tersembunyi dari objek-objek lukis yang sebagian besar manusia. Dalam pameran kali ini, lukisannya berjudul "Introspeksi", mewacanakan pentingnya membangun tradisi "berkaca". Di tengah persoalan deindividuasi yang merebak sebagai dampak kehadiran budaya massa, tradisi berkaca secara personal tidak lagi dianggap penting. Individu-individu lebih memilih "berkaca" pada massa, di mana dirinya bukan lagi sebagai individu, melainkan sebagai bagian dari massa.

Pentingnya wacana karya telah membuat banyak perupa mendulang sukses kerja. Apa yang dilakukan pelukis-pelukis di Bandung, misalnya, dengan mengubah arus pemikiran dalam kerja kesenian membuat karya-karya mereka diterima secara terbuka baik oleh pasar komersial maupun kritikus. Sebut saja yang dialami Ay Tjoe Christine, Dikdik Sayahdikumulloh, dan Arin Dwihartanto, di mana pasar menerima mereka dengan gempita, yang akhirnya membuat pergeseran pada estetika para pelukis lain di Bandung.

Dunia seni rupa Lampung sampai pada Sumatranformatif yang melibatkan kurator almarhum Mamannoor dalam ajang Lampung Art Festival 2004, bisa dikatakan kehilangan perspektif wacana. Event-event pameran yang digelar para perupa di Lampung, sering digarap tanpa kehadiran sebuah tema yang memadai. Bahkan, event pameran di luar Lampung yang diikuti para pelukis terkesan tidak meningalkan jejak pada tingkat pemikiran, sehingga kerja seni yang dijalani para pelukis terkesan sebagai kerja tradisi. Mereka hanya melanjutkan kebiasaan, di mana yang diandalkan cuma keterampilan menampilkan gambar rupa di atas kanvas.

Begitu juga yang bisa ditangkap dari event Me-rupa-kan Ampas Kopi. Titik tolak berupa "ampas kopi" sesungguhnya bisa bicara banyak hal seandainya mengkristal dalam tema-tema garapan lukisan. Sayangnya, ampas kopi hanya menunjukkan satu hal yang justru kurang bisa mendukung penguatan wacana rupa, yakni upaya "memanfaatkan ampas kopi" atau "kerja alternatif menjawab mahalnya harga cat".

Sebab itu, terhadap para pelukis yang sudah malang-melintang, ikut dalam pameran Me-rupa-kan Ampas Kopi menjadi semacam fenomena filsafat: di mana bobot pengalaman mereka dihadirkan dalam ajang ini?

Masyarakat awan tentu akan sangat kagum, ampas kopi dapat diubah menjadi lukisan yang layak dipanjang di ruang tamu rumahnya. Di sini, yang bermain adalah selera publik yang dibentuk oleh minim pengalaman atas estetika seni rupa. Nmaun, kekaguman masyarakat awam tidak ada kaitannya dengan bobot kehadiran seni rupa. Cat minyak, arang, akrilik, cat air, pensil, tanah, kopi, darah, dan lain-lain bisa dipahami pada tingkat permainan media dengan ragam perluasan kemungkinan estetik dari konvensi yang ada. Artinya, persoalan materi dalam seni rupa tidak terlalu mempengaruhi kualitas estetika seni, karena semua itu hanya persoalan media.

Pascamunculnya dadaisme di Barat, apa pun dapat menjadi media dan apa pun adalah media. Koko Bae di Palembang melukis dengan darah, tak berbeda dengan pelukis yang melukis dengan kopi. Yang paling pokok bukan darah atau kopi, tetapi bagaimaa otoritas si seniman yang berfilsafat dengan materi-materi seni rupa itu.

Dalam hal inilah setiap pelukis perlu menyadari bahwa seni rupa bukan sekadar wahana untuk mengekspresikan egosentrisme sempit guna menciptakan monumen-monumen estetik paripurna, melainkan terjemahan langsung dari kegiatan si seniman di tengah masyarakatnya. Sebab itu, seni rupa harus menjadi sebuah perayaan atas ragam kemungkinan dari berbagai persoalan yang berlangsung di lingkungan si seniman, sehingga bisa dipahami bagaimana otorisasi si seniman dalam menyikapi persoalan-persoalan tersebut.

Dalam konteks inilah kedelapan pelukis mestinya bisa mengambil posisi sebagai orang yang berfilsaat dengan bahasa rupa. Apakah mereka akan memberikan pemahaman filsafat atas ampas kopi, sehingga otoritas mereka sebagai seniman menjadi begitu dikenang masyarakat, ataukah mereka tidak lebih bagus dari sekumpulan anak-anak yang baru saja mengikuti lomba mewarnai di halaman rumah dinas Gubernur Lampung?

Ada banyak kemungkinan dari ampas kopi yang bisa dikedepankan sehingga tak sekadar sebagai materi lukis.

SEBELUM tujuh tahun lalu, tidak pernah terbayangkan oleh masyarakat di Kota Maba akan begitu dekat dengan kantor pemerintah. Ketika itu masih menjadi bagian dari Kabupaten Halmahera Tengah, dan segala urusan administrasi pemerintahan mesti menempuh jarak cukup panjang untuk sampai ke ibu kota Kabupaten Halmahera Tengah.

Ditambah kondisi infrastruktur jalan raya yang sangat memprihatinkan, urusan administrasi pemerintah banyak yang terkendala. Untuk mengurus kartu tanda penduduk saja butuh waktu yang lama. Namun, sejak Kota Maba menjelma menjadi ibu kota Kabupaten Haltim, masalah jarak segera teratasi.

Masyarakat semakin dekat dengan kantor pemerintah daerah kabupaten, sehingga administrasi pemerintahan menjadi lebih mudah. Komunikasi antara masyarakat di berbagai pelosok dengan pemerintah semakin sering terjalin. Inilah salah satu wujud dari manfaat pemekaran wilayah, dimana kehadiran daerah otonomi baru dapat mengatasi masalah terlalu lebarnya jarak antara rakyat dengan pemerintah.

Manfaat lain yang dirasakan masyarakat adalah daerah otonomi baru itu sendiri, yakni daerah yang memiliki hak otonom untuk menyelenggarakan roda pemerintah baru. Pemerintahan yang dikelola sendiri untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memanfaatkan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang ada.

Tujuh tahun sudah Kabupaten Haltim menyelenggarakan pemerintahan sendiri. Dalam usia sedini itu, dinamika pembangunan daerah menggeliat dinamis. Segala aspek kehidupan masyarakat bergerak ke arah kemandirian sebagai daerah otonomi baru. Meskipun belum memuaskan bagi masyarakat, tetapi progresivitasnya menunjuk grafik yang terus menanjak.

Dari aspek pemerintahan, Kabupaten Haltim yang semula terdiri dari empat kecamatan (Kecamatan Wasile, Kecamatan Maba, Kecamatan Maba Selatan, dan Kecamatan Wasile Selatan), kini dimekarkan menjadi beberapa kecamatan. Setiap kecamatan merupakan daerah yang kaya akan ragam potensi, meskipun belum banyak dari potensi itu yang dikembangkan untuk kesejahteraan masyarakat.

Pemekaran wilayah geografis ke dalam beberapa kecamatan dengan puluhan desa membuktikan bahwa progresivitas pembangunan memang ada dan nyata. Pemekaran wilayah ini makin memperjelas potensi yang ada di setiap daerah.

Sebut saja di wilayah Subaim, ibu kota Kecamatan Wasile. Daerah ini tergolong daerah istimewa di Kabupaten Haltim. Membawahi sedikitnya delapan satuan permukiman (SP) penduduk, merupakan daerah baru yang tercipta dari program transmigrasi nasional, dan dikenal sebagai sentra produksi beras.

Warga transmigran asal Pulau Jawa yang masing-masing 1.000-2.000 orang setiap SP, wilayah tersebut digarap hingga menghasilkan padi 20.665 ton tahun 2002. Jumlah tersebut merupakan hasil tuaian di atas lahan panen 6.885 hektare.

Meski demikian, hasil panen tersebut tidak beredar di Kabupaten Haltim, tetapi justru lari ke Tobelo di Kabupaten Halmahera Utara, tetangganya. Buat para petani, menyeberangi Teluk Kau selama dua jam dengan long boat, angkutan air bagi masyarakat setempat, lebih menguntungkan ketimbang harus ke Kota Maba.

Membawa hasil panen ke Maba bukan perkara mudah. Satu-satunya jalan yang tersedia ke sana, sejauh 41 kilometer, belum layak dilewati. Dari total jalan yang dibuka, sepanjang 247 kilometer, baru 17 persen beraspal. Rute Subaim-Maba tidak termasuk di dalamnya.

Kabupaten ini belum memiliki sarana infrastruktur yang memadai. Demikian pula sarana wilayah lainnya. Meskipun Sungai Sangaji, atau lebih populer disebut Ake Sangaji, mampu mengalirkan 6.000-7.000 liter air per detik, hingga kini masih banyak rumah penduduk belum dialiri air bersih.

Listrik tak kalah langka. Hanya sebagian Kecamatan Maba dan Wasile yang bisa menikmati fasilitas ini. Itu pun 12 jam per hari mulai pukul enam sore hingga enam pagi.

Berkomunikasi jarak jauh dengan penduduk Kabupaten Haltim merupakan perjuangan tersendiri. Hubungan antara satu daerah dengan daerah lain hanya bisa menggunakan telepon satelit yang kualitasnya sangat ditentukan oleh cuaca. Sekarang telepon seluler sudah dapat dinikmati di Subaim dan Buli.

Sebagai daerah agraris, pertanian menjadi mata pencaharian sebagian besar penduduknya. Mereka yang menggantungkan hidup dari hasil bercocok tanam jumlahnya 86 persen. Selain tanaman pangan, seperti padi, jagung, ubi kayu, kacang tanah, dan kacang kedelai, penduduk menanam pula sayur-sayuran, seperti cabai, terong, kacang panjang, dan bayam. Pisang, jeruk, pepaya, mangga, nangka, dan jambu adalah jenis buah-buahan yang mereka budidayakan, tetapi hasilnya masih terbatas.

Terhadap kegiatan ekonomi Halmahera Timur, lahan perkebunan yang digarap belum kelihatan perannya. Kecuali kelapa, beberapa komoditas lain yang dikembangkan, yakni jambu mete, cengkeh, pala, coklat, dan kopi, produksinya belum memuaskan.

Deretan nyiur yang memagari pesisir pantai sebagian besar bukan jenis hibrida, melainkan kelapa dalam. Meski banyak yang bisa dimanfaatkan dari tanaman kelapa, oleh masyarakat setempat hasilnya hanya dijual dalam bentuk kopra. Biasanya Tobelo dan Ternate menjadi tempat persinggahan sementara sebelum kopra dibawa ke Surabaya.

Tumbuhnya perekonomian kabupaten baru ini pun belum bisa berharap banyak dari hasil perikanan. Meski kecamatan yang ada berhadapan langsung dengan teluk dan lautan lepas dengan kelompok desa nelayan seperti Mabapura, Bicoli, Wayamli, Soakimalaha, Jarajara, Lolobata, dan Fayaul, produksi perairan belum mampu menggerakkan roda perekonomian rakyat. Padahal, Halmahera Timur terletak di Maluku Utara yang berpotensi besar menghasilkan berbagai jenis ikan pelagis atau ikan permukaan berukuran besar maupun kecil.

Dari seluruh kecamatan, hanya 5 persen penduduk yang berminat menggeluti lapangan usaha ini. Mereka melaut dengan peralatan yang sederhana, seperti pukat pantai, jaring insang, bagang perahu, pancing tonda, rawai, dan bubu. Perahu yang digunakan pun sebagian besar atau 80 persen dari 1.772 adalah perahu tanpa motor. Tuna dan teri adalah jenis ikan yang paling banyak diburu nelayan.

Di usia yang sangat muda, Halmahera Timur belum lengkap dengan berbagai sarana. Bagaimanapun, sektor pertanian-termasuk di dalamnya perkebunan, peternakan, kehutanan, dan perikanan-akan terus dikembangkan karena sifatnya yang langsung menyentuh kehidupan masyarakat.

Sebaliknya dalam waktu dekat Haltim masih harus menggali kekayaan tambang. Tanpa melalui proses pengolahan lebih lanjut, galian tambang yang masih mentah langsung dikirim ke luar daerah. Oleh PT Aneka Tambang (Antam), dua kali seminggu, setidaknya 70.000-80.000 ton nikel diangkut ke Pomala di Sulawesi Tenggara, Jepang, Korea, dan Australia.

Dari timbunan nikel itulah roda ekonomi daerah digerakkan. Ada tiga sumber tambang nikel Halmahera Timur. Dua di antaranya di Mabapura dan Buli sudah beroperasi. Sementara Pulau Pakal masih dalam rencana.

Meski cukup berarti terhadap produk domestik regional bruto, dunia pertambangan Haltim belum banyak mengikutsertakan penduduk setempat. Diperkirakan dari 6.400 tenaga kerja yang terlibat dalam usaha penambangan, 30 persen merupakan putra daerah. Masih sedikitnya lapangan usaha dalam menyerap tenaga kerja lokal diakibatkan oleh masalah pendidikan.

Penulis: Budi P. Hatees
Sumber: Tabloid Haltim

Selama menjadi Kapolres Pekalongan, AKBP Krishna Murti dihadapkan pada tugas berat untuk mengamankan dan melancarkan jalannya proses demokrasi Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada). Pemilukada adalah proses demokrasi yang melibatkan kepentingan banyak pihak, dan setiap kepentingan rawan memicu konflik horizontal maupun vertikal, sehingga butuh pola penangan yang tepat.

Ternyata, Kapolres Kabupaten Pekalongan ini mampu merumuskan pola pengamanan yang membuat jalannya Pemilukada menjadi lancar sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Pemilukada Pekalongan berlangsung sukses dan aman dengan hasil terpilihnya pasangan Drs. H. Amat Antono-Fadia Arafiq sebagai Bupati-Wakil Bupati Pekalongan periode 2011-2016.

Bagi masyarakat Kabupaten Pekalongan, Kapolres AKBP Krishna Murti merupakan sosok yang sukses menjalankan tugas dan tanggung jawab yang diembannya dalam waktu singkat, terutama dalam mengawal lancarnya proses demokrasi Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada). “Ini sebuah prestasi yang pantas jadi inspirasi bagi siapa saja,” puji Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Pekalongan, Dwi Mei Narna, SH, saat ditemui di Kantor KPUD, Kamis, 19 Mei 2011 lalu.

Bagaimana AKBP Krishna Murti bisa sukses dalam waktu singkat? Budi P. Hatees mewawancarai perwira Akpol alumni 1991 ini di sela-sela kesibukannya menjelang serah terima jabatan Kapolres Pekalongan sekaligus persiapan berangkat ke luar negeri menjadi perwira perwakilan Republik Indonesia sebagai polisi penjaga misi-misi perdamaian dunia atas nama Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Berikut hasil percakapan kami dengan mantan Kapolsek Penjaringan, Jakarta Selatan, ini:

Tidak sampai sebulan, Bapak bisa merumuskan pola yang tepat untuk mengamankan jalannya Pemilukada Kabupaten Pekalongan. Bisa Bapak rinci apa yang telah diterapkan itu?

Sejak awal harus disadari bahwa Pemilukada merupakan sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Kegiatan ini bertujuan memilih pemimpin sesuai kehendak masyarakat Kabupaten Pekalongan untuk periode lima tahun ke depan (2011 – 2016). Supaya masyarakat bisa memilih secara umum, langsung, bebas, dan rahasia, mereka membutuhkan suasana yang kondusif. Dengan begitu, tahapan-tahapan pelaksanaan Pemilukada yang sudah ditetapkan panitia penyelenggara bisa dilaksanakan dengan aman dan lancar sesuai rencana yang telah ditetapkan.

Harus disadari pula bahwa Pemilukada rawan terhadap konflik. Penyebabnya, terlalu banyak orang yang berkepentingan terhadap hasil akhir dari Pemilukada tersebut. Karena kepentingan-kepentingan setiap orang tidak sama antara satu dengan lainnya, bukan hal mustahil akan terjadi benturan kepentingan. Tapi harus disadari, kepentingan yang bermain dalam Pemilukada biasanya bukan kepentingan masyarakat, tetapi kepentingan dari para elite. Elite yang kemudian memanfaatkan dan memengaruhi masyarakat untuk mengikuti cara-cara yang melanggar peraturan, sehingga terjadi kecurangan-kecurangan dalam pelaksanaan Pemilukada.

Bukankah kecurangan dalam Pemilukada sangat umum dan susah membuktikannya?

Dalam undang-undang memang disebutkan tentang berbagai jenis pelanggaran pelaksanaan Pemilukada yang sangat mungkin terjadi. Tapi, pelanggaran-pelanggaran itu sulit membuktikannya, sehingga jika pun terjadi akan banyak menguras energi untuk membuktikannya. Karena itu, yang perlu dilakukan adalah menutup semua peluang terjadinya pelanggaran dalam pelaksanaan Pemilukada, sehingga energi aparat penegak hukum tidak habis untuk membuktikan ada atu tidak pelanggaran-pelanggaran undang-undang tersebut.

Sebagai contoh politik uang (money politics). Meskipun jenis pelanggaran ini disebutkan dalam undang-undang, tetapi pembuktiannya sulit. Yang terbaik mesti dilakukan adalah mengurangi peluang bagi para elite untuk melakukan money politics. Saya hanya mengupayakan agar peluang terjadinya money politics menjadi berkurang dalam pelaksanaan Pemilukada.

Hal apa yang Bapak lakukan untuk mengurangi pelanggaran dan kecurangan dalam penyelenggaraan Pemilukada?

Saya mengumpulkan semua panitia penyelenggara Pemilukada, mulai dari tingkat Kabupaten sampai ke tingkat desa yang disebut Operasi Mantab Praja Kajen 2011. Kepada panitia kami sosialisasikan hal-hal yang masuk dalam kategori pelanggaran undang-undang dalam penyelenggaraan Pemilukada.

Selain itu, saya juga menjelaskan bahwa posisi polisi dalam Pemilukada bukan sebagai pihak yang memantau pelaku pelanggaran undang-undang, tetapi sebagai pihak yang mengupayakan dan menjaga stabilitas keamanan serta ketertiban selama proses Pemilukada berlangsung. Karena itu, polisi tidak memihak siapa pun, dan akan berada dalam posisi netral untuk memperlancar jalannya proses Pemilukada.

Hal yang sama juga disosialisasikan kepada para calon Bupati-Wakil Bupati beserta seluruh stake holder pendukungnya, termasuk partai politik, organisasi pendukung, masyarakat pendukung, dan tim sukses. Kami menjelaskan posisi polisi hanya mengupayakan agar pekerjaan panitia penyelenggara Pemilukada lebih mudah dengan mengupayakan keamanan dan ketertiban masyarakat tetap kondusif.

Apakah semua polisi juga memahami hal itu?

Sebelum mensosialisasikan, kepada semua jajaran Polres Pekalongan sudah disosialisasikan lebih dahulu tentang hal ini. Kami juga melakukan simulasi untuk meningkatkan pemahaman dan penguasaan setiap anggota Polres Pekalongan dalam mengamankan jalannya proses Pemilukada.

Di sinilah ditekankan bahwa polisi tidak akan ambil bagian dalam Pemilukada, karena polisi berada pada posisi netral. Polisi melihat semua pihak yang berkepentingan dalam Pemilukada berada posisi yang sama. Mereka adalah masyarakat yang membutuhkan suasana kondusif untuk bisa melaksanakan pesta demokrasi.

Pemilukada merupakan pesta rakyat. Ini berlangsung sekali dalam lima tahun. Layaknya pesta, inilah saatnya bagi rakyat untuk merayakan pesta. Dalam perayaan pesta, rakyat harus merasa senang dan bahagia. Mereka tidak boleh dibebani apalagi diintimidasi dengan sekian banyak peraturan yang ketat, yang justru akan membuat masyarakat kecewa. Karena itu, diciptakan suasana toleransi terhadap berbagai pelanggaran peraturan selama tidak merugikan orang lain. Sebagai contoh, jika selama melaksanakan tahapan kampanye banyak pendukung yang tak memakai helm atau melanggar peraturan berlalu lintas, kita memberi toleransi hal ini boleh selama masa kampanye.

Dengan begitu, tidak akan ada kesan bahwa polisi telah berpihak. Pendukung semua calon Bupati-Wakil Bupati akan mendapat toleransi yang sama. Kami tidak membeda-bedakan. Kami menghargai hak masyarakat untuk bersenang-senang dalam merayakan pesta demokrasi. Bila perlu polisi melambaikan tangan kepada massa kampanye saat mereka berpesta sepanjang jalan raya.

Apa kaitannya dengan mengurangi peluang terjadinya pelanggaran dalam pemilukada.

Polisi tidak sekedar sosialisasi. Kami juga membuktikan bahwa semua yang kami sampaikan telah kami jalannkan. Caranya, seluruh jajaran Polres Pekalongan dilibatkan dalam pengamanan Pemilukada. Polanya dikonsep dalam bentuk ploting pasukan di lingkungan masyarakat pembagian sebanyak 19 beat, berdasarkan jumlah kecamatan yang ada di Kabupaten Pekalongan. Dari 19 beat yang ada, kemudian dibagi ke dalam lima zone, dimana masing-masing zone akan mengawasi tempat pemungutan suara (TPS) yang ada di wilayah tersebut.

Jumlah TPS sebanyak 1.439 unit dan tersebar di 19 wilayah beat. Setiap TPS sudah diklasifikasikan ke dalam 3 kategori berupa TPS aman sebanyak 1.028 unit, TPS rawan sebanyak 371 unit, dan TPS sangat rawan sebanyak 40 unit. Berdasarkan kategori tingkat kerawanan itulah pola pengamanan diterapkan.

Untuk pengamanan itu, Polres Pekalongan dibantu Dalmas dari Polres Pemalang, Brimob Den B Por, Kodim 0712 Pekalongan, Dalmas Polda Jawa Tengah, Dalmas Polres Batang, dan Dalmas Polres Kota Pekalongan. Setiap pasukan memiliki wilayah pengawasan yang berlangsung dari pagi hingga malam. Pada malam hari, petugas juga melakukan patroli ke daerah-daerah yang diperkirakan rawan, sehingga petugas terlihat di seluruh wilayah Kabupaten Pekalongan.

Petugas patroli malam hari dilakukan karena pada malam hari banyak tik sukses para calon Bupati-Wakil Bupati yang bergerilya ke lingkungan masyarakat. Konsentrasi massa di suatu wilayah acap terjadi yang mengundang kecurigaan bahwa hal itu dilakukan oleh pihak yang ingin melakukan kecuragangan dalam Pemilukada. Terbukti, dalam sebuah operasi, polisi dapat menggagalkan rencana salah satu ormas pendukung calon Bupati-Wakil Bupati yang hendak melakukan politik uang pada malam hari.

Ormas itu tertangkap basah oleh masyarakat setempat yang kemudian menimbulkan keributan. Untungnya, saat itu petugas patroli sedang melintas sehingga pertikaian antara masyarakat dengan pendukung salah satu ormas bisa dilerai. *

Keterangan PHOTO: KOMPAS/YULVIANUS HARJONO Ratusan petani di Pekat, Way Umpu, Kabupaten Mesuji, Lampung, memblokade jalan lintas timur Sumatera, Selasa (22/2/2011). Aksi yang memacetkan lalu lintas ini dipicu penertiban aparat atas pemukiman warga di kawasan Hutan Register 45 Mesuji ini.

Tentu saja tak sulit bagi pemerintah daerah untuk melakukan legalisasi dalam rangka memulihkan hak politik warga Moro-moro. Dengan mengeluarkan surat keterangan sebagai warga Kabupaten Mesuji, disahkan secara administrasi pemerintahan daerah, tidak ada masalah bagi warga itu untuk memberikan hak pilihnya. Resikonya bagi pemerintah daerah adalah surat keterangan itu akan dianggap sebagai pengakuan atas eksistensi warga Moro-moro di areal yang merupakan hutan register itu.

Memberikan hak pilih dalam politik adalah hak asasi manusia, melekat pada diri sejak lahir meskipun baru bisa dipergunakan setelah dewasa. Begitu juga dengan warga Moro-moro yang secara atropologi merupakan warga Indonesia yang bermigrasi dari berbagai daerah di Indonesia dan menjadi penghuni kawasan yang disebut register.

Keberadaan mereka di areal register sesuatu yang illegal. Sejak lama warga ini sudah berkonflik dengan pemerintah daerah (Kabupaten Tulangbawang sebelum dimekarkan menjadi Kabupaten Mesuji). Mereka senantiasa menuntut hak atas lahan-lahan di areal register tersebut dengan alasan sudah bertahun-tahun menetap di sana.

Ini pola yang sangat umum dilakukan masyarakat perambah di negeri ini. Dengan berbagai alasan terutama ekonomi, mereka memutuskan menetap di suatu kawasan register secara diam-diam. Sebagian besar datang ke lokasi karena tergiur iming-iming makelar yang menjual lahan dengan harga murah tanpa memperdulikan legalitas dari lahan yang ditawarkan. Modusnya senantiasa sama, yang penting menetap dan berusaha dulu, baru kemudian mempersoalkan legalitas.

Ketika pemerintah daerah mempersoalkan keberadaan mereka yang illegal, selalu saja punya alasan untuk mendebat bahwa mereka sudah menetap dan beranak-pinak di sana. Mereka kemudian menjadi entitas yang terintimidasi, tertekan, dan tak berdaya. Entitas seperti ini kemudian menjadi objek bagi kalangan tertentu untuk diberdayakan.

Sudah bisa dibayangkan, upaya pemberdayaan masyarakat tak berdaya senantiasa dikaitkan dengan hak-hak asasi manusia (HAM). Banyak kalangan menyalahkan pemerintah daerah bila bertindak keras dan tegas. Karena selalu dikait-kaitkan dengan HAM dan diekspose secara besar-besaran sebagai contoh pelanggaran atas HAM, mau tak mau pemerintah akhirnya melemah.

Masyarakat yang secara hukum dan administrasi pemerintah tak punya legalitas, merupakan masyarakat yang sepanjang hidupnya akan selalu menjadi objek bagi masyarakat lain. Setelah warga Moro-moro menjadi objek bagi kalangan tertentu untuk diberdayakan dan dibangkitkan semangat perjuangan mempertahankan HAM, kini mereka kembali diaktifikan untuk memperjuangkan hak politiknya.

Bukan rahasia lagi, sejak rencana Pemilukada dikumandangkan di Kabupaten Mesuji, tidak sedikit para peminat kekuasaan pemerintah daerah yang memosikan warga Moro-moro sebagai potensi pasar politik. Mereka merupakan massa yang signifikan untuk menggenjot perolehan suara. Para calon kepala daerah beserta tim marketing politiknya, mendatangi warga Moro-moro dengan berbagai janji politik untuk melegalisasi mereka sebagai warga Kabupaten Mesuji.

Kebutuan yang dialami warga Moro-moro selama ini untuk mendapat pengakuan, mendadak punya harapan. Mereka pun memberikan dukungan yang sangat besar kepada calon kepala daerah tertentu dengan harapan jika menang akan dilegalisasi sebagai warga Kabupaten Mesuji. Melalui para opinion leader warga Moro-moro, muncul upaya-upaya pemberdayaan politik masyarakat sehingga membangkitkan kembali rasa perjuangan bersama. Padahal, sesungguhnya, keberadaan warga Moro-moro di lingkungan kawasan register tetap saja illegal. Dalam situasi apapun, menjadi perambah di lingkungan register akan sulit ditolerir secara hokum.

Mereka yang memandang wara Moro-moro sebagai potensi politik yang harus digarap secara maksimal untuk kepentingan Pemilukada di Kabupaten Mesuji, sesungguhnya entitas yang mengharapkan legalitas warga diakui pemerintah daerah sehingga mereka bisa mempergunakan hak pilihnya.

Seandainya pun kemudian warga Moro-moro bisa mempergunakan hak pilihnya dan memenangkan calon kepala daerah yang telah menjanjikan legalitas itu, sangat pasti bahwa mereka akan kecewa akhirnya. Janji politik menjelang Pemilukada adalah ilusi. Realitasnya tidak bisa diwujudkan, tetapi janji itu memberi harapan dan menyenangkan hati. Artinya, siapapun nanti kepala daerah yang terpilih, tidak akan mudah melegalisasi warga Moro-moro menjadi warga Kabupaten Mesuji. ****

Oleh A.A. Waliyah
Dipublikasikan di Lampung Post edisi 26 Maret 2011

Setiap menjelang Natal dan Tahun Baru seperti saat ini, Mariani Boru Regar dan seluruh keluarga Kristen di lingkungan masyarakat adat Batak dari sub-budaya Angkola yang tinggal di Sipirok, sebuah kota kecil di Kabupaten Tapanuli Selatan, akan mendatangi rumah-rumah tetangga yang menganut agama Islam sambil membawa bungkusan berisi bermacam-macam kue. Pemandangan serupa juga bisa ditemukan menjelang Idulfitri, manakala para penganut agama Islam mendatangi setiap rumah penganut agama Kristen untuk mengantarkan bungkusan berisi bermacam-macam kue lebaran.

Tradisi seperti itu biasa disebut marjambar. Sejumlah tokoh agama Islam maupun Kristen mengakui tradisi ini telah membuat hubungan antarumat beragama menjadi sangat cair. Hari-hari besar agama, seperti Idulfitri dan Natal, bukan lagi menjadi hari yang khusus bagi salah satu penganut agama. Kedua hari besar agama itu milik semua penganut agama.



Implikasinya pun sangat bagus terhadap kehidupan social masyarakat sehari-hari. Perbedaan agama di antara masyarakat melebur antara satu dengan lainnya, sehingga orang dari luar kota ini tidak akan bisa membedakan siapa penganut Kristen dan siapa penganut Islam. Perbedaan itu baru bisa ditemukan saat pelaksanaan ibadah agama masing-masing, terutama pada hari Jumat dan Minggu.



Marjambar dipahami tidak sekedar sebagai tradisi memberikan kue. Ada subtansi lain dari tradisi itu, yakni sebuah upaya dari suatu pemeluk agama yang berbeda untuk mengajak pemeluk agama lain agar ikut merayakan hari besar agama itu seperti mereka merayakannya.



Bagi ummat Islam, hari raya atau Idulfitri merupakan hari kemenangan setelah sebulan menjalankan ibadah puasa. Subtansi tentang hari kemenangan itu pun akan sama maknanya bagi masyarakat penganut agama Kristen, sehingga pemeluk agama Kristen pun akan mendatangi rumah para tetangganya untuk mengucapkan selamat Idulfitri. Sebaliknya, jika giliran penganut agama Kristen merayakan Natal, para tetangga yang beragama Islam akan mendatangi rumah mereka untuk mengucapkan selamat Natal.



Pada tataran ini hari besar agama tidak dikaitkan dengan ibadah agama berikut tahapan-tahapan religiusnya yang sakral, tetapi lebih pada persoalan pengakraban secara social sebagai warga dalam lingkungan yang sama. Agama bagi masyarakat tetap saja sangat personal, tetapi tradisi agama itu menjadi universal. Yang terpenting bagi mereka adalah hubungan social di antara penganut agama berbeda, sebuah kesadaran yang lahir dari kenyakinan tentang pentingnya menjaga stabilitas social.



Konsensus Politik Agama



Marjambar merupakan tradisi hasil konsensus antaraummat Islam dan Kristen paska pertarungan kedua penganut agama itu selama puluhan tahun. Sejarah pertarungan Islam-Kristen di Sipirok merupakan sejarah yang panjang dan memakan banyak korban jiwa yang melibatkan masyarakat Islam di satu sisi dana Pemerintah Belanda sebagai representasi masyarakat Kristen.



Sejarah agama Islam di Sipirok merupakan kepercayaan pertama yang dianut masyarakat paska pelebegu (menyembah roh). Meskipun saat bersamaan Pemerintah Inggris sudah mengirimkan para penginjil ke lingkungan masyarakat, tetapi kesulitan untuk menyebarkan agama Kristen.



Sejarah ini bisa dibaca dalam laporan H.N. van der Tuuk kepada Gubernur Jenderal Hindia Belanda di Batavia. “Tidak ada harapan untuk beroleh hasil diantara penduduk-penduduk Angkola dan Mandailing,” tulis van der Tuuk. “Dalam djumlah jang besar mereka sedang masuk Islam, sebagaimana halnja pada hampir segala orang Batak jang telah ada dibawah pemerintah (Balanda). Untuk memadjukan kekristenan, maka perlulah dilaksanakan tindakan jang tegas. Sedjarah pekabar Indjil harus ditempatkan disuatu daerah tertentu. Djika tidak menempuh djalan itu, maka menurut hematsaja seluruh masjarakat sudah diislamkan, sebelum kitamenjadarinja.”



Kuatnya pengaruh Islam terhadap masyarakat beradat Angkola, menyebabkan agama Kristen baru bisa diterima pada 31 Maret 1861, setelah Pendeta G. van Asselt membaptis dua orang Sipirok di Desa Parau Sorat, Jakobus Tampubolon dan Simon Siregar. Peristiwa pembaptisan itu dikenal sebagai sejarah awal Kristen masuk ke Tapanuli, diawali dari Sipirok. Peristiwa ini tak menimbulkan konflik di lingkungan masyarakat penganut agama Islam sampai Belanda memainkan politik kolonialisme ekstraktif yang hanya mengeruk kekayaan alam dan menghancurkan elite local beserta kepemimpinannya. Upaya Belanda menemukan jalan buntu, berhadapan langsung dengan para panusunan bulung (tokoh-tokoh pembuka kampung) dari marga-marga yang tumbuh di lingkungan masyarakat setempat.



Terlalu menghayati politik kekuasaan membuat Belanda abai terhadap perkembangan penyebaran Kristen. Tekanan Belanda ditentang masyarakat yang kemudian berimbas terhadap penentangan penyebaran agama Kristen, apalagi setelah Gubernur Jenderal pada 1889 mengeluarkan Beslit Rahasia yang menentukan antara lain di daerah yang penduduknya tidak memeluk agama Islam, tidak boleh diangkat kepala desa atau pegawai muslim.



Beslit Rahasia ini berdampak terhadap terjadinya kemurtadan, dimana para kepala desa yang merupakan tokoh-tokoh adat dan beragama Islam, banyak yang pindah ke agama Kristen. Sementara sebaliknya, masyarakat yang beragama Kristen banyak yang tertarik untuk masuk agama Islam. Kemurtadan ini menimbulkan konflik berkepanjangan, yang menyebabkan masyarakat terpecah-pecah.



Paska kemerdekaan Republik Indonesia, upaya untuk menyatukan keterpecahan itu digagas masyarakat. Hubungan persaudaraan di antara mereka yang diikat oleh hubungan marga, perlahan-lahan dapat disatukan lewat berbagai kegiatan adat istiadat yang mengejawantah dalam kalimat adat do ugari (adat adalah agama). Artinya, penghormatan terhadap adat sekaligus merupakan penghormatan terhadap agama. Sebab itu, perbedaan agama di antara masyarakat yang berasal dari satu lingkungan marga, akan dihormati sebagai bentuk penhormatan terhadap nilai-nilai ada yang berlaku.



Toleransi Agama



Kota Sipirok merupakan Ibu Kota Kabupaten Tapanuli Selatan. Kota ini memiliki luas 577,18 km per segi dan dihuni 30.554 jiwa yang tinggal di 100 desa, dan tingkat kepadatan 52,94 meter per segi. Komposisi penduduk dominan (90%) merupakan halak (orang) Batak dari sub etnik Angkola, Mandailing, Toba, Simalungun, dan Karo. Sebanyak 10% merupakan masyarakat keturunan Padang, mereka biasa disebut halak (orang) Daret. Halak Daret merupakan komunitas suku Minangkabau yang memiliki sistem marga sebagaimana halak Batak, meskipun kedudukan marga bagi halak Daret sangat berbeda.



Sebanyak 60% masyarakat merupakan penganut agama Islam, sisanya menganut agama Kristen. Masyarakat Islam dan masyarakat Kristen menetap dalam desa yang sama, hidup secara guyub. Komposisi penganut agama pada setiap desa berkisar 70:30, meskipun ada beberapa desa yang dominan dihuni penganut agama Kristen seperti Desa Banjar Toba, Desa Hutaraja, dan Desa Janji Mauli. Ada juga desa yang dominan dihuni penganut agama Islam. Ada desa yang komposisi masyarakat penganut agamanya berbanding sama.



Keguyuban antara masyarakat penganut Islam dan Kristen dalam satu desa berlangsung dalam berbagai kegiatan sosial di desa-desa tersebut. Di lingkungan dikenal dua macam kegiatan, yakni siriaon (kebahagiaan) dan silulutojn (kemalangan). Di dalam kedua kegiatan ini, sulit membedakan siapa penganut agama Islam dan siapa penganut agama Kristen, karena setiap penganut agama akan melebur perbedaan agama di antara mereka menjadi warga desa.



Jika ada seorang warga desa yang menggelar kegiatan mangido doa (bisa dipahami seperti slametan atau kenduren dalam tradisi masyarakat Jawa), yang identik sebagai upacara keagamaan masyarakat Islam, masyarakat Kristen akan terlibat di dalamnya seperti halnya masyarakat Islam. Mereka membaur dan bekerja sama mempersiapkan semua kebutuhan acara, terutama berkaitan soal makanan untuk para undangan.



Mangido doa bagi halak Batak beradat Angkola merupakan kegiatan keagamaan, dimana semua tahapan kegiatan itu dominan berisi pembacaan Alquran dan pelafalan doa. Meskipun demikian, kegiatan social semacam ini tidak membuat masyarakat Kristen harus meninggalkan acara.



Begitu juga sebaliknya jika ada masyarakat Kristen yang mengadakan hajatan. Yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan itu adalah para tetangga yang merupakan masyarakat Islam. Seperti juga penganut Kristen, penganut Islam pun akan menghabiskan seluruh waktu di dalam rumah yang punya acara agar kegiatan tersebut berjalan lancar.



Kebiasaan saling bekerja sama tanpa mempertentangkan perbedaan agama diantara mereka inilah yang dipelihara dengan tradisi marjambar.

Pengetahuannya memang lumayan tentang UU baru itu, meskipun tahu saja belum menjamin kawan itu akan mampu berkontribusi terhadap transparansi informasi di provinsi ini. Apalagi prinsip-prinsip transparansi informasi yang dikembangkan dalam UU tentang KIP itu bisa dibilang jauh dari konteks pemaknaan informasi yang tumbuh dan berkembang selama ini di Indonesia. Saya bisa memastikan, pada akhirnya, kawan saya itu hanya akan menjadi “alat pemegang kekuasaan” untuk memilah informasi yang layak diketahui publik dengan kadar subyektivitas yang diarahkan guna melindungi kekuasaan.

Transparansi gaya asing

Prinsip-prinsip keterbukaan informasi dalam UU No. 14 Tahun 2008 mengadopsi prinsip Freedom of Information Act (FOIA) yang bergaya Amerika Serikat (AS). Littlejohn (1996) mengatakan pengembangan komunikasi di dunia cenderung berkiblat ke AS yang memiliki ciri utama pragmatisme.

Keterbukaan informasi itu bukan yang mengakar dari nilai-nilai kapital sosial yang tumbuh dalam kebudayaan Indonesia. Pasal demi pasalnya diarahkan untuk mendukung sukses penerapan prinsip-prinsip demokrasi dengan harapan publik tercerdaskan sehingga memiliki kemampuan memanfaatkan informasi untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya.

Sementara kita paham secara umum, sebagian besar informasi yang dibuka untuk publik adalah informasi yang sudah terdistorsi. Informasi yang lebih penting, seperti yang disajikan situs Wikileak, disimpan rapat-rapat dalam kotak ajaib bernama “rahasia negara”. Sebab itu, terhadap pemberlakuan UU No. 14 Tahun 2008 tidak berlebihan bila dicurigai bahwa orientasi pembuatannya sebatas agar bangsa ini dinilai bangsa lain sebagai bangsa yang demokratis dan transparan.

Dengan berlakunya UU ini, Indonesia menjadi negara ke-5 di Asia dan ke-76 di dunia yang secara resmi mengadopsi prinsip-prinsip transparansi informasi. Saat itu, baru sembilan puluh negara di dunia yang memiliki UU serupa. Di Asia, yaitu India, Jepang, Nepal, Thailand, Indonesia, diikuti Bangladesh.

Dengan anggapan bahwa Indonesia merupakan negara yang transparan, maka makin lengkap kedudukan negara ini di mata dunia luar sebagai sebuah negara yang betul-betul menerapkan prinsip-prinsip demokrasi. Kita pun tahu, hanya negara demokrasi yang akan mendapat perhatian serius dari negara-negara maju di dunia internasional. Sebuah negara yang sedang berkembang, yang dalam perkembangannya mengadopsi semua hal yang dipuja-puji oleh negara maju, akan mendapat dukungan secara moral maupun material. Artinya, ketika mengadopsi transparansi informasi dari luar, bangsa ini sesungguhnya hendak mengharapkan dukungan negara-negara demokrasi. Kita adalah bangsa yang kurang percaya diri untuk mandiri dan menggantungkan diri terhadap manuver-manuver politik luar negeri yang didisain kapitalis-kapitalis global.

Padahal, sebagai sebuah negara plural yang sejak negara ini terbentuk sudah memiliki tradisi pemaknaan informasi dalam konteks sarat simbolisme, nonverbal, verbal, dan abstrak. Konsep keterbukaan informasi sudah memiliki akar dalam kehidupan sehari-hari masyarakat, meskipun dibungkus dalam ragam simbol budaza yang hanya dipahami oleh masyarakat penganut budaza bersangkutan.

Transparansi yang terdistorsi

UU KIP ini mengatur kewajiban badan atau pejabat publik untuk memberikan akses informasi yang terbuka kepada publik (masyarakat) atau hak untuk memberitahu (right to tell) tentang informasi, dokumen, dan data diintegrasikan sebagai bagian dari fungsi birokrasi pemerintahan, diperkuat dengan sanksi-sanksi yang tegas untuk pelanggarannya. Sedang masyarakat sebagai pengguna informasi memiliki hak untuk tahu (right to know) atas informasi dari sumber-sumber primer.

Keterbukaan informasi bagi badan publik bertujuan agar tercipta tata pemerintahan yang baik dan benar; meningkatkan fungsi, kualitas, dan kinerja badan publik; mencegah terjadinya praktik-praktik korupsi. Bagi masyarakat, keterbukaan informasi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menciptakan tata pemerintahan yang baik, serta meningkatkan kecerdasan dan kesejahteraan masyarakat.

Dengan dua jenis hak yang dipelihara dalam UU tersebut, mau tidak mau antara pejabat publik dengan publik mesti saling memahami hak masing-masing. Namun, sulit membayangkan hal ini akan berjalan lancar karena hakikat informasi senantiasa syarat akan kepentingan dan kekuasaan, sehingga sangat mungkin hubungan keduanya menjadi rentan. Artinya, membagi informasi sama saja halnya dengan membagi-bagi kekuasaan. Dalam konsep politik informasi senantiasa disebutkan, bahwa mereka yang menguasai informasi adalah mereka yang bisa menguasai dunia.

Karena itu, bisa dipastikan informasi yang dibuka untuk public adalah informasi yang sudah didistorsi. Informasi yang kira-kira tidak membahayakan eksistensi pemegang kekuasaan pemerintahan. Upaya mendistorsi informasi ini mendapat pembenaran dengan adanya UU tentang Kerahasiaan Negara, dimana informasi yang akan dibuka sudad lebih dahulu dipilah-pilah. Sebagai contoh, ketika publik ingin mengetahui informasi tentang pengelolaan dana APBD, mereka akan kesulitan mengakses hasil audit yang dilakukan BPK atau BPKP. Padahal, hasil audit itu sendiri akan membuktikan apakah pejabat publik telah memikirkan rakyat atau hanya memikirkan diri sendiri.

Pribadi yang transparan

Saya kasihan kepada kawan wartawan yang menjadi anggota KKIP Daerah Lampung. Jika motivasinyanya agar pejabat publik menyadari right to tell dan publik memiliki right to know, akan lebih memungkin hal itu dilakukan ketika ia menjadi pekerja jurnalistik. Karena transparansi merupakan konsep yang lebih kuat dipengaruhi oleh nilai-nilai personal dalam kedirian seorang wartawan. Sidney M. Jourard (1971) menyebut transparan merupakan cerminan konsep diri yang positif. Jika seseorang (termasuk keberadaan pada kelompok, organisasi, dan negara) yang memiliki karakteristik transparent, dia cenderung akan mempersepsi (memaknai realitas) lebih cermat. Dalam beberapa riset yang dikutip Jourard disebutkan, orang yang transparan selain memiliki tingkat kecermatan yang tinggi, dia cenderung lebih mandiri dan memiliki daya tahan hidup lebih lama. ****

Oleh Budi P. Hatees

Pertengahan Juli 2008 lalu, Nurhayati tiba di perbatasan Indonesia-Malaysia atau Pos Pemeriksaan Lintas Batas (PPLB). Pos itu berada di Dusun Entikong, Kecamatan Entikong, Kabupaten Sanggau. Entikong berjarak sekitar 312, 4 km dari Pontianak, ibu kota Provinsi Kalimantan Barat, ke arah timur.
Ia tidak sedang berniat mau ke Malaysia. Bersama seluruh anggota keluarga, ia hanya menghabiskan waktu selama mengunjungi famili di Sanggau. Kebetulan familinya menawarkan jalan-jalan ke Entikong, sebuah kawasan yang juga sering dijadikan objek wisata di daerah itu. Karena belum pernah ke Entikong, dan didorong rasa ingin tahu tentang daerah perbatasan, ajakan itu tidak ditolaknya.
Mengendarai mobil dari Sanggau, layaknya sedang berwisata, tawa mereka pecah. Keluarga Nurhayati—suami, enam anak, dan dua cucu ditambah seorang menantunya--memang membutuhkan wisata.
Kesibukan sehari-hari di tempat tinggalnya, di Kecamatan Sipirok, Kabupaten Tapanuli Selatan, Provinsi Sumatra Utara, membuat ia tak pernah memikirkan liburan. Untung ada kesempatan dari anak ke-5, Muhammad Yunus, yang berniat menikahi seorang gadis asal Sanggau, Diana. Usai acara pernikahan dengan tata cara adat khas Melayu Sanggau, ditutup dengan kegiatan berwisata.
***
Bayangan tentang Entikong, yang diceritakan famili barunya (besan), berlintasan. Sebuah tempat yang akan menjadi sangat menyenangkan.
Entikong merupakan satu dari beberapa tempat di Kalimantan Barat yang langsung berbatasan dengan Malaysia. Entikong di Kabupaten Sanggau. Nanga Badau di Kabuapaten Kapuas Hulu. Paloh dan Aruk di Kabupaten Sambas. Jagoi Babang di Kabupaten Bengkayang. Dan, Senaning di Kabupaten Sintang.

Hanya di Entikong terdapat PPLB. Lainnya masih belum dibuka, dan masih berupa Pos Lintas Batas (PLB). Pembukaan masalah lintas batas, harus ada kesepakatan dari kedua belah negara berdaulat.

Entikong tak pernah sepi. Di daerah perbatasan ini, segala sesuatu menggeliat. Orang-orang selalu datang, mengendarai angkutan umum maupun kendaraan pribadi. Mobil-mobil keluar dan masuk kawasan, tapi hanya sebatas tempat parker yang terlihat seperti terminal.
“Tempat ini memang berfungsi sebagai terminal angkutan umum. Angkutan trayek Entikong-Sanggau berhenti di sini,” kata Marzuki, petugas parker.
Ia tinggal di Desa Entikong itu bersama istrinya, Hanna, yang membuka salah satu warung makan di kawasan tersebut. “Dua puluh empat jam. Tempat ini selalu ramai,” katanya.
Sekitar setengah kilometer sebelum mobil yang dikendarai Nurhayati memasuki kawasan PPLB, mulai terasa aroma perbatasan. Entikong terlihat berbeda dengan kebanyakan perkampungan yang telah dilewati. Ia seperti sebuah kota yang baru tumbuh dengan infrastruktur jalan yang jauh lebih mulus.
Segala fasilitas bisa ditemukan. Ruko-ruko yang menyajikan berbagai jenis barang belanjaan, gedung imigrasi yang mentereng, dan pos-pos polisi. Semua terlihat masih baru. Beberapa bangunan baru sedang diselesaikan para pekerja. Daerah ini, Kecamatan Entikong, jadi tampak seperti make up.
Mereka yang datang dari Malaysia, yang melintasi PPLB, segera akan berada di Kecamatan Entikong dan melihat sebuah kota yang baru tumbuh. Mana kala mereka mulai melewati pusat kota, akan membentang potret yang bertolak-belakang. Kemiskinan penduduk disembunyikan di balik bangunan-bangunan mentereng di kawasan pertasan itu.
Mobil yang ditumpangi Nurhayati berhenti. Dengan gesit Nurhayati turun. Setelah berfoto beberapa kali jepret di tugu nama bertulis Entikong, ia mengajak suaminya, Rencong Hutasuhut, ke pos penjaga. “Saya ingin menginjakkan kaki sebelah di Malaysia, sebelah lagi tetap di Indonesia,” kata Nurhayati.
Anak-anak dan cucu Nurhayati sibuk mengambil gambar. Mengabadikan keberadaan mereka di Entikong. Ada kegembiraan memancar. Ada tawa lepas. Semua yang tampak pada keluarga itu adalah kekhasan orang yang sedang berwisata.
Meskipun kebahagiaan itu hampir tidak ditemukan pada sebagian besar masyarakat Entikong. Karena beberapa orang yang ditemui mengaku, keberadaan PPBL di Entikong telah mengungkap potret ketimpangan perhatian pemerintah pusat dua negara berbeda. Di wilayah Malaysia, kawasan Serawak, geliat pembangunan melonjak drastic sejak pembukaan PPBL disepakati kedua negara. Sementara di wilayah Indonesia, nyaris tidak ada geliat ekonomi.
***
Pemerintah Malaysia menangkap potensi besar ekonomi dari pembukaan PPBL di Entikong. Kawasan Serawak, yang semula hanya daerah tempat tinggal, belakangan menggeliat menjadi salah satu kawasan industri di Malaysia. Perkembangan sector industri ini, yang cuma berjarah beberapa kilometer dari Indonesia, menjadi daya tarik baru bagi orang Indonesia untuk menguji peruntungan dan nasib sebagai tenaga kerja Indonesia (TKI).
Malaysia memang super ketat soal ini. Tapi, di Entikong, mereka bisa dengan mudah menyeberang ke Malaysia. Berbekal passport dari kantor imigrasi di daerah itu. Soal surat-surat dan dokumen pribadi, ada cerita yang sangat menarik.
Meskipun pemerintah pusat sudah memperketat kehadiran para calo, tetapi menjadi calo merupakan pilihyan utama bagi masyarakat Entikong. Hanya pekerjaan itu, yang cuma bermodalkan kemampuan merayu dan menyuap petugas—dan petugas memang menyukainya—seseorang akan mendapat keuntungan besar.
“Dalam sehari, paling sedikit 10 orang mengurus passport,” kata Firkah, seorang calo, yang sudah menekuni kariernya selama bertahun-tahun.
Banyak calon TKI yang ingin menyeberang ke Malaysia untuk memanfaatkan ruang-ruang kosong pada sector tenaga kerja (buruh) di sejumlah pabrik yang baru dibuka. Sektor tenaga kerja lapis bawah itu, biasanya membuka diri untuk tenaga-tenaga murah dari Entikong. Yang penting, mereka punya dokumen pribadi yang sah. Tanpa itu, mereka tak akan bisa melwati adangan para askar di perbatasan.
Kehadiran pabrik-pabrik baru di Serawak, bukan cuma membuat calon TKI tergiur. Tapi, juga membuat para pengusaha berbagai komoditas mentah mencium ada potensi ekonomi besar untuk memasok bahan baku. Para pengusaha dari Kalimantan Barat, kemudian mengupayakan pengiriman berbagai jenis bahan baku ke Serawak melalui PPBL.
Sebaliknya, para pengusaha di Serawak melihat potensi pasar yang besar di wilayah Kalimantan Barat. Melalui jalur PPBL, sering terlihat truk-truk bermuatan barang-barang produksi asal Serawak masuk ke Entikong. Kalimantan Barat pun berubah menjadi pasar potensial bagi Malaysia dengan produk yang sesungguhnya bisa diproduksi masyarakat Entikong. Sebut saja bidai atau tikar, juga sandal jepit.
Dua produk itu sangat diminati masyarakat Kalimantan Barat. Karena produk serupa dari Indonesia, harganya mahal. Sedang produk dari Malaysia, harganya murah dan meriah.
Tingginya perhatian Pemerintah Malaysia terhadap daerah perbatasan, berbanding terbalik dengan buruknya perhatian Pemerintah Indonesia. Sebagian masyarakat Entikong akhirnya lebih tertarik memasuki Malaysia, karena di sana mereka bisa menikmati apa yang tidak bisa mereka nikmati di Indonesia.
Dalam hal kemajuan teknologi komunikasi, misalnya. Teknologi itu tak tumbuh subur di sana. Masyarakat tidak bisa mengakses informasi dari TV, radio, koran Indonesia, tetapi mudah mengakses informasi dari Malaysia. Perhatian mereka selalu tertuju pada setiap informasi baru dari Malaysia seperti pembangunan kawasan industri baru di Serawak itu.
***
Nurhayati ngotot ketika petugas berseragam militer di pos jaga menghalangi niatnya menginjakkan kaki. Ia dan suaminya tidak hilang akal. Mengeluarkan kamera saku, suami Nurhanyati menyuruh istrinya mendekati pos jaga. Tiga aparat militer, yang masih muda usia, diminta ikut berpose.
“Ini kenang-kenangan bahwa saya pernah sampai ke Entikong,” kata Nurhayati.
Petugas itu tersenyum. “Tetap tidak boleh ibu ke sana. Ibu hanya boleh di garis netral ini,” kata petugas.
Nurhayati pun maju ke garis netral. Lalu memasukkan sebelah kakinya ke wilayah Malaysia, dan sebelah lagi tetap di Indonesia. Suaminya dengan gesit memotret, sementara aparat militer mencoba menghalangi.

Oleh Budi Hutasuhut

Logika politik public segera mencium niatan KPID Lampung agar mendapat/diberi tempat dalam hiruk-pikuk Pilkada 2010. Sebab, pernyataan seperti ini secara tidak langsung membuat KPID Lampung menyerang Tegar TV, stasiun televisi swasta milik salah seorang kontenstan Pilkada Kota Bandar Lampung. Hampir 60 persen dari materi siaran Tegar TV , baik berita maupun iklan, berisi sosialisasi pemilik stasiun televise itu sebagai salah seorang kandidat Walikota Bandarlampung. Selain itu, secara langsung pernyataan tersebut juga menyerang semua institusi media elektronik, karena stasiun TV dan radio di provinsi ini menunjukkan keberpihakan yang tidak proporsional terhadap calon-calon kepala daerah tertentu, terutama stasiun radio milik pemerintah daerah dan stasiun TV yang telah menjalin kerjasama pemberitaan dengan pemerintah daerah.

Kultur TV di Lampung

SEBELUM membuat kebijakan yang akan merugikan industri media elektronik di provinsi ini, ada baiknya KPID Lampung memahami budaya media elektronik terutama TV. Jangan sampai keputusan KPID Lampung justru menjadi tangan tak terlihat (invisible hand) dari rezim otoriter pemerintah masa lalu yang hegemonik, yang dampaknya justru akan menghancurkan kebebasan ekspresi masyarakat.

Kehadiran TV sebagai media komunikasi massa di Lampung masih sangat muda. Diawali kemunculan Lampung TV, bertrut-turut lahir Siger TV, Tegar TV, dan Radar TV dalam rentang waktu sangat singkat. Empat stasiun televise itu merebut perhatian jutaan warga Provinsi Lampung, meskipun hanya mampu mencakup warga di beberapa kabupaten/kota karena kendala teknologi yang masih minim.

Hampir semua stasiun TV swasta di Lampung bertarung memperebutkan perhatian pemirsa di Kota Bandar Lampung, Kota Metro, Lampung Tengah, Lampung Timur, sebagian Lampung Utara, Pesawaran, dan Pringsewu. Pada beberapa kabupaten kualitas siaran TV Lampung sangat buruk, kalah jauh dengan kualitas siaran TV swasta nasional.

Buruknya kualitas siaran TV Lampung yang ditangkap pemirsa diperparah dengan buruknya kualitas sajian acara. Satu-satunya mata acara TV Lampung yang akan ditonton dan ditunggu pemirsa hanya sajian berita, terutama berita yang aktualitas dan proximitasnya sangat tinggi. Namun, disayangkan karena sebagian besar kemasan berita di stasiun TV Lampung tidak digarap dengan serius, sehingga banyak dari berita-berita itu yang tidak memenuhi kadar aktualitas.

Hal ini disebabkan tingginya biaya produksi yang mesti dikeluarkan stasiun-stasiun TV Lampung, sehingga para produser mesti berpikir dua kali untuk menambah jam tayang. Itu sebabnya, jam tayang sebagian besar stasiun TV Lampung sangat minim. Dalam kondisi serbaminim itu, biaya produksi yang besar mesti tertutupi dari hasil belanja iklan yang hingga saat ini masih sangat minim. Akibatnya, stasiun-stasiun televise swata di Lampung seoalh tumbuh bagai kerakap di atas batu.

Industri televise di Lampung belum mampu tampil sebagaimana mestinya sebuah industri yang memberi profit bisnis. Industri media elektronika ini kalah jauh dibandingkan saudara tuanya, industri media cetak, juga dalam hal perebutan belanja iklan . Sebab itu, para pengelola stasiun-stasiun televise mesti memeiliki tenaga produser yang ahli dan mampu menyiasati minimnya sumber kemasukan dengan menciptakan kreativitas-kreativitas baru dalam hal penyajian mata acara.

Menyiasati Berita TV

Tidak terbantahkan, selain sajian berita, hamper tidak ada mata acara TV Lampung yang mampu mengambil hati public. Kondisi ini terjadi karena keterbatasan teknologi juga pembiayaan, sehingga pengelola stasiun TV kemudian mengemas mata acara dengan sistem advertorial. Maksudnya, mata acara yang ditayangkan di luar berita (news) merupakan liputan hasil kerja sama pemberitaan dengan pemasang iklan, yakni pihak yang bersedia menjadi sponsor tunggal dari acara tersebut.

Dalam kondisi yang serbakekurangan, stasiun-stasiun TV masih harus menghidupi operasionalnya dengan dana yang didapat dari iklan. Persoalan justru muncul ketika kepercayaan para pemasang iklan terhadap sebaran (caverage) stasiun-stasiun TV Lampung sangat rendah, sehingga sulit menarik pengiklan. Untuk mengantisipasinya buruknya dana yang masuk dari sector periklanan, produser-produser stasiun-stasiun TV Lampung melakukan kontrak-kontrak kerja pemberitaan dengan pemerintah daerah dan para pengusaha.

Dampak dari kontrak-kontrak kerja pemberitaan ini membuat berita yang disajikan kepada pemirsa merupakan berita bernuansa advertorial, yakni berita-berita yang didesain para produser stasiun TV untuk memuaskan pihak yang penandatangani kontrak. Pada tataran ini kebutuhan public pemirsa terabaikan, karena seluruh operasional stasiun TV Lampung senantiasa diarahkan untuk keberlangsungan hidup industri televise bersangkutan.

Sebab itu, sangat tidak adil jika mengharapkan karya-karya jurnalisme yang andal lahir dari industri pertelevisian Lampung. Budaya TV Lampung belum sampai pada budaya jurnalisme televise, masih sebatas penjajakan menuju era industri televise moderen. Untuk sampai pada tahap itu, TV Lampung masih membutuhkan banyak waktu mengingat persoalan-persoalan mendasar terkait teknologi pertelevisian saja masih menjadi kendala, dibuktikan dari buruknya kualitas acara yang dapat ditangkap pesawat-pesawat televise milik masyarakat.

Selain itu, acap kita temukan hal-hal yang kurang disukai para poemasang iklan seperti perebutan jam tayang, yang justru disikapi pengelola televise dengan memendekkan iklan yang berimplikasi terhadap dampak iklan tersebut. Artinya, karena pada jam tayang tertentu (terutama sore hari saat penyangan siaran berita) permintaan iklan dari pemasang melebihi slot yang disediakan, sehingga kualitas iklan dipertaruhkan yang akhirnya merugikan para pemasang iklan. Artinya, dampak hebat televise yang diharapkan para pemasang iklan karena mampu menyajikan pesan dalam bentuk audio visual secara bersamaan, ternyata tidak muncul seperti harapan.

Stasiun-stasiun TV Lampung harus bertarung dengan stasiun-stasiun televise swasta nasional yang sudah lebih dahulu berhasil mengambil hati public pemerisa dengan kemasan-kemasan acara yang mampu membentuk masyarakat pemirsa menjadi massa yang penuh ketergantungan. Dalam hal siaran berita, stasiun TV Lampung menjadi alternatif terakhir pemirsa setelah berita-berita di TV swasta nasional.

Momentum Pilkada

Dalam situasi memprihatinkan, stasiun-stasiun TV di Lampung kini sedang mendapat momentum berharga yaitu pesta demokrasi Pilkada 2010. Bagi para calon kepala daerah, harapan untuk dapat menjadi Bupati/Walikota saat Pilkada 2010 hanya mungkin terjadi apabila bisa tampil sebagai ikon media massa. Sebab, media massa di aras moderen saat ini telah masiuk ke dalam semua sendi kehidupan masyarakat, juga telah masuk ke dalam kamar-kamar tidur dan ruang keluarga para calon pemilih. Melalui media massa, seorang calon kepala daerah bisa menyapa calon pemilihnya dengan gaya persuasive dalam bentuk advertaising.

Tentu, pengelola stasiun TV Lampung menangkap momentum Pilkada 2010 ini sebagai peluang menambah pundit-pundi. Jika kemudian ada calon kepala daerah yang lebih dominant tampil di stasiun TV Lampung, tentu saja hal itu bukan karena pengelola TV bersangkutan tidak mau bertindak proporsional. Sebaliknya, ketidakproporsionalan pemberitaan terjadi karena pengelola TV tidak sedang menyajikan berita (news) melainkan sebuah iklan (advertising).

Persoalan sekarang, apakah KPID Lampung akan mencabut isi TV Lampung hanya karena mereka menanyangkan iklan para calon kepala daerah yang mampu membayar?

Batang pensil itu terlihat seperti patah atau bengkok,  padahal kita tahu pensil itu sesungguhnya sangat sempurna. Jika pensil itu kita sebut sebagai realitas, sedang kita merupakan public pembaca, sudah barang tentu sesame pembaca akan berdebat mempertahankan kebenaran masing-masing antara yang actual atau yang ideal.


Hal aktual dari pensil itu adalah sebatang pensil yang terlihat seperti bengkok atau patah, dan kita akan mempertahankan apa yang kita lihat itu karena panca indera siapa pun pasti akan melihat hal yang sama seperti kita, sehingga kita tidak melakukan kesalahan apapun dengan mempertahankan hal itu. Sedangkan hal ideal adalah sebatang pensil itu sesungguhnya tidak patah atau tidak bengkok, dan setiap orang yang memiliki intelektual paling buruk sekalipun pasti akan mendukung hal ideal itu.

Saya memakai kata realitas karena pengertian makna kata ini akan membuat kita berdebat sangat panjang mengingat realitas akan bercecabang pada dua pengertian yang bertolak belakang: aktual atau ideal. Selain itu, saya selalu melihat sepotong berita (selanjutnya saya sebut saja informasi) sejak dari proses awal sampai disiarkan sebuah institusi media massa, berada dalam situasi diombak-ambik oleh kekuatan pemaknaan antara  actual dan ideal.

Seorang jurnalis paling professional dan idealis pun akan setuju dengan hal ini, meskipun tetap tidak bisa mengambil posisi yang tegas untuk hanya mengedepankan hal ideal. Sejak seorang professional memulai pekerjaan kejurnalistikannya, ia telah diikat oleh aturan-aturan dan etika-etika profesi yang sangat  mengagungkan pada kebersahajaan fakta.

Para professional jurnalis di dunia ini akan meletakkan fakta pada kedudukan yang jauh lebih tinggi dari kepalanya. Penghormatan terhadap fakta melebihi penghormatan terhadap para konglomerat media, sekalipun konglomerat media memiliki kekuasaan untuk mengubah sebuah fakta menjadi fiksi. Bill Kovack termasuk satu dari sedikit professional jurnalis yang memberi hormat luar biasa terhadap fakta. Dalam bukunya yang menjadi panduan bagi para professional jurnalis, Kovack memasukkan fakta sebagai salah satu elemen jurnalisme yang mesti diperhatikan dalam kegiatan kejurnalistikkan.

Tapi, kalau pemahaman tentang fakta seperti di atas menguasai para professional jurnalis yang sekaligus menegaskan bahwa fakta itu sama saja dengan sebuah kemungkinan, tentunya kita perlu menjawab pertanyaan yang sifatnya fungsional,  subtansial, dan  sekaligus artificial tentang  informasi yang akhir-akhir ini begitu kuat memengaruhi public pembaca media massa. Apakah masih diperlukan penghormatan yang luar biasa terhadap fakta?

Baiklah kita kesampingkan dulu menjawab pertanyaan itu?

Kita  bicara dulu tentang ukuran-ukuran umum yang berlaku di lingkungan manusia, yang sesungguhnya ukuran-ukuran itu menjadi umum karena ada kesepakatan bersama tentang ukuran itu. Tapi kita tidak bisa mengatakan bahwa tidak ada seorang pun di muka bumi ini yang tidak bersepakat akan hal itu. Selalu ada orang yang menolak bersepakat dengan ukuran-ukuran umum itu, lalu membuat ukuran yang menurut dirinya atau kelompoknya sendiri lebih layak sebagai ukuran umum. Kita tidak bisa menyebut orang itu atau kelompoknya telah melakukan pemberontakan atau pembangkangan, karena ummat manusia dilahirkan dari lingkungan yang berbeda antara satu dengan lainnya.

Di lingkungan masyarakat Lampung (ullun Lappung), ada yang disebut masyarakat Saibatin dan ada juga yang disebut masyarakat Penyimbang. Ukuran umum bagi masyarakat Saibatin tidaklah sama dengan ukuran umum bagi masyarakat Penyimbang, meskipun kalau kita cari-cari persamaan diantara keduanya pastilah tidak sulit untuk menemukannya. Apalagi jika kemudian kita lepaskan latar belakang mereka sebagai masyarakat Saibatin maupun masyarakat Penyimbang, dan kita melihat masyarakat itu sebagai bagian dari masyarakat Provinsi Lampung.  Namun, jika cara itulah yang kita pakai hanya untuk menemukan persamaan pada kedua masyarakat itu, kita telah melakukan mengabaian terhadap hal-hal yang metafisi yang membentuk kedua masyarakat itu.

Pengabaian seperti inilah yang dilakukan oleh negara Orde Baru selama puluhan tahun meskipun selalu mengumandangkan betapa pentingnya menghargai pluralisme di negara ini, lalu membentuk sebuah pluralisme baru yang dikonsepkan Koetjaraningrat sebagai “puncak-puncak kebudayaan nasional” meskipun kita tidak pernah tahu ukuran apa yang telah dipakai untuk menentukan mana yang puncak, mana yang lembah, dan mana yang kaki dari kebudayaan-kebudayaan yang tumbuh di negeri ini. Kita mempersoalankan hal-hal yang sudah puluhan tahun berlangsung dan telah menjadi ukuran umum, maka orang-orang yang memegang teguh ukuran umum itu selama puluhan tahun akan menilai dan mendudukkan kita sebagai pembangkang atau pemberontak. Negara pernah mencitrakan orang-orang semacam ini sebagai enemy of the nation sehingga pantas disebut subversive dan disingkirkan dari segala kegiatan kebudayaan manusia.

Ukuran umum adalah penjara yang membuat kita tidak tahu cara membebaskan diri dari dalamnya. Kita betah dengan ukuran-ukuran umum itu, meskipun kita setidaknya pernah memikirkan untuk menolak ukuran umum itu, tetapi tidak bisa mewujudkan apa yang kita pikirkan. Kita seperti seorang buta yang disuruh mengucapkan kalimat: “Saya bisa melihat dengan jelas”. Ia tidak akan bisa mengucapkan kalimat itu bukan lantaran ia juga seorang yang bisu, tetapi karena kalimat itu bertolak belakang dengan fakta dan tidak ada manfaatnya bagi dirinya, meskipun sesungguhnya jauh di dalam hatinya ia ingin bisa melihat dengan jelas seperti manusia normal lainnya.  Melihat dengan jelas seperti manusia normal lainnya adalah hal ideal bagi dirinya dan ini merupakan ukuran umum, tetapi hal fakta menunjukkan bahwa ia seorang yang buta.

Sekarang kita bicara tentang fakta dan ideal dalam kegiatan-kegiatan kejurnalistikan. Para jurnalis biasanya pengagum kaum empiris, mereka yang selalu ngotot untuk memperjuangkan bahwa tugas utama dari pengetahuan manusia adalah hanya membeberkan fakta.  Para akademisi yang berkutat dengan dunia ilmu pengetahuan akan membenarkan hal ini dengan mengedepankan fakta ilmiah, meskipun mereka tidak bisa membantah bahwa sesungguhnya fakta ilmiah tentang teori gravitasi, misalnya, sebetulnya tercipta dari  fakta-fakta yang tak ilmiah dan paradoks.

Sampai di sini kita akan melihat bahwa sesungguhnya fakta saja tidaklah cukup sebagai panduan dalam kegiatan-kegiatan kejurnalistikan.

Sekarang kita bicara tentang kegiatan kejurnalistikan. Di belahan mana pun di dunia ini, kegiatan jurnalistik dilakukan seorang jurnalis dengan cara yang tidak berbeda jauh. Deborah Potter dalam bukunya Handbook od Independent Journalisme (2006) membuat simpul bahwa jurnalis memperoleh berita dengan tiga cara:  (1).  Peristiwa-peristiwa yang terjadi secara natural atau alami, seperti bencana alam dan kecelakaan;  (2). Aneka aktivitas yang direncanakan seperti konfrensi pers; dan (3).  Usaha-usaha yang dilakukan pekerja pers.

Kalau kita membaca berita-berita yang disiarkan media massa, seorang yang sangat awam terhadap kegiatan-kegiatan kejurnalistikan pasti dengan mudah mengetahui bahwa banyak dari jurnalis yang bekerja di institusi-institusi media melakukan kegiatan kejurnalistikan seperti cara pertama dan cara kedua. Sedangkan cara ketiga, yakni usaha-usaha yang dilakukan para professional jurnalis, hampir tidak pernah dilakukan.

Mari kita baca berita tentang terorisme yang terbit di sejumlah koran di Lampung pada hari Rabu, 17 Maret 2010. Berita-berita itu mengabarkan setelah Dul Matin ditembak mati, jaringan terorisme di Indonesia kocar-kacir karena kehilangan tokoh sentral. Bagi jurnalis penulis berita itu, hal ini merupakan fakta. Fakta itu didapat dari nara sumber bernama Al Chaidar, Dynno Cressbon, Mardigu Wowiek Prasongko, danpolisi. Tidak ada nara sumber dari pihak pelaku terorisme, entitas yang justru dibicarakan dalam berita ini, sehingga pelaku terorisme menjadi pihak yang didiskriminasi dalam pekerjaan kejurnalistikan.

Semua berita itu didapat dengan cara memanfaatkan orang lain (narasumber), lalu dikomfilasi dengan sebuah teknik penulisan jurnalistik yang dipengaruhi intelektualitas serbasekilas (jurnalis selalu memikirkan space halaman yang kecil, sehingga segala sesuatu mesti dipadatkan). Malangnya, dari sekian banyak ahli di negeri ini, jurnalis memilah dan akhirnya memilih narasumber yang menurut mereka cocok (mungkin juga karena paling mudah ditemukan, atau hanya lewat telepon), meskipun setiap narasumber itu ternyata memiliki intelektualitas yang sebangun dalam melihat terorisme, sehingga tidak ada informasi yang bertolak-belakang.

Berita seperti ini tercipta karena para professional jurnalis itu bekerja berdasarkan fakta, hanya melihat pensil dari permukaan luar gelas sehingga tampak bengkok atau patah. Mereka tidak pernah memikirkan tentang hal ideal dari pensil itu, mungkin mengabaikan bahwa sebetulnya pensil itu masih sempurna. Inilah kecenderungan para professional jurnalis kita yang memiliki intelektual serbaselintasan. Jurnalis kita  seperti orang buta yang disuruh mengatakan “saya bisa melihat dengan sempurna” tetapi ia tidak akan mengatakannya karena pernyataan itu tidak bermanfaat baginya.

Dalam bekerja, para professional jurnalis kita tahu persis hal-hal ideal dalam kehidupan orang-orang yang dituduh terorisme, juga mengerti betul untuk apa polisi membangun citra buruk tentang para teroris itu, tapi para professional jurnalis merasa hal-hal ideal itu tidak menguntungkan bagi dirinya juga pekerjaannya. Menjadi kontradiktif dan paradok adalah keseharian para jurnalis, dan sesungguhnya mereka memilihara kondisi itu tapi melindungi diri seolah-olah kondisi itu merupakan kultur dari manajemen institusi media tempat dia bekerja. *

Ke rumah saya di sebuah kompleks sederhana di kawasan Rajabasa, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, acap datang orang-orang—biasanya perempuan muda atau laki-laki muda—tetapi bukan untuk bertamu. Pintu rumah yang senantiasa saya larang dikunci pada siang hari, rupanya mereka terjemah sebagai simbol keterbukaan dan penerimaan penghuni rupa terhadap pendatang. Harus saya akui bahwa mereka sangat paham nilai tradisi yang saya bawa dari kampung di Sumatra Utara dan saya tradisikan kepada semua anggota keluarga, meskipun sesungguhnya mereka hanya menebak-nebak berdasarkan logika kebiasaan dan kewajaran.

Ketika mereka datang, saya menangkap kesan bahwa mereka ingin diperlakukan seperti tamu. Karena itu, saya selalu memperlakukan mereka sebagai tamu, menyambut mereka di pintu sambil mengumbar senyum. Mereka ramah, teramat ramah. Saya senang betul. Namun belakangan saya tahu segala keramahan itu muncul karena ada hal yang mereka harapkan dari saya; berusaha mengubah saya, juga persepsi saya, menjadi konsumen dari produk-produk industri yang mereka bawa.

Orang-orang itu—biasanya perempuan muda atau laki-laki muda—mungkin dilahirkan ke atas dunia ini sebagai manusia yang obsesis. Ketika mereka inginkan suatu hal, mereka akan melakukan apa saja agar keinginan itu tercapai. Saat mereka menginginkan agar saya membeli produk-produk industri yang mereka bawa—dengan demikian mereka berusaha mengubah saya menjadi konsumen, termasuk mengubah persepsi saya tentang konsumerisme—sebetulnya mereka tidak pernah mengatakan: “Beli barang saya, Pak!”

Saya baru menyadari, tentu setelah mereka pergi, bahwa sejak pertama kali mereka datang, mereka hanya mengumbar hal-hal baik dan terbaik dari produk-produk industri yang dibawa. Tanpa pernah meminta saya agar membeli produk-produk itu, mereka berbicara sangat lancer, cerdas, dan terlihat begitu menguasai. Sekali-sekali mereka memuji-muji saya dan saya yakin mereka sangat paham bahwa orang seperti saya sangat cepat terlena oleh pujian.

Pujian-pujian itu sering tidak ada kaitannya dengan produk-produk industri yang mereka bawa. Dan saya memang kemudian merasa tersanjung, lalu bersikap lebih lembut, kemudian bercakap-cakap tentang produk-produk industri yang mereka bawa. Saat itulah saya berpikir keras bahwa sesungguhnya mereka sangat piawai mengubah saya, terutama persepsi saya, sehingga mau meluangkan waktu sekedar melihat bawaan mereka.

Sering betul, setelah puas bercakap-cakap, mereka berpamitan. Tetap saja tidak pernah ada pembicaraan bahwa saya harus membeli produk-produk itu. Mereka berpamitan dengan cara yang sangat ramah, tidak jarang ada yang mendoakan semoga saya mendapat limpahan rezeki. Saya hanya bilang “amin” dengan sungguh-sungguh.

Setelah mereka pergi, saya pun melupakan mereka dengan cepat. Kesibukan membuat saya tidak mengenang sepotong kata pun yang pernah kami perbincangkan.

Namun, setelah beberapa pekan kemudian, misalnya ketika aliran listrik dari PLN padam, segera ingatan saya kembali pada percakapan dengan salah seorang dari orang-orang yang datang ke rumah. Saat itu ia membawa bermacam-macam lampu emergency, mulai dari berbentuk senter sampai berbentuk lampu petromak yang klasik. Dari segi desain, lampu-lampu itu terlihat cantik. Desain itulah yang kami perbincangkan saat ia datang, dan ia menjelaskan dengan sangat piawai bahwa hasil desain itu telah melampaui berkali-kali uji coba.

Lalu percakapan kami beralih pada hal ahwal ketekunan seseorang untuk dapat menghasilkan sesuatu yang bernilai tinggi dengan cara melakukan uji coba demi uji coba. Lampu emergency, kata dia, termasuk produk yang lahir dari uji coba demi uji coba yang entah keberapa sehingga menghasilkan yang ada sekarang.

Begitulah, saat itu, saya tidak terpikir untuk membeli sebuah lampu emergency meskipun saya mengagumi desain dan teknologinya, dan saya tidak punya lampu seperti itu. Ia pun tidak pernah meminta saya untuk membeli lampu itu.

Tapi, ketika listri dari PLN padam, saya baru menyadari bahwa seharusnya saya membeli sebuah lampu emergency. Jika saat itu saya membeli sebuah lampu emergency, sangat pasti ketika aliran listrik PLN padam, saya tidak perlu lagi mencari-cari dimana meletakkan lilin atau tidak perlu memeriksa apakah masih ada minyak tanah pada lampu templok.

Tapi saya tidak membeli sebuah lampu emergency, dan saya tidak memilikinya. Maka, saya menjadi kesulitan mencari lilin ketika gelap datang memerangkap. Saat itulah saya menyesal kenapa tidak membeli lampu emergency, kemudian berharap agar besok atau lusa orang itu datang lagi.

Besok harinya, orang yang membawa lampu emergency itu tidak datang. Saya tetap menunggu. Dua hari kemudian, ia tetap tidak datang. Saya tidak bisa lagi menunggu karena lampu emergency itu dibutuhkan. Lalu saya pergi ke sebuah toko yang menjual lampu emergency, dan saya baru sadar nama toko itu saya dapat dari orang yang datang membawa lampu emergency.

Ketika saya merasa butuh lampu emergency, semua pembicaraan dengan orang yang membawa lampu emergency itu terbongkar kembali.

Saya menjadi sadar bahwa orang itu, mereka yang datang ke rumah saya, sesungguhnya memang tidak ingin meminta saya membeli produk-produk industri yang mereka bawa. Mereka, menurut saya, hanya menginginkan satu hal: mengendapkan sesuatu tentang produk-produk industri itu di dalam ingatan saya dengan cara yang sangat luar biasa.

Saya kemudian mengangguk karena kagum. Betapa luar biasanya mereka, orang-orang yang datang membawa produk-produk industri itu, sementara saya acap merasa sangat tidak menyukai ketika mereka muncul. Kalaupun saya menemani mereka mengobrol, semua itu saya lakukan hanya karena tidak ingin mereka memunyai kesan bahwa saya sombong.

Saya adalah air mineral di dalam botol yang dibantingkan anggota DPR RI itu ke meja tepat di hadapanmu. Perbuatannya itu sangat mengagetkanku, karena itu berarti menyuruh saya meloncat kemana-mana dan sebagian menempel pada celana dan jasmu. Saya melihat kau mendadak pucat, apalagi anggota DPR RI dari Fraksi Golkar itu tampak seakan ingin menelanmu. Tapi, sebagai seorang politisi yang punya kapasitas sebagai penipu ulung, kau bisa mengubah rasa takutmu menjadi keberanian dan kau lansung menunjuk-nunjuk anggota DPR RI itu. "Keterlaluan...keterlaluan....." kata hatimu.

Kulit wajahmu pun memerah. Emosi mulai mengalir sampai ke telingamu. Tapi, salah seorang anggota DPR RI yang berasal dari Fraksi Demokrat--orang itu berasal dari Lampung--membawamu memasuki sebuah ruangan yang segera ditutup dan dijaga ketat oleh para petugas keamanan gedung DPR/MPR RI. Setelah berada di dalam ruangan itu, kulit wajahmu segera berubah. Kau pun senyum-senyum. "Bagaimana penampilanku tadi?" katamu.

"Luar biasa," kataku. "Perubahan karakter yang begitu mendadak dan drastis. Wah, Bung bisa juga berakting."

"Kau tidak tahu. Saya piawai dalam banyak hal. Yang sudah teruji, saya mampu mengumpulkan sekian banyak suara rakyat sehingga saya bisa menjadi seperti sekarang."

"Ketua DPR RI maksudmu?"

"Itu juga. Bukankah itu sejarah baru. Dulu, kursi ini dikhususkan bagi politisi Partai Golkar. Tapi saya mengubah sejarah itu." Kau tertawa kecil.

"Ya, salut. Tapi, apakah itu pantas dibanggakan?"

"Ya, iyalah. Ini menandakan demokrasi sudah berputar di negeri ini. Saya yang mengawalinya. Saya manusia bersejarah."

"Hanya itu ukuran bersejarah. Lantas apa nilai pentingnya bagi rakyat."

"Sudahlah. Tidak usah bicara soal rakyat. Semakin kita membicarakan mereka, membuat segala urusan kita hanya berorientasi untuk kepentingan mereka, akan membuat rakyat menjadi tirani baru."

"Maksudmu."

"Rakyat di negeri ini hanya bisa hidup jika kita tekan, kita jajah. Mereka terlalu lama hidup di bawah bayang-bayang penjajah. Kalau dibiarkan sendiri, mereka tidak punya inisiatif."

"Aku tak suka cara berpikir ini?"

"Untung kau hanya air. Untung pula kau sudah melekat di jasku. Kalau saja kau dalam botol, sudah kutegak."

"Kau mulai seperti tiran."

"Aku memang tiran. Kau lihat tadi. Semua orang yang memegang palu, pastilah tiran."

"Itu tidak demokratis."

"Bagaimana bisa bicara begitu. Partai saya saja namanya sudah demokratis. Alasan apalagi yang bisa dipakai untuk mengatakan saya tidak demokratis."

"Bukan sekedar nama, Bung."

"Mana ada yang berarti tanpa nama."

"Nama tidak mesti mengartikan subtansi."

"Subtansi itu ada di sini." Kau menepuk dadamu. "Tak perlu orang tahu. Tak perlu juga orang harus melihat ke dada orang lain untuk bisa memahami subtansi."

"Memang tidak seperti itu. Subtansi itu....ah, repot berbicara denganmu, Bung."

"Kenapa kita harus bicara. Sudahlah. Masih banyak yang harus saya kerjakan. Saya masih harus mengumpulkan semua anggota Fraksi Demokrat." Kau mengambil tissu dan mulai mengelap jas dan celanamu yang basah olehku. Tissue itu menyebotku, menyerapku, lalu kau membuang tissue itu ke kotak sampah. Dari dalam kotak itu aku dengan seseorang masuk, lalu aku dengar tawa Kalian.

"Pas seperti skenario yang kita buat," kata orang itu. "Ketua pasti membaca naskah itu semalaman. Improvisasinya luar biasa."

"Saya harus mengakui akting kawan yang lain. Meski dari fraksi berbeda, ternyata mereka juga jado berakting."

"Saya tidak menyangka. Awalnya saya sempat khawatir pementasan ini akan gagal. Ternyata..." Suara tertawa.

"Saya jadi punya ide?"

"Apa?"

"Kalau pementasan ini sukses, jangan lupa untuk mengingatkan saya agar mengusulkan kepada eksekutif untuk memperbaiki ruang sidang."

"Kenapa?"

"Pencahayaannya dan soundnya agar kurang mendukung akting. Saya sempat gugup, tapi saya kan jago improvisasi."

Tawa Kalaian pecah. Aku sudah tidak menyimak lagi.