Budi Hatees

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) mulai bertaji. Setelah menggelandangkan seorang jenderal polisi yang masih aktif, Inspektur Jenderal (Pol) Djoko Susilo, ke rumah tahanan, giliran seorang menteri, Andi Alfian Mallarangeng, jadi tersangka kasus fasilitas olahraga Hambalang.

Sudah lama publik mendambakan taji yang tajam dari KPK mengenai sasaran yang tepat. Tapi, baru kali ini taji itu mengenai sasaran dan langsung menggemparkan dua lembaga negara, Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia serta Kepolisian Republik Indonesia.

Namun, cukupkah hanya dua lembaga negara itu yang dibuat gempar?

Bukankah KPK punya peluang untuk lebih menggemparkan seandainya berani bersikap dalam kasus Bank Century. Karena Wakil Presiden Budiono terkait megaskandal yang menjadi perhatian publik itu, yang oleh Ketua KPK Abraham Samad malah digiring menjadi persoalan politik pemakzulan seorang Wakil Presiden?

Tentu saja tidak cukup. Meski begitu, untuk sementara upaya KPK layak kita apresiasi, terutama karena penahanan Irjend (Pol) Djoko Susilo dan Andi Alfian Mallaranggeng dilakukan jelang satu tahun Abraham Samad memimpin KPK. Itu berarti, Ketua KPK Abraham Samad yang dilantik Presiden Soesilo Bambang Yudoyono 16 Desember 2011 lalu, butuh waktu tak sampai setahun untuk menggulung elite yang korup.

Karena itu, penahanan Sang Jenderal dan penetapan Sang Menteri jadi tersangka menjadi semacam teriakan bahwa Abraham Samad memang sosok yang cocok untuk memimpin KPK. Tapi, tunggu dulu, simpul semacam ini terlalu cepat. Sebab, kinerja KPK selama setahun ini hanya bagus dalam soal menetapkan tersangka dan menahan tersangka. Tapi, kurang memuaskan publik dalam menyelesaikan perkara korupsi.

Cerita tentang Muhammad Nazaruddin, yang jadi tersangka dan dipenjara, masih belum jelas akhirnya. Drama penangkapan bekas bendahara Partai Demokrat itu mampu menjerat tersangka-tersangka lain, membuat megaskandal Wisma Atlet itu menjadi buah bibir publik. Bahkan, sejumlah pengamat meragukan kemampuan Abraham Samad mengungkap perkara yang terkait dengan pusaran kekuasaan ini, setidaknya mencari kebenaran atas keterlibatan sejumlah elite yang namanya disebut-sebut Nazaruddin.

Sebab itu, tidak berlebihan bila soal Sang Jenderal dan Sang Menteri ini tidak perlu dibesar-besarkan karena bukan kasus keduanya yang layak jadi indikator ketajaman taji KPK. Lain halnya jika KPK mampu mengungkapkan bahwa korupsi di lingkungan Mabes Polri berkaitan dengan realitas bahwa institusi Polri selaku penegak hukum sesungguhnya tak bersih dari korupsi. Apakah penyidikan dan penyelidikan KPK atas korupsi mobil simulator SIM di Koorlantas Mabes Polri mampu mengungkap motif yang sesungguhnya?

Pertanyaan ini berangkat dari asumsi umum bahwa Direktorat Lalu Lintas adalah stakeholderMabes Polri yang paling banyak menyumbang untuk Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di lingkungan Polri. Terutama yang berasal dari pelayanan surat izin mengemudi (SIM), surat tanda nomor kendaraan (STNK), dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB).Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2010, Polri berhak mengelola 90 persen dari total dana PNPB yang diperolehnya, dan tinggal melaporkan penggunaannya untuk masuk dalam APBN.

Tapi, transparansi penggunaan dana PNBP tak terlalu jelas. Publik tidak pernah tahu soal dana PNBP ini, karena publik hanya paham bahwa Polri mendapat bagian dari APBN untuk kegiatan-kegiatan operasional dan gaji personelnya. Polri sendiri acap mengeluhkan, jatah APBN hanya bisa dibagi tak lebih 10 persen untuk kegiatan operasional. Artinya, Polri selalu kekurangan dana operasional.

Jika demikian, lantas dana PNBP itu dialokasikan ke mana? Publik tidak pernah paham soal itu. Pemerintah sendiri, melalui lembaga-lembaga audit negara, hampir tak pernah terdengar melakukan audit terkait penggunaan dana PNPB sebesar 90 persen setiap tahun. Padahal, total dana PNPB Polri sangat besar, mencapai triliunan rupiah tiap tahun. Untuk tahun 2012, Polri mengelola dana PNBP sebesar Rp3,4 triliun.

Lantaran transparansi itu tidak jelas, bukan mustahil Polri menggunakan dana itu untuk hal-hal yang tak terukur. Bisa jadi beberapa persen di antara dana PNBP itu dialokasikan untuk feepara pejabat di lingkungan Polri. Sebab itulah, Polri akan selau menempatkan SDM di lingkungan Direktorat Lalu Lintas sebagai sosok "pengumpul dana".

SDM yang mampu membuat target sumbangan PNBP meningkat setiap tahun, sekaligus juga memiliki kemampuan mengelola proyek-proyek di lingkungan Polri yang akan dibiayai dengan dana PNBP itu. Irjend (Pol) Djoko Susilo adalah perwira tinggi berprestasi, salah seorang "bintang" Akademi Polisi, sehingga menjadi sosok yang pantas untuk posisi Kepala Koordinator Lalu Lintas Mabes Polri.

Tapi, kita tak tahu persis soal dana-dana yang dikumpulkan itu, KPK harus mampu mengungkapkannya dalam penyidikan dan penyelidikan dengan kasus korupsi mobil simulator SIM sebagai batu loncatannya. Jika KPK mampu mengungkap hal itu, mau tak mau kita harus memberi aplaus. Apalagi penahanan Sang Jenderal sudah kadung menjadi preseden buruk bahwa Polri telah gagal menjalankan agenda reformasi birokrasi Polri (RBP), yang kini sudah memasuki gelombang II. Gagal karena urusan internalnya: membersihkan institusi Polri dari keberadaan aparat yang korup, tidak bisa diselesaikan sendiri sehingga KPK harus turun tangan.

Barangkali, KPK memang menilai Polri "masuk angin" dalam menyelesaikan kasus korupsi di lingkungan internalnya. Bila penilaian itu benar, sudah seharusnya KPK lebih intensif dalam menyelesaikan perkara korupsi di lingkungan Polri. Selama ini banyak kasus korupsi melibatkan petinggi Polri, karena transparansi penggunaan dana di lingkungan Polri nyaris tak pernah diperiksa.

BPK dan berbagai lembaga audit keuangan negara seakan-akan punya keengganan untuk mengaudit dana-dana Polri, terutama berkaitan dengan dana-dana pihak ketiga yang masuk ke dalam kas Polri untuk program-program tertentu seperti: pembangunan ragam fasilitas di lingkungan Polri.

Setahun Abraham Samad menjadi pemimpin KPK, mesti diakui bahwa prestasinya yang paling menonjol adalah "menelanjangi" institusi Polri sebagai lembaga penegak hukum yang "masuk angin". Publik mendukung upaya KPK, karena baru KPK yang bisa diandalkan untuk memuaskan rasa benci publik terhadap ragam kemunafikan yang menjadi budaya dalam sistem manajemen pelayan di lingkungan Polri. n

TAK ADA LAGI
Tak ada lagi dirimu
tak ada lagi daftar belanja

Semua yang kutanam
seperti ingatan
saat pertama kau kusapa
telah kutebas
tinggal lahan kosong
yang gersang
dan kau boleh mengajak siapa saja
untuk menanam ingatan lain
bersama-sama

Tak ada lagi dirimu
tak ada lagi daftar keluhan
tak ada ingatan padamu

Kau akan tahu, tak akan ada
laki-laki yang begitu setia
menanam ingatan
di lahan gersang milikmu
dengan setumpuk keluhan
yang membusuk dan berlalat
di setiap sudut kenangan

Tak ada lagi dirimu
juga tak ada yang meragukanku
satu-satunya yang selalu kuingat
kilatan mata pisau
yang tersimpan di matamu
dan mungkin akan selalu jadi puisi
yang tertanam sebagai ingatan
tentang seseorang yang pernah salah pilih

Tak ada lagi dirimu
maka tak ada yang menakutkanku


Sipirok, ix-2011



SEBUAH JEJAK
Sebuah jejak kau temukan di halaman rumahmu. seseorang
dari dalam rumah telah keluar, melangkah terburu-buru
ke arah cahaya yang gemilang. --ia tak membawa apa-apa
sebab jejak itu tak tertancap begitu dalam--
seseorang mengaku melihatnya berjalan kepayahan
menanggung beban berat yang menyesaki kepala.
tapi kau mengeluh orang itu telah membawa pergi
setumpuk bintang yang malam tadi menyala dalam mimpimu
dan meninggalkan bangkai bintang-bintang yang membusuk
di sudut kamar tidurmu.

Jakarta, ix-2011

RUMAHKU
Ke dalam rumahku yang gelap oleh kesunyian, cahaya yang jelita
datang bertamu dan melepaskan senyuman yang dikenakannya
tubuhnya yang telanjang seperti pualam berpijar-pijar. rumahku benderang
melangkah cahaya yang jelita itu begitu gemulai. irama langkahnya seperti musik yang dihasilkan sebuah piano. rumahku yang menyala-nyala jadi riuh
dari luar orang lain melihat aku dan cahaya yang jelita itu sedang berdansa
dari tubuh kami yang berkeringat, kenangan berlahiran, meloncat-loncat
begitu bahagia. melampaui waktu, menjadi waktu, dan fajar
terbit berlimpah-limpah.

Rumahku tidak lagi gelap oleh kesunyian setelah cahaya yang jelita
merebahkan tubuhnya di ranjang. 

PERNIKAHAN 1

Setelah perjalanan terpanjang,
terlunta-lunta pula,
sampailah aku di sini,
tapi entah di mana ini.
sebuah ruang dengan jeruji kokoh
bernama kesunyian
dan dinding-dinding batu
kehampaan
rasa haus meretakkan
kerongkonganku.

Kejantananku tak tegak di sini
menggelambir lesuh
di selangkangan waktu
sejuta topan berhimpun menghantamku
sementara kau tertawa di atas tubuhku
yang lesuh
dengan kata-kata yang menjelma pecut
dan berulang-ulang
meninggalkan luka
yang terus menganga.

Di ruangan ini, tak aku temukan jejak
dari mana aku datang
tak kutemukan pintu
lewat mana aku pergi
serupa dalam botol kaca
sendirian
suaramu meledak senantiasa
seperti sedang mengokang senapan
tapi, entahlah, mungkin larasnya
telah kau arahkan ke keningku

Setelah perjalanan terpanjang
terlunta-lunta pula
makin sia-sia ketika kucium
dengus nafasmu yang amis.

Sumbawa, ix-2011

PERNIKAHAN 2

Sampai juga aku di sini
di daerah lain
dengan tanah, rumput, air
dan angin yang lain
bersama seseorang yang lain
tapi kau terus menguntitku
dengan senapan di tangan
dengan peluruh yang siap melobangi jiwaku
dengan tenang kau ledakkan matahari
yang baru kunyalakan
suara tawamu pecah
bersama raibnya kerjab terakhir cahaya
tapi aku tak pernah mencoba berlari
tubuhku terlalu letih
dengan sendi-sendi bercopotan
seperti harapan
beterbangan meninggalkan bulu
dan kotorannya.

Sumbawa, ix-2011



PERNIKAHAN 3

Mimpi yang dulu, yang selalu membuatku terbangun malam hari
dengan tubuh berkeringat dan ketakutan, sudah tak mengganggu
kini aku hidup bahagia tanpa hantu yang menjelma menjadi istriku
perempuan yang gemar meradang itu sudah aku tinggalkan
dan kulupakan bagaimana ia memohon agar aku tetap tinggal.

Aku menatap matahari, melangkah keluar dari pintu dan tak menoleh
tak kupedulikan ancamannya yang akan menembakku dari belakang
tak kuhiraukan suara senapan yang dikokangnya
aku tahu ia tak punya keberanian untuk menekan pelatuk
membiarkan peluruh menembus kulitku atau melihatku terjatuh
dan bersimbah darah.

Ia hanya mengancam seperti ribuan kali dilakukannya selama ini
sering ia mengambil pisau dan mengaku akan menusuk jantungku
beberapa kali ia sempat meracuni nafasku
sering ia berhasil menanam ketakutan dalam tubuhku
aku memergoki bibirnya tersenyum penuh kemenangan jika aku batal
mewujudkan ancaman untuk meninggalkannya selamanya.

Aku selalu dihantui mimpi buruk hingga tubuhku kering kerontang
pikiranku kalut dan tak bisa berbuat apapun karena rasa takut
menyusun dirinya dalam diriku hingga aku kehilangan diri sendiri
saat seperti itu istriku yang pengeluh menjelma hantu
dengan parang di tangan untuk menebas semua tangkai kebahagiaan
yang tumbuh subur di dalam hatiku.

Mimpi yang dulu, kini tak lagi menggangguku saat kusemai bahagia
di hamparan kebun dalam hatiku. tak ada seseorang yang membawa parang.

Sumbawa, ix-2011

Sajak Hari Sabtu Malam

Mereka memberiku makna,
lebih dari yang mereka berikan
padamu. lalu bercanda,
saling mencurahkan isi hati, tertawa
saling mengiyakan.
mereka saling melemparkan puisi,
memaksa bunga-bunga bermekaran,
dan membuat rembulan enggan
bersembunyi di sebalik awan.

Mereka berpandangan begitu lekat,
jiwa bergenggaman begitu erat
ketika waktu meloncat cepat,
aku bilang tolong perlambat
dan mereka terus tertawa
hingga malam menurunkan kabutnya
juga dingin yang paling gigil tiba
di belulang

Mereka memberiku makna,
lebih dari yang mereka berikan
kepadamu. tak ada pertengkaran,
hanya tawa, dan sesekali
bicara yang seluruhnya puisi.

Sipirok, ix-2011



Tidak Ada Hari Kepagian untuk Bahagia

Tidak ada hari yang terlalu kepagian
untuk bahagia. tidak ada hari yang jadi sia-sia
mereka, yang selalu termenung dan yang selalu
menyalakan kemarahan; mereka
yang selalu menguntai kesedihan dan yang selalu
menyisir rambut kekelaman
tertawalah bersamaku. sambil merenggut bahagia
dari cawan waktu.

Masa lalu melangkah pergi membawa kesedihan
dan tak menoleh lagi. masa depan menjelma fajar
dengan bertangkai-tangkai cahaya
dan untaian embun yang berkerjaban
mereka mengalungkannya di leher
seperti mutiara

Tidak ada hari yang terlambat
untuk bahagia. aku menyongsong fajar
dan menaburkan butiran cahayanya
pada bingkai waktuku; melupakan kesedihan
panjang dan mendatangimu.

Sipirok, ix-2011



Kalau Sampai Waktuku

Kalau sampai waktuku, adinda,
yang tinggal padamu hanya namaku
dan kenangan. bunga-bunga yang kutanam jagalah
pada musim panas yang panjang,
musim yang keringkan kelopak-kelopak
pada musim hujan halaulah gigil
yang merambati bebatang

Kalau sampai waktu, adinda,
sampai juga kelak sepinya padamu
tapi bunga-bunga yang kutanam
terus berdenyar warna-warninya
sampai juga cahayanya padaku.
sampai ke dalam sepi
yang setia menghabiskan waktu
bersamaku.

Sipirok, ix-2011








Kisah Embun 
Kepada dunia kau ucapkan selamat pagi
dengan dingin tubuhmu. orang-orang
merapatkan mantel atau jaket
atau menenggelamkan seluruh tubuhnya
ke dalam kain sarung. tapi fajar yang cantik itu
melepaskan seluruh pakaiannya
yang berwarna lembut. lalu rebahan
di atas petak-petak sawah, hamparan rumput,
dan ranting-ranting perdu, sambil menyiulkan
sebuah lagu riang. kau menyentuh buah dadanya yang mekar
memaksa jarum jam ikut merambat perlahan
bersama hangat yang menghanguskan jemarimu.
orang-orang melepaskan mantel, jaket,
atau kain sarung. melepaskan seluruh pakaian
dari tubuhnya. lalu menjelma petani,
berkali-kali rukuk, begitu mensyukuri.

Sipirok, ix-2011





Malam

Selamat pagi, kata malam
yang menyaru sebagai embun
di dalam mimpimu. ia tempelkan tubuhnya
yang gelap dan pengap. pada daun-daun pohon
dalam dirimu. ranting-ranting kering
menginginkan lembabnya. batang, akar, dan kambium
menghendaki segarnya. malam pun membentangkan dirinya
sepanjang waktu. dan kelam mendekapmu
selama perjalanan. matahari yang mekar gagal
menusukkan cahayanya ke dalam kulit tubuhmu.

Selamat pagi, kata malam
kau tak pernah tahu malam bisa menyaru
di dalam dirimu.

Sumbawa Besar, ix-2011

Jurnal Nasional | Minggu, 29 Jan 2012

Jurnal Nasional | Minggu, 29 Jan 2012

Budi Hatees

Dipublikasi di Jurnal Nasional | Jum'at, 12 Oct 2012

APA modal seseorang untuk bisa jadi penyidik sehingga ia menjadi begitu penting di negeri ini. Kita tak tahu persis. Tapi kita tahu satu hal, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) protes kepada Polri karena menarik 20 penyidiknya yang ditugaskan di lembaga pemberantas korupsi itu. Protesnya disampaikan lewat media massa.

Galibnya dalam dunia yang senantiasa hiruk-pikuk oleh informasi yang disebarluaskan media massa, kita ikut berwacana seakan-akan protes KPK terhadap Polri telah membuka babak baru dari pertarungan KPK lawan Polri. Kita berharap KPK ngotot, Polri juga tak mau kebijakannya diintervensi.

KPK, yang kehadirannya di negeri ini telah mereduksi beban kerja dan tanggung jawab Polri, tetap menolak penarikan 20 penyidik itu. Supaya mendapat dukungan publik, KPK kemudian membangun kesan bahwa menarik 20 penyidik oleh Polri berkaitan dengan upaya pengungkapan kasus korupsi di Koorlantas Mabes Polri. Sebab, 20 penyidik itu berperan aktif menyidik kasus korupsi yang membuat seorang jenderal polisi menjadi tersangka.

Tentu, Polri tidak mau menyerah karena kadung sudah menarik 20 penyidiknya dari KPK. Bergeming dengan kebijakan itu, Polri kemudian menolak upaya KPK mengait-kaitkan penarikan 20 penyidik itu dengan kasus korupsi di lingkungan Mabes Polri. Tapi, karena publik telanjur percaya pada alasan KPK mengingat kebencian mereka terhadap Polri sudah sampai titik jenuh, Polri pun akhirnya lebih tenang dengan mengatakan 20 penyidik itu akan diganti dengan penyidik yang lebih hebat.

Barangkali memang bukan soal penyidik yang sesungguhnya dipersoalkan dalam perkara KPK lawan Polri. Tapi soal lama: egoisme para elite pengelola lembaga negara yang acap menderita ketersinggungan elitisme. Kita menangkap ada ketersinggungan, mungkin semacam kegalauan, yang dipelihara. Tersinggung dan galau karena tugas dan tanggung jawab institusinya direduksi.

Akibatnya, lembaga yang sebelumnya menjadi paling dominan dalam mengurusi persoalan yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya itu, harus berbagi dengan lembaga lain karean tuntutan konstitusi yang ada.

Kehadiran KPK di negeri ini, jauh sebelum konstitusi pembentukannya disahkan legislatif, sudah bisa dibayangkan akan menangguk cibiran. Sebab, KPK akan bertugas memberantas korupsi, dan lembaga ini menjadi lembaga super. Ia akan membuat lembaga-lembaga lain seperti Polri dan Kejaksaan, yang selama ini menangani perkara tindak pidana korupsi, menjadi tidak terlalu berperan.

KPK hadir, Polri dan Kejaksaan pun dipinggirkan dalam hal memberantas tindak pidana korupsi. Konstitusi negara memberi banyak fasilitas buat KPK untuk mempermudah menjalankan tugas dan kewajibannya. Fasilitas dan kemudahan yang sesungguhnya telah lebih dahulu dituntut Polri maupun Kejaksaan, tapi KPK yang justru mendapatkannya.

Dengan ragam kemudahan itu, KPK ternyata menjadi lembaga super yang merasa tanpa tanding. Begitu akan ditandingi, KPK dengan cepat berteriak bahwa “ada upaya melemahkan KPK‘. Cengeng, sungguh. Padahal, sebagai lembaga yang menjadi “anak emas‘, KPK seharusnya bisa menunjukkan aksi hebat dan luar biasa dalam memberantas korupsi di negeri ini. Tapi, tidak demikian, karena KPK justru lebih sibuk mengurusi diri sendiri.

Sayangnya, ada atau tidak ada KPK, korupsi tetap jadi perkara besar di negeri ini. Banyak kasus yang diungkap KPK, yang diselesaikan berlarat-larat, dan yang tak jelas bagaimana akhirnya. Kinerja yang tak sesuai ekspektasi publik itu malah meninggalkan kesan bahwa KPK hanya semacam kayu pengungkit batu tempat udang bersembunyi, karena KPK tidak pernah menangkap udangnya.

Lantas, masihkah kita mempermasalahkan soal penyidik? Memang bukan soal penyidik. Bukan pula soal melemahkan KPK. Ini soal lain, soal yang terkait dengan harapan yang terlalu dilambungkan untuk KPK dan yang pasti sukar diraih. Kondisi inilah yang mendorong Polri dan Kejaksaan, dua lembaga penegak hukum yang kewenangannya tereduksi dengan kehadiran KPK, merasa bahwa kinerjanya dalam memberantas korupsi menjadi terstigmatisasi.

Polri dan Kejaksaan dipandang lemah, karena kedua lembaga penegak hokum ini dipandang terlalu banyak mengungkap kasus korupsi tetapi terlalu sedikit menegakkan keadilan hukum bagi pelaku tindak pidana luar biasa ini. Ternyata pula, KPK yang diharapkan tidak seperti Polri dan Kejaksaan, masih saja mengulangi track record yang tak bagus itu.

Bedanya, jika Polri dan Kejaksaan tampak seperti lembaga yang lebih sibuk membangun dan mengembalikan citra dirinya yang jatuh di hadapan publik, maka KPK lebih cenderung sebagai “anak manja‘ yang meyakini bahwa dirinya menjadi pusat perhatian publik. Padahal, ketiganya sama saja: jelas-jelas tidak mampu membuat masalah korupsi menjadi tidak masalah bagi negeri ini.

Jadi, ini bukan soal penyidik. Ini soal yang telah bernanah dalam sistem birokrasi di negeri ini ketika nilai-nilai personal menjadi subtansial dalam budaya birokrasi. Subtansial karena birokrasi digerakkan berdasarkan nilai kepatutan dan kepatuhan terhadap atasan.

Tugas dan tanggung jawab dalam budaya birokrasi kita dilaksanakan bukan karena sikap profesional, dan bukan karena melekat pada lembaga birokrasi bersangkutan. Melainkan karena sebuah keharusan, kewajiban yang acap tertanam dalam diri sebagai sebuah beban, sehingga yang diutamakan adalah kepatutan dan kepatuhan pada atasan.

Situasinya akan sangat tak produktif jika birokrasi bersangkutan juga disemangati oleh nilai-nilai korps yang menempatkan pimpinan sebagai atasan yang tak terbantahkan. Inilah yang tampak pada birokrasi di lingkungan Polri dan Kejaksaan, juga tidak terkecuali pada sistem organisasi di lingkungan birokrasi KPK.

Setiap orang dituntut patuh dan tunduk pada pimpinan, tak diharapkan sikap kritisnya untuk menyikapi situasi yang ada. Itu sebabnya, 20 penyidik yang ditarik Polri tak bisa menolak panggilan tugas dari institusi Polri. Jika memang penarikan itu terkait pengungkapan kasus korupsi di tubuh Mabes Polri, tentu 20 penyidik harus mengkritisi kebijakan Polri tersebut dengan alasan kepentingan negara dalam memberantas korupsi. Tapi, budaya birokrasi kita tak memberi tempat kepada sikap kritis. Budaya birokrasi kita hanya memberi tempat pada kepatutan dan kepatuhan. n

Terbit di Jurnal Nasional edisi Jum'at, 22 Jun 2012