Budi Hatees

Tentu saja saya tertawa sambil memikirkan motivasi apa yang mendorongnya untuk bertanya. Apakah seseorang tidak boleh lagi menyampaikan gagasan dan pikirannya lewat buku? Apakah buku itu nanti akan dilarangnya setelah saya "entah dengan alasan apa" dilarang menulis di Lampung Post? Kekuatan apa yang dimilikinya untuk melakukan pelarangan semacam itu di era kebebasan berpikir dan berpendapat saat ini?

Saya hanya tertawa. Terpingkal-pingkal. Betapa bodohnya kawan saya itu, seorang wartawan senior yang bekerja pada sebuah institusi pers "yang konon besar" di Provinsi Lampung. Saya teringat satu tulisan saya dari 20 tulisan dalam buku TULISAN YANG TAK ENAK DIBACA. Tulisan itu berjudul "Berangkat dari Tesis, Berakhir jadi Berita" yang mengungkap tentang watak para wartawan yang cenderung "merasa mapan" secara intelektual sehingga anti terhadap peningkatan kualitas diri. Dalam tulisan "Berangkat dari Tesis, Berakhir jadi Berita", saya menulis apa yang saya lihat selama ini terkait bagaimana seorang wartawan menghasilkan berita.

Kesimpulan dari tulisan itu, sebagian besar wartawan telah mengubah kegiatan kewartawanan menjadi bukan lagi kegiatan keintelektualan. Kegiatan kewartawan sudah menjadi rutinitas "memproduksi berita" sama seperti pabrik kecap memproduksi kecap. Dalam proses produksi itu, yang tertinggal pada diri wartawan hanya bekas berita yang menjelma menjadi sampah dan menyebabkan pengaratan pada sistem produksinya. Sebagian besar wartawan menulis tanpa tesis dan karenanya tanpa intelektualitas. Mereka merupakan penghasil berita, yang malangnya tidak memperoleh intelektual apapun dari hasil kerjanya itu.

Sebagaimana sebagian besar dari 20 tulisan itu, kesimpulan-kesimpulan saya buat setelah melakukan analisis isi kualitatif atas berita-berita yang dihasilkan wartawan selama kurun 2006 sampai 2010 dengan objek koran-koran yang terbit di Provinsi Lampung. Berita yang bertema sama yang terbit di Lampung Post, Radar Lampung, Tribun Lampung, Lampung Ekspress Plus, Bandar Lampung News, dll, saya analisis satu per satu dari perspektif analisis wacana kritis (critical discourse analysis), sehingga akan jelas koran mana yang tidak berpihak kepada kepentingan publik dan koran mana yang berpihak. Pada tataran ini saya lebih melihat berita dan segala sesuatu yang dipublikasikan media massa merupakan wacana yang di dalamnya mengandung idiologi tertentu.

Analisis Wacana Kritis sebuah metoda untuk pengungkapan maksud tersembunyi dari penulis/wartawan/institusi pers yang mengemukakan atau mempublikasikan suatu pernyataan/berita. Pengungkapan dilakukan dengan menempatkan diri pada posisi penulis/wartawan/institusi pers dengan mengikuti struktur makna dari penulis/wartawan/institusi pers sehingga bentuk distribusi dan produksi ideologi yang disamarkan dalam wacana dapat di ketahui. Jadi, wacana dilihat dari bentuk hubungan kekuasaan terutama dalam pembentukan subyek dan berbagai tindakan representasi.

Pemahaman dasar tentang analisis wacana kritis adalah wacana tidak dipahami semata-mata sebagai obyek studi bahasa. Bahasa tentu digunakan untuk menganalisis teks. Bahasa tidak dipandang dalam pengertian linguistik tradisional. Bahasa dalam analisis wacana kritis selain pada teks juga pada konteks bahasa sebagai alat yang dipakai untuk tujuan dan praktik tertentu termasuk praktik ideologi. Analisis ini melihat pemakaian bahasa tulisan sebagai praktik sosial. Praktik sosial dipandang menyebabkan hubungan dialektis antara peristiwa diskursif tertentu dengan situasi, istitusi, dan struktur sosial.

Kembali ke email yang dikirim kawan saya yang wartawan senior itu, mau tak mau saya terpingkal-pingkal. Betapa kocaknya jika wartawan, yang konon masuk dalam kelompok intelektual, gemar melarang orang lain berpikiran terbuka dalam menyampaikan gagasan dan ide. Hal ini mengingatkan saya pada satu dari 20 tulisan dalam TULISAN YANG TAK ENAK DIBACA, yang berjudul "Eufemisne Fakta: Ketika Redaktur jadi Diktator". Tulisan itu merangkum keluhan sejumlah wartawan--dari berbagai media di Provinsi Lampung-- terhadap kebiasaan buruk para redaktur di institusi tempat mereka bekerja. Para redaktur, mereka yang diberi tanggung jawab besar oleh institusinya untuk mengisi ruang-ruang kosong dalam setiap halaman media cetak, sesungguhnya telah menjadi diktator dan tiran yang suka memenggal isi berita dengan sangat subyektif. Subyektivitas yang muncul karena si redaktur acap mendapat telepon dari narasumber berita agar tidak menerbitkan berita yang ditulis wartawan. Sebagian redaktur kemudian melakukan eufemisme fakta atas berita yang ditulis wartawan, sebagian lainnya betul-betul membuang berita yang ditulis wartawannya.

Kondisi ini terjadi karena faktor tingkat intelektualitas redaktur tidak cukup memahami dampak yang dapat terjadi bila sebuah informasi dikebiri. Faktor lain yang sangat besar pengaruhnya pada kinerja redaktur adalah orientasi personal dalam sistem manajemen institusi pers, dimana ada anggapan bahwa berita kiriman wartawan merupakan alat negosiaasi yang paling efektif untuk mengeruk keuntungan pribadi.

Apa dampak dari berita yang dikebiri? Salah satu isi buku membahasa soal ini. Dengan judul "Berita-Berita Yang Dibuang dan yang Dihempaskan", dibahas tentang berita-berita yang dibuang redaktur, yang masih disimpan oleh wartawan dalam file-file mereka. Tak semua berita itu buruk sebagai karya jurnalistik, tetapi karena berita itu menyinggung hal-hal yang sesungguhnya terkait pada kepentingan personal tertentu dalam manajemen redaksional institusi pers tempat mereka bekerja.

Saya kembali tertawa, menertawan realitas bisnis pers di Provinsi Lampung yang tak menguntungkan para pemodal karena sumber daya manusia (SDM) yang dimiliki mengalihkan keuntungan perusahaan menjadi keuntungan pribadi. Persoalan inilah yang saya bicarakan pada satu dari 20 tulisan dalam buku TULISAN YANG TAK ENAK DIBACA . Tulisan berjudul berjudul "Institusi Pers untuk Personal SDM".

Keseluruhan isi buku TULISAN YANG TAK ENAK DIBACA ini memang "tak enak dibaca" oleh pengelola institusi pers tetapi akan menjadi bacaan menarik bagi para pengambil kebijakan, elite, calon wartawan, akademisi, dan masyarakat. Buku ini ingin memberitahu bahwa banyak wartawan yang sesungguhnya tidak bekerja untuk rakyat atau institusi pers, melainkan untuk dirinya sendiri.

Semula judul buku ini MATINYA PERS DI LAMPUNG, judul yang saya ambil dari sebuah tulisan saya tentang kedekatan wartawan dengan pemerintah daerah, yang pernah dipublikasikan di Radar Lampung. Tapi, beberapa teman yang pernah membaca naskah buku ini menolak judul itu dan menawarkan judul TULISAN YANG TAK ENAK DIBACA. Judul ini diambil dari kalimat penutup dalam analisis atas isi sebuah penerbitan di Lampung dalam berkala Salam Kreatif yang saya tulis setiap hari selama bekerja di Bagian Penelitian dan pengembangan sebuah institusi pers di Lampung. Pada kalimat akhir dari analisis saya selalu ditulis seperti ini:

Karena analisis ini masih panjang dan saya takut semakin panjang, baiknya disudahi saja. Sekali lagi, ini bukan tulisan yang enak dibaca.

Karena itu, buku ini lebih memilih judul TULISAN YANG TAK ENAK DIBACA. Meskipun demikian, pada setiap uraian tentang persoalan, saya selalu menampilkan alternatif sebagai solusi dengan mengacu pada metoda-metoda yang ideal dalam pengemasan berita untuk media massa. Saya niatkan buku ini juga untuk bacaan mahasiswa saya dalam matakuliah Komunikasi Massa.

Semoga tulisan ini dibaca oleh kawan saya yang wartawan senior itu. Tidak ada niat untuk hal-hal negatif. Buku ini diterbitkan karena melihat betapa analisis berita menjadi sangat penting bagi banyak lembaga. Saya menemukansejumlah fraksi di DPRD Lampung menugaskan orang tertentu untuk menganalisis berita tertentu agar bisa dikomentari oleh para anggota Fraksi dalam rangka promosi politik di media massa. Pemda juga melakukan analisis berita untuk melihat kebutuhan masyarakat, begitu juga lembaga-lembaga swasta dan lain-lain. Partai-partai politik juga melakukan analisis berita yang terbit di media.

Dari sekian banyak hasil analisis yang saya baca, saya berharap buku TULISAN YANG TAK ENAK DIBACA ini bisa menjadi pemandu agar hasil analisis mereka tidak merugikan orang banyak.

Terima kasih kepada rekan-rekan yang telah support dan beberapa lembaga yang telah memesan. Semoga pers di Lampung tak salah jalan, tak hanya menghidupkan personal-personal tertentu di tubuh institusi pers, tapi juga masyarakat luas.

Somasi itu lebih menunjukkan betapa buruknya sikap pengelola pers dalam menerima kritik. Ini membuktikan bahwa mereka yang suka mengkritik pada dasarnya memiliki banyak kelemahan. Secara psikologis, kelemahan itu ditutupi dengan melakukan kritik terhadap orang lain.

Reaksi tak kalah garang ditunjukkan kalangan politisi, budayawan, aktivis demokrasi, agaman, dan lain sebagainya. Semua kalangan menilai ancaman Dipo Alam sebagai sebentuk sikap Pemerintah SBY anti-kritik, semacam paranoia seorang bawahan agar atasannya merasa senang. Semua kalangan mendeskriditkan Dipo Alam.

Padahal, ada niat lain yang hendak disampaikan Dipo Alam di balik pernyataannya itu. Yakni, terkait pengungkapan realitas dunia media kita akhir-akhir ini. Dinamika pertumbuhan media massa yang begitu pesat di era reformasi, tidak dibarengi dengan peningkatan kualitas dan profesionalisme kerja yang memadai.

Para pengelola media tidak lagi memikirkan persaingan ide dan gagasan dalam pemasaran media. Produk media yang satu dengan media lainnya tidak lagi dapat dibedakan. Secara perlahan-lahan bisnis media kita menghilangkan segmentasinya. Pada posisi pembaca, tidak ada alasan kuat untuk membeli media massa lebih dari satu.

Media massa mainstream memang masih saja memainkan peran penting, tapi jumlahnya cenderung tak bertambah setiap tahun meskipun media masa bar uterus bertambah. Kehadiran media-media massa baru sifatnya menjadi pelengkap media-media mainstream. Kondisi ini semakin jelas jika kita memahami bagaimana jaringan media terbentuk di lingkungan masyarakat. Media yang tak memiliki jaringan, akan terjerembab menjadi media yang partisan.

Sumber daya manusia yang dimiliki para pengelola media, bukanlah para professional yang memahami betul subtansi media. Tingkat pengetahuan mereka tentang media hanya berlandaskan pada pemahaman-pemahaman umum yang cenderung memosisikan media pada kedudukan sangat tinggi sebagai salah satu pilar demokrasi. Mereka cenderung mengamini peran kesejarahan media daripada menganalisis apakah peran itu masih bisa berkembang atau akan mengalami kemunduran pada akhirnya. Banyak sistem media tidak lagi sesuai dengan klasifikasi lama dari Four Theori of Press.

Untuk menjadi pilar demokrasi, menjadi kritis saja bukanlah jaminan. Harus juga diikuti dengan kesadaran tinggi bahwa media massa telah menjadi kebutuhan paling primer bagi masyarakat saat ini. Tingkat ketergantungan masyarakat terhadap media massa juga tinggi, karena media massa mampu menyajikan informasi yang sulit didapat masyarakat dalam situasi apapun.

Pada tataran ini, bukan hal yang mustahil jika banyak kalangan yang berkepentingan mengambil hati public, merebut hati public dengan cara menguasai media massa. Menyampaikan berbagai hal penting melalui media massa, merupakan cara paling praktis untuk mensosialisasikan hal-hal terbaru. Termasuk menyampaikan pesan-pesan idiologis yang syarat akan kepentingan politis, yang oleh banyak kalangan dipahami sebagai semacam kritik.

Sangat beralasan jika kita mencurigai media-media kritis sebagai media yang sudah terkontaminasi kepentingan-kepentingan tertentu. Pemahaman ini pula yang hendak disampaikan Dipo Alam ketika dia menjelaskan latar belakang pemilik tiga media (Metro TV, Media Indonesia, dan TV One). Publik bisa menyimak, bahwa Partai Golkar yang ada di belakang ketiga media itu merupakan partai politik yang telah beroposisi dengan Pemerintah SBY.

Dengan latar belakang politik yang beroposisi dengan Pemerintah SBY sangat beralasan jika kemudian pengelola media mendisain pesan sedemikian rupa untuk mempertajam kedudukan opisisi tersebut. Publik bisa memahami sebuah institusi media itu beroposisi dengan Pemerintah SBY atau tidak dengan cara mengukur orientasi yang diperlihatkan dalam editorial, berita utama, dan kolom dalam menanggapi persoalan tertentu.

“Pandangan institusi media tidak akan menimbulkan pembohongan,” tulis Warren Breed dalam artikelnya “Sosicial Control in the Newsroom” (1995), “tetapi akan melakukan penghilangan, pemilihan diferensial, dan penempatan prefensial”.

Oposisi memiliki alasan yang kuat untuk memperkokoh posisi dan pendiriannya bila berkaitan dengan kebijakan-kebijakan Pemerintah SBY. Salah satunya karena sifat kebijakan pemerintah selalu terselubung, sehingga kebijakan itu rentan disimpangkan dalam pemberitaan media massa. Penyimpangan itu sendiri dilakukan dengan cara mengungkapkan realitas yang berlawanan dari kebijakan yang dibuat pemerintah, sehingga ia menjadi semacam kritik yang memosisikan pemerintah sebagai pelaku pembohongan public.

Inilah yang didefenisikan Dipo Alam sebagai kritik media terhadap Pemerintah SBY. Meskipun pada satu sisi kentara bahwa Dipo Alam agak kurang memahami subtasial kerja media, di sisi lain ia memiliki dasar legitimasi yang kuat atas pernyataannya yang mendeskriditkan media. Namun, tingkat pemahamannya sangat kuat didasari pada realitas media di era reformasi, sehingga lebih pantas diarahkan kepada pengelola media yang muncul belakangan. Pengelola media yang hadir justru menyebabkan dunia media tidak lagi memperdulikan segmentasi dan persaingan antarmedia.

Media-media baru yang sesungguhnya menjadi penyebab bangsa kita belum memperoleh kebebasan pers, karena kebebasan pers kita menjadi sangat tergantung pada pemerintah. Memang, bentuknya bukan karena pemerintah sangat represip, dikatator, dan hagemonik. Tapi, karena hampir tidak ada industri pers di negeri ini yang tak hidup tanpa dana mengandalkan dari pemerintah. Bentuknya berupa iklan yang dibayar dengan uang rakyat, kerja sama pemberitaan berupa sosialisasi program-program pemerintah dengan total rupiah tertentu, dan kontrak pembelian media oleh pemerintah untuk bacaan masyarakat tertentu.

Tingginya ketergantungan pers terhadap pemerintah memaksa pengelola pers permisif terhadap kinerja pemerintah. Sulit menemukan pers yang kritis. Apalagi jika institusi pers bersangkutan sudah terikat berbagai kontrak kerja dengan pemerintah. Pemerintah mampu menguasai pers lewat rente ekonomi pers. Sebab itulah Dipo Alam percaya diri dengan pernyataannya. Sebagai bagian dari Pemerintah SBY, ia merasa telah bersikap sangat baik untuk menghidupi industri pers dengan iklan-iklan dari pemerintah.

Kesimpulan ini tidak selalu senyampang dengan realitas pers kita. Meskipun ketergantungan terhadap iklan pemerintah sangat tinggi, ada juga pengelola pers yang tidak perduli dengan iklan pemerintah. Institusi pers semacam ini memiliki modal yang kuat sebagai sebuah bisnis, lebih mengandalkan kemampuan merauf belanja iklan dari sektor swasta. ****

Dipublikasikan di Radar Lampung edisi Sabtu 26 Februari 2011