Laloe, iring-iringan armada VOC dan Banten memboeang saoeh di Tandjoeng Tiram. Kapten Van der Schuur toeroen dari kapal lajar, mencari-cari rempah-rempah ke sana kemari sambil menoendjoekkan soerat mandat dari Soeltan Hadji. Tapi, Van der Schuur tak digoebris ulun Lappung pemilik repong lada dan para penyimbang marga. Hal ini memboeat Van der Schuur kecewa terhadap Soeltan Banten.

Goebernoer Djenderal Belanda di Batavia, yang tak pernah merasa diremehkan seperti itoe, sangat kecewa dan marah, teroetama terhadap Soeltan Hadji dan ulun Lappung. Goena mengobati kekecewaan, Goebernoer Djenderal mengirim armada lengkap ke Lampoeng, tanpa sepengetahoean Soeltan Banten, beberapa tahoen kemoedian. Sedjak itoe, ulun Lappung sangat menderita oleh orang yang menyeboet dirinya goebernoer djenderal.

***

LEBIH tiga abad kemudian, Sjachroedin Z.P. menyebut dirinya sebagai gubernur jenderal dalam setiap pertemuan dengan masyarakat Lampung--tak cuma dengan ulun Lappung. Dalam pertemuan di Balai Keratun beberapa hari lalu, yang digelar untuk memperingati satu tahun pemerintahan Sjachroedin Z.P.-Syamsurya Ryacudu sebagai gubernur-wakil gubernur Lampung, soal gubernur jenderal diulangi. "Kalau dulu di zaman Belanda ada gubernur jenderal, sekarang di Lampung ada gubernur jenderal," kata Sjachroedin dalam acara yang disiarkan ke seluruh pelosok Bumi Lada ini lewat Radio OZ, TVRI, LTV, dan media cetak.

Sejak menjadi gubernur Lampung, dimulai 2 Juni 2004 lalu, sejarah seakan berulang di Lampung. Ada kesan yang ditangkap publik, posisi gubernur jenderal ini akan berpengaruh terhadap proses bergulirnya kebijakan dalam roda pemerintahan. Banyak kalangan menyakini akan muncul sebuah proses pemerintahan yang berkarakter gubernur jenderal: tegas dan disiplin.

Tegas dan disiplin, dua kata itu menjadi begitu menakutkan bagi budaya birokrasi yang tak pernah bisa bersikap tegas dan berdisiplin. Tentu saja hal ini sangat mutlak diperlukan karena tanpa ketegasan dan kedisiplinan, birokrasi pemerintahan daerah cuma akan menjadi kendaraan bagi individu birokrat mencapai keuntungan pribadi.

Selama puluhan tahun, sebelum gubernur jenderal, birokrasi pemerintahan daerah di Provinsi Lampung tidak lebih dari sebuah institusi yang "drakulais". Para elitenya adalah orang-orang yang menganggap dirinya elite, dan karena itu harus disanjung. Mereka tidak pernah merasa dirinya "pembantu publik".

***

TAPI kesan gubernur jenderal, belakangan, hampir tak beda dengan goebernoer djenderal. Jika di dekade 1600-an ulun Lappung sangat menderita akibat goebernoer djenderal karena seluruh sumber mata pencariannya dimonopoli VOC, di tangan Gubernur Jenderal Lampung hal itu pun terjadi. Banyak proyek APBD dan beberapa proyek APBN, yang selama puluhan tahun menghidupi kontraktor berdasarkan kualifikasi perusahaan yang dimilikinya, kini tidak semuanya bisa dinikmati. Banyak hal lain dan membuat orang bertanya-tanya, apakah Gubernur Jenderal Lampung memiliki VOC juga?

Ditulis atas nama Budi Hutasuhut. Dipublikasikan pertama kali di Kolom NUANSA Lampung Post edisi 13 Juni 2005