Latest News

Featured
Polemik

Gallery

Technology

Recent Posts

Sabtu, 17 Desember 2016

Hal Ihwal Identitas Lampung

Hal ihwal identitas dalam produk-produk kebudayaan kita, termasuk dalam karya sastra, melahirkan polemik yang tak berkesudahan sejak zaman Sutan Takdir Alisjahbana. Kesimpulan dari setiap polemik selalu saja "tak ada yang bisa disimpulkan" karena semua identitas yang bertebaran di lingkungan masyarakat memiliki argumentasi yang cocok dan pas untuk menjadi representasi nasional.

Setiap kelompok mengakui bahwa identitas yang dimilikinya paling representatif, tetapi mereka tidak pernah berjiwa besar untuk mengakui bahwa semua identitas yang ada di negeri ini bisa menjadi representasi nasional. Karena keyakinan itu, setiap kelompok akhirnya hanya memikirkan bagaimana caranya agar identitas yang dimilikinya mendapat pengakuan secara luas sebagai orientasi nasionalisme.

Dengan cara berpikir itu, mereka memosisikan identitas kelompok lain sebagai lain (the other), sesuatu yang tak perlu diperhatikan apalagi dipikirkan. Mereka malah berharap identitas di luar identitasnya harus dipunahkan agar kelompok-kelompok pemilik identitas bersangkutan bisa mengubah orientasinya.

Tetapi, mereka tidak pernah secara bijak untuk menjelaskan kenapa kelompok lain harus menerima identitas mereka tanpa sikap kritis. Karena sebetulnya mereka sendiri kurang paham dengan identitas yang dimiliki, meskipun berusaha mempertahankannya dengan cara yang sering mengorbankan rasa kemanusiaan.

***

SITUASI seperti itulah yang dapat ditangkap dari tulisan Firdaus Augustian, Fachruddin, Muhammad Aqil Irham, dan Udo Z. Karzi yang dimuat beberapa hari di koran ini. Setiap upaya yang dilakukan para penulis untuk membicarakan kembali ihwal falsafat hidup orang Lampung--bahkan termasuk upaya Rizani Puspanegara dalam menulis buku Hukum Adat dalam Tebaran Pemikiran--lebih kuat dipengaruhi keinginan agar identitas Lampung menjadi representasi seluruh masyarakat di provinsi ini.

Inilah politik representasi yang sudah tentu akan mengalami benturan keras dengan ragam identitas kebudayaan yang tumbuh di provinsi ini. Bukan saja disebabkan kelompok-kelompok yang ada juga memiliki keinginan agar identitas kebudayaannya menjadi representasi nasional, tetapi karena masih belum jelas bagi siapa saja mengenai batas-batas demarkasi identitas Lampung itu sendiri.

Sampai detik ini, di antara pemilik identitas Lampung ada dua identitas yang sangat dominan dan mendapat pengakuan dari pemerintah. Identitas pertama menyebut diri Pepadun, yang lain menyebut diri Peminggir (Pesisir). Tegasnya batas demarkasi antara keduanya, paling nyata pada wilayah demografi, sistem sosial, sistem budaya, dan pola mata pencaharian para penganutnya. Sebagai contoh, orang Lampung dapat dengan mudah dibedakan dari bentuk atap rumah tradisonalnya, ditambah lagi persoalan dialek bahasanya.

Setiap penganut kedua identitas ini sama-sama berusaha menjadi representasi Lampung, yang justru menyebabkan hal itu sulit terealisasi. Semestinya mereka menyadari pentingnya menjaga harmoni. Tetapi, sekalipun setiap identitas telah memperlihatkan kemampuan luar biasa untuk menjaga harmoni, pada sisi lain kita melihat betapa kedua penganut identitas ini sulit dipersatukan karena batas demarkasi diantara keduanya sangat tegas.

Seseorang dari penganut identitas Peminggir (Pesisir), sulit diterima dalam lingkungan masyarakat penganut identitas Pepadun. Namun, penganut identitas Peminggir (Pesisir) baru bisa diterima lewat sebuah proses adat yang sangat panjang dan melelahkan. Prosesi adat itu bisa diterima sebagai upaya untuk menjaga harmoni, tetapi dampaknya tidak bisa diterima akan melahirkan suatu keadaan ideal.

***

KETIDAKJELASAN identitas Lampung menyebabkan penganut ragama identitas budaya yang ada tidak terlalu peduli terhadap masa depan identitas Lampung. Bagaimana mungkin penganut identitas lain akan peduli dengan identitas Lampung, sementara penganut identitas Lampung itu tidak pernah memperlihatkan kesungguh-sungguhan mereka untuk menjaga harmoni dengan menciptakan sebuah situasi yang ideal.

Sebab itu, perlu dirumuskan satu solusi seperti yang telah dilakukan ketika Pemerintah Daerah Provinsi Lampung mengeluarkan Peraturan Daerah (Perda) tentang Tari Sembah (Sigeh Pengunten). Tari yang diresmikan sebagai tarian Lampung untuk menyambut para tamu penting di pemerintahan itu, merupakan hasil kreasi para kereografer dengan cara mengambil gerakan-gerakan dari sejumlah tarian yang dimiliki identitas Pepadun maupun Peminggir (Pesisir).

Penerimaan terhadap Tari Sigeh Pengunten kreasi baru ini menunjukkan bahwa setiap penganut identitas Lampung bisa menerima hal baru yang dirumuskan dari produk-produk kebudayaan mereka. Artinya, identitas Lampung yang dualisme menjadi satu dalam tari Sigeh Pengunten.

Hal serupa ini bisa diwujudkan dengan merumuskan identitas Lampung yang tidak dualisme dan bisa diterima seluruh kalangan. Dalam bahasa, misalnya, perlu dirumuskan satu bahasa yang menyimpan di dalam warisan identitas Pepadun maupun Peminggir (Pesisir).

Ketika bahasa Lampung hasil kesepakatan itu disosialisasikan kepada penganut identitas berbeda yang ada di provinsi ini, hal itu tidak lagi menimbulkan kesulitan berarti. Bahkan, ketika dalam muatan lokal bahasa Lampung masuk dalam materi kurikulum dunia pendidikan, publik yang luas tidak akan mengajukan pertanyaan: Apakah muatan lokal bahasa Lampung itu menggudakan dialek "nyo" atau dialek "api".

Setiap orang akan meyakini dan mempelajari bahwa "inilah bahasa Lampung". Soal dialek yang berbeda, "nyo" atau "api", biarkan menjadi keragaman yang memperkaya khazanah budaya Lampung, terutama pada tingkat aplikasi dalam percakapan sehari-hari.

Tentu saja semua ini akan terwujud jika mereka yang merasa bertanggung jawab terhadap kelestarian identitas Lampung tidak cuma memikirkan identitas Pepadun atau Peminggir (Pesisir). Jika ini berhasil, bukan hal yang sulit untuk menafsirkan kembali falsafat hidup piil pesenggiri yang dibanggakan orang Lampung.

Budi Hutasuhut, Aktif di Dewan Kesenian Lampung

Sumber: Lampung Post, Selasa, 5 Desember 2006

Siapakah (Masyarakat) Lampung

ADA banyak makna dan tafsir yang dilontarkan dalam diskusi panjang di Lampung Postsejak Firdaus Agustian menggelontorkan pemikirannya mengenai piil pasenggiri. Pemikiran itu memantik diskusi kualitatif tentang pandangan hidup (welstanchaung) orang Lampung hingga berkembang masuk, dan membangun wacana soal identitas orang Lampung yang diuraikan Budi Hutasuhut.

Menurut saya, para penulis--Firdaus Agustian, Fachrudin, Muhammad Aqil Irham, Udo Z. Karzi, dan Budi Hutasuhut--sedang berupaya mengurai hal-ihwal transformasi masyarakat Lampung dan ide-ide yang menjadi pandangan hidupnya. Saya bersepakat dengan rekan-rekan itu soal kegelisahan dan pergulatan pencarian identitas merupakan bagian keniscayaan, konsekuensi yang harus ditanggung dari roda globalisasi dan kuda tunggangannya, teknologi informasi.

Memudarnya roh dan relevansi dari piil pasenggiri telah ditafsirkan dalam ragam makna oleh penulis-penulis terdahulu. Piil pasenggiri telah dikonstruksikan dalam sebentuk puzzle, falsafah hidup, perangkat lunak sebagai cermin "puncak" kebudayaan, kegelisahan tentang relevansi nilai dan praksis, serta sederet kegelisahan lain yang hinggap dalam benak pikir kolektif kita. Hingga terakhir Bung Budi kembali mengusik kita seumpama pertanyaan si tokoh Sophie dalam novel Dunia Sophie, "Siapakah aku". Ya, "Siapakah kita" dan "Bagaimana identitas kita?"

Segala pendapat soal welstanchaung dan identitas mesti saya maknai sebagai serialitas. Secara sederhana, mengenai serialitas ini, saya berusaha memaknainya dari pemikiran Anthony Giddens--The Constitution of Society (1995)--sifat episodis dari semua kehidupan sosial manusia. Serialitas-serialitas dalam suatu rangkai panjang cerita.

Kita bisa memaknai kegelisahan-kegelisahan tersebut sebagai pintu masuk, suatu proses dialektis untuk mencapai serialitas kehidupan masyarakat Lampung yang lebih berkwalitas. Karena, kita bisa menengok ke belakang bahwa serialitas kehidupan masyarakat Lampung terdahulu dihadapkan pada problem identitas yang lahir dari kegelisahan intelektual dan komunitas-komunitas periferi yang lebih luas, yang menempatkan eksistensinya dalam sirkum geo-politik-geo-ekonomi khas komunitas-komunitas pra-negara-bangsa di dunia pada abad-abad 19 dan 20, yang mengkonsolidasi imajinasi mereka tentang identitas nasional?

Saat itu serialitas kehidupan pra-negara-bangsa kita dipengaruhi apa yang disebut Benedict Anderson sebagai "kapitalisme cetak" (print capitalism). Dengan surat kabar sebagai wujud material dari kapitalisme cetak, komunitas-komunitas masyarakat pra-negara-bangsa itu menjadi mungkin untuk melakukan konsolidasi identitas nasional, identitas negara-bangsa melalui bahasa kolektif. Seumpama bahasa Indonesia.

Dalam serialitas hari ini, sedari awal Budi Hutasuhut telah dengan baik mengingatkan kita tentang hubungan saling menguntungkan, saling membutuhkan antara bahasa dengan eksistensi suatu masyarakat dan kebudayaannya. Sebab, kegelisahan kita tecermin dalam ungkapan yang dilontarkan Gerard Bibang, seorang sosiolinguistik, dengan pertanyaan, "Mungkinkah manusia tanpa kebudayaan, atau kebudayaan tanpa manusia?" Jawabannya adalah mustahil.

Kebudayaan adalah produk khas manusia. Ancaman terhadap bahasa adalah ancaman kebudayaan. Ancaman kebudayaan adalah ancaman terhadap manusia. Kristalisasi pemikiran ini membawa kita pada pemahaman bahasa sebagai penanda kebudayaan merupakan suatu kebutuhan mutlak. Tidak bisa tidak. Wajar jika kita mengikrarkan dan mengikhtiarkan perjuangan mempertahankan bahasa-bahasa, dari segi tertentu, sebagai perjuangan mempertahankan eksistensi dan kebudayaan masyarakat pemakainya. Bahasa telah menjadi eksistensi dan kehidupan. Begitu juga dengan bahasa Lampung.

Pascakolonialisme, lahir negara-bangsa Indonesia dan membaiat bahasa Indonesia sebagai bahasa negara, bahasa standar yang dipergunakan. Provokasi kemajuan iptek dan industrialisasi, menyebabkan kemajuan bahasa Indonesia dan pudarnya eksistensi bahasa-bahasa yang digunakan oleh etnis-etnis dalam negara bangsa Indonesia. Bahasa daerah, misalnya, bahasa Lampung, dianggap tidak memenuhi standar dan kebutuhan orang untuk berkomunikasi secara serbacepat, langsung, dan praktis. Bahasa yang berliku-liku dan beragam dirasakan sebagai kendala dan bakal tergusur. Peminggiran ini terkadang juga didukung keengganan penggunaan bahasa daerah oleh mayoritas penuturnya.

Memasuki serialitas berikutnya, di abad teknologi informasi ini, transformasi kebudayaan dan identitas kembali terjadi. Semua perangkat lunak dan perangkat keras masyarakat mau tak mau harus berubah. Pertanyaan "siapakah kita?" jadi sangat aktual berhadapan dengan lalu lintas global yang terus menerus menawarkan petikan-petikan identitas dari bermacam-macam wilayah dunia ini.

Dalam bimbingan Ben Anderson, Arjun Appadurai dalam bukunya Modernity at Large. Cultural Dimensions of Globalization (1996) juga membayangkan transformasi masyarakat dan kebudayaannya. Antropolog asal India itu bukan hanya tertarik pada fenomena nasionalisme, melainkan mencoba mengerti apa yang dewasa ini disebut dengan globalisasi budaya, yaitu fenomena kebudayaan yang tidak terikat kepada negara-bangsa lagi.

Appadurai melihat dewasa ini dunia media dan teknologi informasi sangat bervariasi. Negara-bangsa tidak lagi merupakan kerangka utama untuk media. Ini menjadi satu faktor paling baru, bahkan paling dashyat membahayakan kecepatan punahnya bahasa-bahasa sebagai identitas suatu komunitas masyarakat. Terpenting semakin cepat menggerus welstanchaung masyarakatnya. Begitu juga pada masyarakat Lampung.

Satu solusi yang diberikan pemerintah daerah Lampung--meminjam contoh yang dibuat Budi Hutasuhut--belum merupakan jaminan bahwa welstanchaung itu akan lestari dan dihayati dalam lelakon kehidupan masyarakat Lampung sehari-hari. Saya bersepakat dengan pertanyaan, "masih relevan atau tidak piil pasenggiri yang merupakan welstanchaung orang Lampung saat ini?"

Eksistensi dan berlakunya piil pasenggiri secara fungsional juga tergantung dengan situasi dan kondisi kehidupan dan realitas sosial-budaya yang lain. Dengan demikian, bila ada desakan terhadap piil pasenggiri dalam suatu perubahan sosial mungkin bisa dikaji dalam waktu dunia--meminjam bahasa Anthony Giddens--berarti perlu menekankan adanya pengaruh berbagai bentuk sistem kemasyarakatan yang relevan terhadap transisi episodis ini.

Seperti tantangan Udo Z. Karzi, "Syukur-syukur ada interprestasi (pun penerjemahan dalam praksis) baru tentang piil pasenggiri." Bagaimana episode selanjutnya?

Galih Priadi S.S., Peneliti pada Sekolah Kebudayaan Lampung (SKL)

Sumber: Lampung Post, 14 Desember 2006

Sajak Lampung

Lampung (1)

-- Budi Hutasuhut*

sudah lama ruang ini dibekap gelap
warna samun dari rimba alpa
yang kami bangun tanpa sengaja
di dalamnya kami selalu meraba
saling menjengkal dan terluka

kami mengaduh oleh rasa sakit berbeda,
nyeri tak terawat. jiwa kami dikocok bimbang,
batin tertatih menuju pintu muasal
dengan luka yang terus bergetah
kami tak ingin semua ini di nadi mengental

nyalakan semua yang bisa menyala
hingga kau lihat kirut pada keningku,
lekuk sinis pada bibirmu tampak nyata

kami temukan juga senyuman yang dibuang
di lantai, mengirut diselaputi debu
melembab digerogot sepi tanpa kata-kata maaf
atau puisi-puisi cinta. hingga mata kami
susah mengusap lingkar dunia

sebelum segala kikis diamuk waktu
kami harus kenali lagi semua tanda
cakrawala merah, jingga, kuning, dan biru
yang lama terabaikan dalam kegelapan wasangka

kami ingin mengenali kembali tempat
tahi lalat, juntai misai, dan warna-warna
keindahan. merasakan ada yang bangkit
semacam kenangan, serupa ingatan

lihatlah!
bukankah dulu kami pernah menenggak kopi
dari gelas yang sama sampai tinggal serbuk
sampai pagi dan kau berkata:
"aku seperti menikmati keringat orang-orang dari liwa."
akupun teringat sepotong puisi
dari liwa: "ajar sikam cawa cinta!"*

* sajak udo z. karzi dalam bahasa lampung berjudul ajar sikam cawa cinta (ajari aku bahasa cinta).


Sumber: Pikiran Rakyat, Sabtu, 23 Desember 2006

Lampung

MALAM itu, Sabtu (24 Juni 2006), saya berada di tengah-tengah orang-orang yang terbiasa berbicara dalam metafora, para sastrawan Lampung, orang-orang yang secara nasional banyak menghasilkan puisi dengan kualitas mencengangkan. Tetapi, di dalam acara Bilik Jumpa Sastra yang digelar Unit Kegiatan Mahasiswa Bidang Seni (UKMBS) Universitas Lampung, para penyair yang terbiasa bekerja dengan kata sebagai alat operasionalnya, bagai kehilangan kemampuan berbahasanya. Saya juga kehilangan kemampuan berbahasa, karena tidak mengerti dengan makna yang hendak dikomunikasikan oleh sajak-sajak berbahasa daerah itu.
Adalah Udo Z. Karzi--satu-satunya penyair di Provinsi Lampung yang memilih bahasa Lampung sebagai alat ekspresi sastranya--baru saja membacakan puisi-puisinya dalam acara tersebut. Khalayak (sebagian besar penyair), menyaksikan kata-kata dari bahasa Lampung dalam puisi-puisi yang dibacakan Udo Z. Karzi, bagai gumaman yang tak memberi makna apa pun. Selaksa burung, puisi-puisi berbahasa Lampung itu membangun sarang dalam kepala setiap hadirin, entah apa yang akan menetas dari telur-telur yang dititipkan dalam sarang itu.
Namun, bisa dipastikan puisi-puisi Udo Z. Karzi itu seperti juga riwayat bahasa Lampung itu sendiri, segera dilupakan begitu acara pembacaan puisi selesai. Sebab, bagi masyarakat Lampung, bahasa Lampung bukan bahasa yang dapat dipergunakan dalam pergaulan sehari-hari. Tak seperti masyarakat Sunda, Batak, Padang, Palembang, Jawa, dan lain sebagainya, yang masih sering mengunakan bahasa daerah sebagai alat komunikasi, yang diterima secara luas di lingkungan masyarakatnya. Orang Tionghoa tidak akan menggunakan bahasa Cina ketika belanja di pasar-pasar di Kota Palembang, tidak seperti orang Lampung yang justru akan menggunakan bahasa Jawa saat belanja di pasar-pasar di Kota Metro.
Realitas ini sangat mungkin terjadi, karena jumlah penduduk asli Lampung (ulun Lappung) yang menetap di Provinsi Lampung, seperti data di Bappeda Lampung, lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah masyarakat pendatang, cuma 32,25% dari tujuh juta jiwa penduduk. Berdasarkan data hasil penelitian yang dilakukan Pusat Kajian Budaya dan Agama (Pusaka) Lampung pada 2005, dari 32,25% ulun Lappung, sekitar 10% berkomunikasi dalam bahasa Lampung, terutama dalam acara-acara berbau tradisi. Bahasa Lampung lebih banyak dipergunakan sebagai bahasa pengantar dalam acara adat (gawi adat), karena ada keyakinan acara adat hanya dianggap sah jika dikerjakan semirip mungkin seperti apa yang dilakukan leluhur budaya, dan dilaksanakan dalam bahasa asli (bahasa Lampung). Meskipun demikian, tidak semua bahasa Lampung yang dipergunakan dalam gawi adat dapat dimengerti semua ulun Lappung, karena struktur bahasa Lampung sangat beragam sesuai struktur budaya yang mengayomi marga-marganya. Artinya, tak akan banyak pembaca puisi-puisi berbahasa Lampung itu, yang akhirnya membuat sastra makin berjarak dengan publik pembacanya yang ada di Provinsi Lampung. Sebab, puisi dalam bahasa Indonesia saja, menurut Goenawan Mohamad, merupakan dunia sebagian kecil masyarakat Indonesia, konon lagi puisi yang ditulis dalam bahasa lokal. Apa yang diuraikan di atas menjadi bukti terjadi alienasi bahasa Lampung oleh ulun Lappung sendiri.
Sumber: Lampung Post, Rabu, 5 Juli 2006

Sastra Modern (Berbahasa) Lampung

Kilu mahap nihan, kutulis esai inji. Dengan segala maaf, saya tulis esai ini.Saya sebenarnya telah "kena marah" oleh ulun tuha yang tentu lebih paham dengan apa yang mereka sebut sebagai sastra tradisi (dan karena itu biasanya dalam bentuk lisan) Lampung. Saya mungkin salah karena telah menulis kumpulan sajak dwibahasa Lampung-Indonesia Momentum (2002).

Sayangnya mereka yang memarahi saya tidak menuliskan kemarahan mereka dalam bentuk tulisan. Tapi, hanya lewat lisan yang langsung atau tidak langsung saya dengar, baik di situasi formal maupun informal.

Ada beberapa sebab mengapa mereka memarahi saya. Pertama, saya secara sadar memakai huruf "r" untuk huruf "gh" atau "kh" yang selama ini diributkan masing-masing penganutnya. Padahal, menurut mereka, dalam bahasa Lampung tidak dikenal huruf r, tetapi gh atau kh.

Kedua, para tuha-tuha adat adat juga menganggap saya telah semau-mau menulis sajak. "Kamu itu benar-benar ngawur!" kata mereka. Sebab, sastra Lampung itu tidak begitu. Ada sanjak abab atau aaaa atau ..., coba lihat contoh konkrit berbagai jenis puisi Lampung lainnya (dadi, pattun, wayak, sesikun, seganing, segata, dan lain-lain).

Ketiga, bahasa yang saya gunakan bukan bahasa Lampung "tinggi" yang biasa dituturkan jelma Lappung dalam acara ghasan buhimpun (musyawarah adat) atau upacara adat lain. Saya lebih banyak menggunakan bahasa Lampung sehari-hari yang sering saya pakai di Liwa, Lampung Barat. Ini, bisa jadi, mereka anggap merusak bahasa Lampung.

Keempat, sajak-sajak Lampung yang saya tulis hampir sama sekali tidak memuat nilai-nilai tradisi Lampung seperti pi'il pesenggiri (pi'il pesenggiri, bejuluk beadok, nemui nyimah, nengah nyappur, dan sakai sambayan). Saya malah menuliskan masalah-masalah kekinian (kontemporer) dalam bentuk puisi dengan bahasa sehari-hari dan seperti diucapkan sambil lalu saja. Bahkan, dalam beberapa sajak saya justru bersikap kritis terhadap apa yang "sudah dianggap tradisi" itu.

Saya memang sama sekali tak hendak mengindah-indahkan bahasa puisi saya, baik bahasa Lampung maupun bahasa Indonesia.Sayangnya, kritik atau "kemarahan" tuha-tuha adat ini tak pernah dituangkan dalam bentuk tulisan. Padahal, sekian bulan saya berharap buku kumpulan sajak saya itu mendapatkan apresiasi yang memadai dari mereka yang katanya ingin mengembangkan seni-budaya Lampung. Tapi, saya pun harus segera maklum. Sebab, budaya tulis masih belum melekat dalam diri kita. Kita masih lebih suka dengan segala bentuk kelisanan, termasuk dalam sastra (berbahasa) Lampung yang sering disimpelkan dengan menyebutkan sastra tradisi Lampung.
* * *

Lalu, saya mendapat undangan untuk mengikuti sebuah acara bertajuk "Pertemuan Dua Arus", sebuah acara pembacaan karya oleh sastrawan tradisi dan sastrawan modern, 21 Juli 2004. Saat Direktur Jung Foundation Christian Heru Cahyo Saputro mengontak saya dan bertanya, "Anda memilih arus tradisi atau arus modern?" saya sempat berpikir, saya ini tergolong sastrawan tradisi atau modern. Tapi, agar tak terlalu berlarut-larut, saya segera menjawab saja, "Tradisi."

Malam itu bertemulah dua jenis karya sastra yang disebut tradisi dan modern. Dari arus modern berderet nama Isbedy Stiawan ZS, Iswadi Pratama, Sugandhi Putra, Budi P. Hatees, Dyah Indramertawirana, Panji Utama, Eddy Samudra Kertagama, Sugandhi Putra, Ahmad Julden Erwin, Iswadi Pratama, Dyah Indra Mertawirana, Arie Pahala Hutabarat, Jimmy Maruli Alfian, AM. Zulqornain, dan Inggit Putria Marga membacakan puisi atau cerpen modern (sastra berbahasa Indonesia).Sedang dari arus tradisi, ada Masnuna, Havisi Hasan, Azhari Kadir, Sutan Dermawan Sutan, Sutan Purnama, Sutan Punyimbang Sutan, A. Roni Angguan, Johan Ratu Bahagia, Paksi Marga, Ria Gusria, Solihan, Rosila, Abas Sutan Oelangan, Andi, Yusnawati, Indra Bangsawan, Heri Junaidi, dan Nurdin Darsan melantunkan dadi, pattun, wayak, sesikun, seganing, segata, termasuk lagu klasik Lampung.

Dua arus: tradisi dan modern bertemu saat itu. Sastra tradisi -- secara kebetulan -- hampir semua berbahasa Lampung. Sebaliknya, sastra modern -- secara kebetulan -- hampir semuanya menggunakan bahasa Indonesia.

Bagaimana dengan saya? Kebetulan saya membacakan sajak hampir di penghujung acara ketika para apresiasian seni satu per satu meninggalkan pertunjukkan. Dalam bahasa Lampung, saya katakan, saya ingin membacakan sajak yang sebetulnya menurut saya modern. Cuma saya memilih menggunakan bahasa Lampung. Maka, saya bacakan dua sajak berbahasa Lampung: "Repa Nyak Dapok Lupa" (Bagaimana Mungkin Aku Lupa) dan "Kik Cawa Mak Tiregai Lagi" (Bila Kata Tak Dihargai Lagi) sebagaimana orang biasa membaca puisi. Sebabnya, saya memang tidak bisa membacakan puisi Lampung itu seperti para seniman Lampung lainnya melantunkan dadi, wayak, pisaan, dan berbagai bentuk puisi tradisi Lampung itu.

Terus terang sejak awal saya memang bingung, mau ditempatkan dimana puisi-puisi (berbahasa) Lampung saya. Tradisi atau modern? Kalau saya berkeras sajak saya modern, pendengarnya boleh dibilang mayoritas tidak mengerti apa yang saya katakan dalam bahasa Lampung. Terus kalau puisi saya tradisi -- toh akhirnya malam itu saya digolongkan sastrawan tradisi -- rasanya saya tidak meneruskan tradisi perpuisian (berbahasa) Lampung. Saya "kayak" mengada-ada dan menyalahi "pakem" sastra (berbahasa) Lampung.
* * *

Belajar dari sastra (berbahasa) Indonesia, sampai kini toh masih ada pertanyaan, bahkan polemik tentang kapankah sastra (modern) Indonesia lahir. Ada pakar sastra Indonesia yang bilang, sastra Indonesia dimulai pada 1920. Tapi, ada juga yang mengatakan, sejak tahun 1870-an dengan ditandai dengan terbitnya puisi "Sair Kedatangan Sri Maharaja Siam di Betawi" (anonim)" yang sekarang diterbitkan kembali dalam Kesastraan Melayu Tionghoa dan Kebangsaan Indonesia (Jakarta: KPG, 2000).

Maka, berdebatlah A. Teeuw, Ajip Rosidi, Yudiono K.S., Maman S. Mahayana, Bakri Siregar, bahkan Umar Junus dan Slametmoeljana.Dalam Kalangwan: Sastra Jawa Kuno Selayang Pandang karya P.J. Zoetmulder (1983), karya sastra tertua yang menggunakan bahasa Jawa kuno adalah Arjunawiwaha (‘Perkawinan Arjuna’) karya Empu Kanwa yang terbit sekitar 1028-1035 di masa kerajaan Airlangga.

Sementara dalam buku Yang Indah, Berfaedah dan Kamal: Sejarah Sastra Melayu dalam Abad 7--19 karya Vladimir I. Braginsky (1998) disebutkan bahwa pada Zaman Pertengahan, sastrawan-sastrawan Melayu telah menghasilkan karya sastra yang mendunia.Dengan tegas Braginsky menyatakan, "Bagi dunia Timur, dan dunia Melayu tidak terkecuali, yang tradisional dan yang modern saling berjalinan dengan erat dan kuat. Sehingga tanpa mengenal yang pertama, orang tidak mungkin menghayati kedalaman makna yang kedua. Ini berarti, bahwa hanya dengan demikianlah orang bisa menyelami sebab-musabab proses-proses yang kini tengah berlangsung di Indonesia. Di dunia Timur, bidang sastra ini juga menyimpan hakikat dari tradisi-tradisi yang hidup, dan memaparkannya pada generasi-generasi yang mendatang dengan lebih baik, dibandingkan dengan bidang-bidang kebudayaan apa pun lainnya." (lihat: Asep S. Sambodja, 2004).

Dengan acuan di atas, kita juga berhak bertanya, adakah sastra modern Lampung atau atau kapankah sastra modern Lampung lahir? Pertanyaan ini bukan pertanyaan yang aneh karena kita telah menyaksikan sastra Jawa, Sunda, dan Bali yang ada sekarang telah menjadi sastra modern.Ukuran modern memang relatif, tetapi dalam esai ini "sastra modern" lebih mengacu pada struktur atau bentuk karya sastra. Kalau dari segi isi atau tema, sastra modern bisa saja berisi nilai-nilai tradisi. Atau sebaliknya, sastra tradisi (biasanya lisan) berisi nilai-nilai modern.
* * *

Kalau orang bicara sastra (berbahasa) Lampung, maka yang segera disodorkan adalah bentuk-bentuk sastra tradisi Lampung yang karena masih tradisi, biasanya dituturkan secara lisan secara turun-temurun. Sastra tradisi lisan Lampung dengan begitu menjadi milik kolektif sebuah komunitas, katakanlah masyarakat adat Lampung di tempat-tempat tertentu. Biasanya juga sastra tradisi ini sering melekat dalam berbagai upacara adat Lampung.

Sastra tradisi lisan Lampung mempunyai fungsi yang sangat penting dalam kehidupan etnik Lampung. Sastra lisan Lampung berfungsi sebagai pengungkap alam pikiran, sikap, dan nilai-nilai kebudayaan masyarakat Lampung dan sebagai penyampai gagasan-gagasan yang mendukung pembangunan manusia seutuhnya.

Menurut pengamat sastra Lampung A. Effendi Sanusi, sastra lisan Lampung dapat mendorong untuk memahami, mencintai, dan membina kehidupan dengan baik, memupuk persatuan dan saling pengertian antarsesama, menunjang pengembangan bahasa dan kebudayaan Lampung, dan menunjang perkembangan bahasa dan sastra Indonesia.

Effendi membagi sastra lisan Lampung menjadi lima jenis: peribahasa (sesikun/sekiman), teka-teki (seganing/teteduhan), mantra (memmang), puisi, dan cerita rakyat. Puisi Lampung berupa paradinei, pepaccur/wawancan, pattun/segata/adi-adi, bebandung, dan ringget/pisaan/wayak.

Dalam keterbatasan ruang tentu tidak pada tempatnya jenis-jenis sastra tradisi lisan Lampung ini dibahas satu per satu dan diberikan contohnya di sini. Tapi, dalam berbagai diskusi jenis-jenis sastra tradisi inilah dikhawatirkan punah. Penyebabnya, antara lain regenerasi penutur atau pembaca sastra sebut saja dadi yang sering dilantunkan Masnuna, seniman sepuh Lampung terlampau lambat kalau bukan hampir macet. Pertanyaannya kan, masih adakah yang bisa membawakan dadi selain Masnuna dan sedikit seniman lainnya?

Di sinilah, letak kegelisahan itu. Sastra tradisi lisan sebagaimana sebutannya, diwariskan secara turun-temurun dalam komunitas adat, tidak pernah dituliskan, dan sering anonim. Kalau pun sekarang ada yang menuliskan, tentu yang menuliskan sastra tradisi itu tidak berhak mencantumkan namanya sebagai penulis atau pencipta karya itu. Sebab, itu bukan karya pribadinya. Soalnya, ia hanya menuliskan sastra lisan yang ia ingat dan pernah popular dalam masyarakat adat. Sastra tradisi milik kolektif dan tidak diketahui siapa penciptanya.
* * *

Dengan latar seperti itulah, saya kemudian mencoba menulis sajak-sajak modern (berbahasa) Lampung, yang kemudian antara lain terkumpul dalam buku: Momentum (2002). Sebetulnya, penerbitan buku itu memang ingin saya jadikan momentum bagi kebangkitan sastra modern Lampung. Maka, saya perlu mengucapkan terima kasih banyak kepada sahabat Kuswinarto, orang Metro yang kini tinggal di Malang, Jawa Timur dan Binhad Nurrohmat, penyair Lampung Timur yang bermukim di Jakarta; yang telah mengapresiasi buku kumpulan sajak dwibahasa Lampung-Indonesia tersebut.

Sajak-sajak saya dalam buku itu memang sama sekali tidak lagi patuh pada tata aturan atau kaedah perpuisian (berbahasa) Lampung yang selama ini dikenal masyarakat (ulun) Lampung. Ya, saya ngawur seperti yang dituduhkan tuha-tuha adat. Dalam sajak-sajak, baik bahasa Lampung maupun bahasa Indonesia, saya mencoba lebih "bebas" (lengkapnya lihat Kuswinarto, 2003 dan Binhad Nurrohmat, 2003).

Dalam pengantar buku kumpulan sajak saya itu, saya tuliskan: inji ampai muwak ni. Artinya, saya masih berharap banyak pada perkembangan dan kemajuan sastra Lampung. Tradisi dan modern berjalan seiring. Lagi pula, tradisi atau modern dalam karya sastra terkadang sulit dipisahkan. Saya hanya mau menekankan bagaimana agar kehidupan sastra Lampung (dengan tekanan menggunakan bahasa Lampung sebagai bahan baku) tetap berkembang dinamis dengan segala kreatifitas para pendukung sastra Lampung; sastrawan Lampung sendiri. Tegasnya, sastrawan menjadikan bahasa Lampung sebagai bahan baku bagi proses kreatifnya. Mengapa tidak?

Meski agak basi karena terlalu sering diucapkan pejabat, terpaksa saya gunakan juga kalimat klise berbunyi: mak tanno kapan lagi, mak gham sapa lagi.Tabik.

BACAAN:
1. Asep S. Sambodja. Dua 'Kiblat' dalam Sastra Indonesia". Cybersastra, 03 September 20042.
2. Binhad Nurrohmat. "Kebangkitan Sastra Lokal". Suara Pembaruan, Minggu, 8 Juni 2003.
3. Kuswinarto. "Sastra Lampung Merindukan Hujan Sastrawan". Cybersastra, 8 Januari 2002.
4. Kuswinarto. "Udo Z. Karzi dalam Peta Puisi (Berbahasa) Lampung". Cybersastra, 28 Mei 2003.5.
5. Udo Z. Karzi. "Hujan Sastra (Sastrawan) Lampung Memang Tak Merata". Cybersastra, 9 Januari 2002.
6. Udo Z. Karzi. "Sastra (Berbahasa) Lampung, dari Kelisanan ke Keberaksaraan". Teknokra, November 2003.

Esai ini ditulis Udo Z Karzie dan disiarkan di Koran Festival, Edisi Istimewa, Oktober 2004

Udo Z. Karzi Baca Sajak: Saat Puisi Lampung Digugat Publik

Lokalitas dalam karya sastra acap dimaknai secara artifisial, sekadar mengutip idiom-idiom lokal ke dalam ekspresi bahasa sastra, sama-sekali tidak memberi substansial atas kelokalan tersebut.
Fakta inilah yang terungkap dalam diskusi yang membicarakan puisi-puisi karya Udo Z. Karzi di Lantai 1 Gedung Pusat Kegiatan Mahasiswa (PKM), Sabtu malam (24-6). Dalam acara Jumpa Bilik Sastra yang digelar UKMBS Unila itu, penyair yang biasa menulis puisi dalam bahasa Lampung ini, mengawali acara dengan membacakan karya-karyanya.
Ada enam buah puisi dari ratusan puisi karya Udo Zul yang dibacakan, semua ditulis dalam bahasa Lampung, meskipun ada juga terjemahan ke dalam bahasa Indonesia. Terhadap terjemahan puisi ke dalam bahasa Indonesia, Ahmad Yunus Kedaton yang tampil sebagai pembahas, menilai Udo Zul kurang percaya diri.
"Mestinya Udo Zul membiarkan puisinya tetap dalam bahasa Lampung. Tidak perlu diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia," kata Ahmad Yunus dalam diskusi yang dipandu penyair Jimmy Maruli Alfian.
Terlepas soal itu, Ahmad Yunus melihat ada pemberontakan dalam puisi-puisi Udo Zul, mirip seperti yang dilakukan sastrawan dari Kepulauan Karibia. Menulis puisi dalam bahasa Lampung adalah sebuah counter terhadap kultur yang imperial. "Saya berharap Udo Zul menulis puisi seperti ini sebagai suatu bentuk perlawanan kultural," katanya.
Harapan serupa juga diungkapkan para undangan di antaranya Panji Utama, Ari Pahala Hutabarat, Aris Hadiyanto, Anton Kurniawan, Y. Wibowo, Galih Pribadi S.S., Edy Samudra Kertagama, dan lain-lain. Mereka berharap ada konsep yang diperjuangkan Udo Zul dengan pilihan ekspresi bahasa puisinya. "Saya pikir pilihan Udo Zul ini tepat. Ketika bahasa Lampung mulai tersisih dari bahasa pergaulan, ia malah memilih bahasa yang tersisih itu dalam ekspresi karya sastranya," kata Panji Utama.
Ari Pahala Hutabarat menilai, lokalitas dalam puisi Udo Zul ini hanya pada bahasa Lampung, tak ada substansi kultural Lampung di dalamnya. "Idealnya, lokalitas itu menjadi substansi puisi-puisi berbahasa Lampung itu."
Di kalangan sastrawan Lampung, Udo Z. Karzi dikenal sebagai "pelopor" penulisan puisi moderen dalam bahasa Lampung. Sebuah buku puisinya dalam dwibahasa Lampung-Indonesia, diterbitkan pemerintah daerah dalam rangka mensosialisasikan puisi-puisi tersebut. Namun, Udo Zul mengakui tidak berpretensi untuk menulis tradisi atau budaya Lampung dalam sajak-sajaknya.
"Selama ini saya menulis puisi berbahasa Lampung karena ada nilai yang ingin saya sampaikan. Nilai pertama adalah bahasa Lampung itu sendiri, nilai lain adalah makna puisi saya itu. Soal apakah itu mengandung unsur lokal, tradisi Lampung, nilai budaya Lampung atau apa pun, saya tak ambil pusing, " kata dia.
Menurut Udo Zul, begitu puisi selesai ia tulis, ia tidak membayangkan apakah orang akan mengerti saat membacanya atau tidak. Sebab, seorang penyair sejatinya hanya berpikir tentang berkarya. Mengenai makna puisi, sejatinya menjadi urusan pembaca.
"Setiap teks sastra mengandung banyak tafsir, dan setiap pembaca memilik tafsir yang berbeda-beda. Silakan saja menafsirkan puisi saya seperti keinginan masing-masing pembaca," katanya.

Budi P. Hatees dan Dwi Wahyu Handayani, keduanya wartawan Lampung Post dan berita ini disiarkan di Lampung Post, Senin, 26 Juni 2006

K.H. Arief Mahya, Intelektual Muslim dari Pesisir Lampung

K.H. Arief Mahya, tokoh dari pesisir Lampung Barat, menyimpan banyak fakta sejarah dalam pengalaman hidupnya. Ia bukan cuma mubalig yang melulu melakukan syiar agama Islam, tetapi seorang intelektual muslim yang mempertemukan semangat peradaban humanisme-teosentris dalam nilai-nilai warisan leluhur budaya masyarakat Lampung.
SULIT menemukan sosok seperti K.H. Arief Mahya dalam realitas kehidupan masyarakat Lampung kini. Bambang Eka Wijaya, seseorang yang selalu mencoba memahami realitas kultural masyarakat Lampung, mengagumi K.H. Arief Mahya sebagai "manusia paling konsisten" dengan karakter dasar yang membentuknya sejak belia. Konsistensi yang terjaga dengan bersih, meskipun peradaban mengalami evolusi yang sangat tajam dan manusia di sekitarnya berubah menjadi entitas yang kurang menghargai keaslian nilai-nilai warisan leluhur budayanya.
Sekitar Juni 2004 lalu, kami bertandang ke rumah K.H. Arief Mahya yang yang sederhana di Bandar Lampung. Di ruang tamunya, dengan tiga cangkir teh hangat, kami berbincang-bincang tentang sejarah penyebaran Islam di provinsi ini. Sebuah perjalanan sejarah yang dilihat dari kacamata K.H. Arief Mahya sendiri selaku pelaku dan ia bercerita seolah-olah di hadapannya ada slide yang menampilkan setiap detail sejarah itu. Atau, seperti sebuah buku tebal, ia menyimpan dalam dirinya perjalanan seorang mubalig, intelektual, tokoh Nahdlatul Ulama, guru, dan budayawan, mulai Desa Talangparis sampai Metro, lalu ke Bandar Lampung.
Sebagai guru agama, mubalig, dan tokoh Nahdlatul Ulama, dia mendatangi hampir seluruh pelosok Provinsi Lampung untuk menyebarluaskan syiar Islam, meningkatkan kualitas keimanan masyarakat Lampung, dan memperkokoh nilai-nilai sosial masyarakat dengan rumusan amar makruf nahi mungkar, lewat ceramah-ceramah agama. Sebagai intelektual muslim dan budayawan, K.H. Arief Mahya mampu menjelaskan bagaimana humanisme-teosentris sebagai nilai inti (core value) dari seluruh ajaran Islam memunculkan sistem simbol yang dipakai dalam tradisi kultural masyarakat Lampung akibat terjadinya dialektika antara nilai dan kebudayaan.
Sebelum kami berpamitan, K.H. Arief Mahya menyodorkan sebuah bundelan yang diketik dengan mesin ketik manual. Bundelan itu menyimpan sebagian besar fakta sejarah yang diceritakan K.H. Arief Mahya. Terakhir kami dengar, bundelan tebal itu diterbitkan menjadi buku biografi K.H. Arief Mahya yang akan diluncurkan bertepatan perayaan hari ulang tahunnya yang ke-79.
Upaya penerbitan ini adalah terobosan yang pantas diacungi jempol. Bukan cuma buku itu nantinya memaparkan sepotong riwayat dari K.H. Arief Mahya, tetapi ia menjadi semacam analisis yang menarik mengenai sejarah umat Islam di Lampung dalam proses transformasi kultural yang panjang sejak dekade 1930-an sampai sekarang, dilihat dari kacamata seorang mubalig, pejuang revolusi, pemimpin publik, pemimpin agama, dan orangtua. Bisa dibayangkan, betapa kaya riwayat hidup yang dapat diteladani dari membaca buku itu.
***
Ketika banyak orang tidak memiliki kesempatan menyatakan eksistensi diri akibat kondisi sosial politik di zaman kolonialisme tak memungkinkan bagi siapa pun berkreativitas, K.H. Arief Mahya membuat pilihan yang sangat tepat; berjuang untuk kepentingan rakyat dengan cara meningkatkan kualitas nilai-nilai agama Islam mereka di lingkungannya.
Dengan menjadi mubalik, yang sangat meyakini risalah Islam adalah hidayah Allah swt. untuk segenap manusia dan rahmat-Nya untuk semua hamba-Nya, K.H. Arief Mahya memainkan peran penting sebagai penyebar risalah Islam lewat gerakan-gerakan pendidikan dan dakwah, sehingga memperkuat fondasi agama Islam dalam kehidupan sosial-religius masyarakat Lampung.
Pilihan hidup ini telah menyejajarkan K.H. Arief Mahya dengan para intelektual muslim di Indonesia. Namun, yang terpenting dari semua itu adalah sosok K.H. Arief Mahya itu sendiri. Keintelektualannya mampu menjabarkan gamblang betapa antara nilai-nilai agama Islam dan budaya warisan luluhur masyarakat Lampung memiliki keterkaitan yang tidak bisa dipisahkan.
Dalam banyak karya tulisnya, ada semacam benang merah yang hendak disampaikan, nilai-nilai budaya masyarakat Lampung karena sejalan dengan nilai-nilai agama Islam, memiliki sifat dan karakter yang tidak menutup diri terhadap perkembangan ilmu pengetahuan. Secara epistemologi, K.H. Arief Mahya menegaskan sesungguhnya masyarakat Lampung tidak punya alasan untuk cemas pada pemikiran rasionalisme, pada pemikiran empirisme. Hanya mereka yang tidak paham Islam dan kebudayaan Lampung yang perlu cemas karena ketidakpahaman itu membuat mereka tidak tahu bahwa Islam dan kebudayaan Lampung mampu mengintegrasikan semuanya.
Nilai-nilai Islam dan nilai-nilai kebudayaan Lampung sangat inheren. K.H. Arief Mahya membuktikannya dengan analisis yang komprehensif tentang lima filsafat hidup masyarakat Lampung, yang seluruh nilainya mengadopsi risalah Islam. Tulisan-tulisan K.H. Arief Mahya yang menyebar di sejumlah media cetak, juga yang sering disampaikan dalam menjalankan tugas kemubaligannya, menegaskan bahwa memahami nilai-nilai agama Islam berarti juga telah menguasai nilai-nilai kebudayaan Lampung. Sebuah penegasan bahwa nenek moyang kebudayaan Lampung memiliki fondasi agama Islam yang kuat dan mengakar, dan merekalah yang mewariskan nilai-nilai budaya Lampung yang kini mulai tergerus dari realitas kehidupan masyarakatnya.
Penegasan semacam ini menjadi sangat mungkin apabila kita menggunakan cara pandang K.H. Arief Mahya, yang mempertanyakan apa sesungguhnya sistem nilai dalam Islam terutama kaitannya dengan pembentukan sistem simbol yang meliputi sistem bahasa, seni, kesusastraan, mitos, ilmu pengetahuan, sejarah, dan lain sebagainya. Dari pertanyaan itu, K.H. Arief Mahya menyimpulkan sistem nilai piil pesinggiri merupakan kesadaraan umat Islam atas hak asasi manusianya, dan hal itu merupakan manifestasi terbaik dalam ajaran-ajaran Islam.
Sebagai penjelasan, kita bisa mengutip Alquran, di mana ada perintah bagi umat manusia menyeru kepada kebajikan dan mencegah kemungkaran (amar makruf nahi mungkar). Dari perintah itu, kita menangkap adanya dua proses yang berlawanan tetapi sekaligus merupakan satu kesatuan; emansipasi dan pembebasan.
Nahi mungkar secara sosiologis bisa disebut sebagai perintah bahwa manusia harus membebaskan diri dari segala bentuk kegelapan, dan termasuk membebaskan diri dari kebodohan, keterkekangan, ketertindasan, dan kemiskinan. Sedangkan amar makruf diarahkan untuk mengemansipasi manusia kepada nur, cahaya petunjuk Ilahi, untuk mencapai keadaan fitrah.
Piil pesinggiri adalah sebuah nilai dalam kehidupan, di mana masyarakat Lampung menemukan emansipasi diri dan membebaskan diri dari segala bentuk kegelapan, termasuk ketertindasan, kebodohan, dan kemiskinan. Piil pesinggiri selalu akan membuat masyarakat Lampung mencapai keadaan fitrah, sebuah keadaan di mana manusia mendapatkan posisinya sebagai makhluk yang mulia.
Kemuliaan itu hanya didapat dengan mengikuti rumusan amar makruf nahi mungkar, tetapi dalam perkembangan terakhir banyak masyarakat Lampung yang mempertahankan piil pesinggiri berdasarkan tanpa berpatokan pada rumusan tersebut. Akibatnya, konsep nilai piil pesinggiri mengalami pergeseran makna.
Begitu juga dengan nilai nengah nyampur, yang memosisikan masyarakat Lampung sebagai manusia yang tidak soliter di lingkungan apa pun, jelas didapat dari ajaran agama Islam yang mengharuskan pentingnya konsep hablun minannas. Ajaran-ajaran Islam yang mencakup aspek akidah, syariah, dan akhlak menampakkan perhatiannya yang sangat besar terhadap persoalan utama kemanusiaan, termasuk dalam nilai-nilai kebudayaan Lampung.
Hal ini dapat dilihat dari enam tujuan umum syariah, yaitu menjamin keselamatan agama, badan, akal, keturunan, harta, dan kehormatan. Selain itu risalah Islam juga menampilkan nilai-nilai kemasyarakatan (social values) yang luhur, yang bisa dikatakan sebagai tujuan dasar syariah, yaitu keadilan, ukhuwah, takaful, kebebasan, dan kehormatan.
Semua ini akhirnya bermuara pada keadilan sosial dalam arti sebenarnya. Dan seperti kita tahu, pandangan hidup (world view) yang paling jelas adalah pandangan keadilan sosial.
***
Dalam diri K.H. Arief Mahya ada interpretasi yang menggairahkan tentang sejarah Islam di Provinsi Lampung. Sebuah interprestasi yang yang riang dan belum pernah kita temukan dalam literatur mana pun, bahkan dalam hasil penelitian-penelitian antropologi terhadap realitas sosio-kultural masyarakat Lampung yang pernah dilakukan para ahli.
Barangkali, baru pada Fauzi Nurdin, kandidat doktor filsafat dari Universitas Gadjah Mada (UGM) yang sedang meneliti kaitan antara nilai-nilai Islam dengan nilai-nilai warisan budaya Lampung yang disebut angkon muakhri (pengangkatan saudara), kita bisa menemukan penguatan fakta sejarah tentang kandungan universalisme nilai-nilai Islam dalam kebudayaan Lampung.
Universalisme (al-'Alamiyah) Islam adalah salah satu karakteristik Islam yang agung. Islam sebagai agama yang besar berkarakteristik (1) rabbaniyyah, (2) insaniyyah (humanistik), (3) syumul (totalitas) yang mencakup unsur keabadian, universalisme, dan menyentuh semua aspek manusia (ruh, akal, hati dan badan), (4) wasathiyah (moderat dan seimbang), (5) waqi'iyah (realitas), (6) jelas dan gamblang, (7) integrasi antara al-Tsabat wa al-Murunah (permanen dan elastis).
Universalisme Islam yang dimaksud adalah risalah Islam ditujukan untuk semua umat, segenap ras, dan bangsa serta untuk semua lapisan masyarakat. Ia bukan risalah untuk bangsa tertentu yang beranggapan dia-lah bangsa yang terpilih, dan karena itu semua manusia harus tunduk kepadanya.
Dalam Islam, kami mengenal adanyanya konsep tauhid, sebuah konsep sentral yang berisi ajaran bahwa Tuhan adalah pusat segala sesuatu, bahwa manusia harus mengabdikan diri sepenuhnya kepada-Nya. Konsep ini mengandung implikasi doktrinal bahwa kehidupan manusia tidak lain hanya untuk menyembah kepada-Nya. Jadi, konsep mengenai kehidupan manusia dalam Islam adalah konsep yang teosentris, yaitu seluruh kehidupan berpusat kepada Tuhan.
Dalam kebudayaan Lampung, konsep semacam ini bisa kita temukan jejak-jejaknya. K.H. Arief Mahya secara dramatik menggambarkan betapa Islam di Provinsi Lampung menjelma menjadi sebuah gelombang kekuatan sejarah, yang kemudian berakulturisasi perlahan-lahan dengan nilai-nilai kultural warisan leluhur budaya masyarakat Lampung.
Akulturisasi yang lahir dari proses dialog sejajar antara nilai-nilai kehidupan dan filosofi hidup warisan leluhur budaya masyarakat Lampung dengan nilai-nilai agama Islam, lalu menghasilkan pandangan yang bergeser begitu tajam dari sebelumnya berorientasi kepada kejayaan Kerajaan Sriwijaya di Palembang yang kental dengan peradaban Hindu atau pra-Hindu, menjadi kebudayaan yang memiliki karakteristik sendiri yang kuat mempertahankan nilai-nilai sebagai filsafat hidup masyarakatnya.
Kebudayaan Lampung inilah yang menolak segala bentuk penindasan manusia oleh kolonialisme Belanda maupun Jepang di Provinsi Lampung dengan gerakan-gerakan jihad fi sabilillah yang puncaknya terjadi perang besar-besaran antara laskar jihad Hisbullah-Sabilillah dengan kolonialisme di perbatasan Sumatera Selatan dengan Lampung. K.H. Arief Mahya, pemimpin laskar Hisbullah-Sabilillah sekaligus tokoh Masyumi, sebuah pergerakan Islam yang paling kuat pengaruhnya saat itu di Indonesia, punya andil sangat besar dalam pengiriman laskar-laskar jihad ke medan pertempuran tersebut.
Tulisan ini cuma sebuah pengantar singkat untuk melihat sepotong riwayat K.H. Arief Mahya dan kaitannya kebudayaan Lampung. Sebuah simpul bisa dibuat bahwa untuk mengetahui realitas kultural masyarakat Lampung, kita bisa melakukannya dengan menelusuri jejak masuknya agama Islam ke provinsi ini. Penelusuran bisa dilakukan dari memahami bagaimana ekspresi-ekspresi kultural masyarakat Lampung dalam kehidupan kesehariannya, dalam bahasa, kesusastraan, dan seni. Semua memperlihatkan pola yang dekat dengan kebudayaan Melayu. Kita paham betul Melayu adalah Islam. Dan jejak Melayu di Lampung bisa kita telusuri dari buku Radja Ali Hadji, Tuhfat al-Nafis. n

Saya menulis artikel ini bersama Udo Z. Karzikeduanya peneliti pada Pusat Studi Kebudayaan Lampung dan disiarkan di  Lampung Post, Minggu, 19 Juni 2005

Kritik dari Para Komentator Sastra

ACAP saya baca tulisan dari para akademisi sastra di Kota Medan yang dihasratkan sebagai kritik sastra.  Mereka bicara, terutama, tentang cerpen-cerpen yang muncul secara kontinyu di ruang-ruang sastra media massa. Namun, setiap kali membacanya, mendadak saya merasa disedot ke dalam ruang kelas (kuliah) saat pelajaran sastra berlangsung.

Di sana ada akademisi itu, sibuk menceritakan kembali isi karya sastra, menerangjelaskan motif para karakter, mengurai unsur  dalam dan unsur luar, kemudian meminjam sejumlah teori sastra. Tapi, saya justru jadi bingung,  untuk apa akademisi itu di sana jika tujuannya hanya mengulang kembali apa yang ada dalam teks sastra? Tanpa kehadirannya, tidaklah sulit mengulang-ulang apa yang ada dalam teks karya sastra itu, tinggal membaca paragraf demi paragraf.

Tulisan yang dihasratkan sebagai kritik sastra itu justru mengingatkan saya pada karya-karya Laila S. Chudori.  Sastrawan cum jurnalis yang bekerja di Majalah Tempo ini, selalu menulis tentang film-film baru dari Holliwood yang masuk ke negeri ini. Dia menguraikan kembali isi film itu, menerangjelaskan makna setiap fragmen di dalamnya, lalu menarik sebuah simpul tentang bagaimana hasil kerja sutradara, permainan acting para pemain, dan kualitas naskah skenario yang ditulis. Terakhir, dia akan membandingkan karya sinematografi itu dengan karya sebelumnya, kemudian membuat simpul tentang bagus tidaknya karya tersebut untuk dinikmati para penonton.

Apa yang dilakukan Laila S. Chudori acap merangsang saya untuk secepatnya pergi ke gedung-gedung Sineplex, memburu untuk menonton film-film baru itu. Sering saya puas karena hasil apresiasi Laila S. Chudori atas film itu brilian,  tapi tak jarang saya kecewa.  Pujian-pujiannya, terkesan, terlalu berlebihan. Tapi, saya pikir, mungkin karena tulisan itu—sebagaimana saya juga acap melakukan hal serupa sebagai bentuk kerja sama dengan jaringan pelaku bisnis bioskop di negeri ini—dibuat untuk mendukung bisnis pelaku usaha jaringan bioskop.

Meskipun begitu, tulisan Laila S. Chudori lebih jelas sikap dan pilihannya dibandingkan sikap dan pilihan para akademisi ketika menulis tentang cerpen-cerpen yang muncul di ruang sastra media-media di Kota Medan. Para akademisi itu menulis tentang cerpen-cerpen yang sudah dipublikasikan,  dan karenanya sudah dibaca oleh public. Sementara Laila S. Chudori menulis tentang film yang belum ditonton. Sebab itu, apa pun yang ditulis Laila S. Chudori tentang film, dia tidak akan terperosok jauh ke dalam sikap redanden yang begitu kuat melatarbelakangi tulisan-tulisan para akademisi sastra.

Makanya, para akademisi sastra di Kota Medan—dengan tulisan-tulisan yang dihasratkan sebagai kritik sastra itu—justru menegaskan satu penyakit yang sudah umum ditemukan dalam dunia kesusastraan kita. Penyakit yang ditemukan pertama kali oleh A. Teuw ketika akademisi dari Leiden, Belanda, ini menyatakan ketidakpuasannya atas hasil kritik para akademisi sastra terhadap sejumlah sajak penyair Indonesia.

Tak usahalah saya sebut siapa yang menulis kritik terhadap sajak Toety Heraty Noerhady dan Subagio Sastrowardoyo itu, cukup saya singgung betapa publik sastra di negeri ini pasti sangat akrab dengan sajak-sajak kedua penyair itu. Sajak-sajak Toety Heraty Noerhady ada dalam buku Mimpi dan Pretensi, dikenal sangat kuat akan nilai-nilai filosofi hidup, sama halnya dengan Subagio Sastrowardoyo yang sajaknya bisa ditemukan dalam banyak buku. Yang jelas,  A. Teuw  tak bermaksud mengejek para akademisi sastra, sekalipun saya (mungkin juga Anda) segera mempertanyakan bagaimana mungkin kemampuan para akademisi sastra dalam mengkritisi karya sastra menjadi kurang memuaskan?

Persoalannya sama seperti yang saya singgung di awal tulisan ini. Para akademisi sastra menulis tulisan yang dihasratkan sebagai kritik sastra, tetapi isinya melulu soal mengulang-ulang isi karya sastra yang dibaca. Dan, tentu, seperti acap diteriakkan Saut Situmorang—kritikus sastra dari Yogjakarta—yang berkesimpulan: “Sebagian besar dari tulisan “kritik sastra” itu sebenarnya lebih pantas dimasukkan dalam kategori tulisan “apresiasi” atau “komentar” sastra saja”.

Saya teringat pada komentator pertandingan sepak bola di televisi. Mereka, ketika bermain sepak bola saja ngos-ngosan, tapi punya kemampuan luar biasa untuk menilai bagaimana seharusnya seorang pemain sepak bola memberi umpan dan bekerja sama di lapangan. Mereka menganalisis saat pertandingan berlangsung, dan sering, mereka lebih hebat dari seorang pelatih sekaliber Mourinho.

Komentator sepak bola itu, bukan pemain sepak bola yang andal, dan sangat mungkin tak akan mampu menceploskan bola ke gawang seorang kiper profesional. Tapi, ulah para komentator ini menyebabkan, public menganggap sepak bola itu sesuatu yang mudah. Tinggal menyepak bola, menceploskan bola ke gawang lawan. Ulah komentator sastra juga menyebabkan karya sastra menjadi sesuatu yang remeh, dan setiap orang kemudian menganggap bahwa menulis karya sastra itu adalah pekerjaan yang gampang. Makanya, apa yang menimpa rumah tangga sastra kita sejak lama, sampai hari ini tetap tak bisa dicarikan solusinya.

Saya teringat Wiratmo Soekito ketika menulis "Kegagalan Kritik Sastra Indonesia Dewasa Ini", Harian Kami edisi 30 Oktober 1968.  Dia menulis: “Keadaan hidup sastra dewasa ini sangat memberi kesan kepada kita, bahwa kekuatan politik masih tetap digunakan untuk menentukan kritik sastra. Apabila hal ini dilakukan oleh publik sastra adalah keliru untuk melemparkan kesalahan kepada mereka, karena yang menjadi persoalan pokok ialah wibawa kritik sastra dalam masyarakat.”
Pada akhir Oktober 1968, Wiratmo Sukito menyalahkan para kritikus sastra. Goenawan Mohamad dalam esainya ” Tentang Kewibawaan Kritik” (ada dalam buku Kesusastraan dan Kekuasaan, 1993),  menolak menyalahkan kritikus sastra.  “Kewibawaan kritik sastra kita di masyarakat sekarang ini tidak ada,” tulis Gunawan Mohammad, “karena ia belum pernah ada.”

Dan, memang, itulah persoalan utama dunia sastra kita; kritik sastra tak berwibawa. Tapi, kritik sastra tidak akan mungkin berwibawa kalau isinya melulu tentang apresiasi dan komentar, hal-hal yang sudah dipahami oleh publik. Para akademisi sastra,  mereka yang berkutat dengan sekian banyak teori, yang melakukan kerja analisis dengan sekian banyak metoda, seharusnya mampu menawarkan gagasan-gagasan brilian untuk menerangjelaskan kandungan dalam karya sastra kepada public.

Saya tak berharap kerja akademisi sastra dengan posisi legislator yang acap melakukan beatifikasi atau penobatan, seperti yang selama ini menjadi pilihan HB Jassin.  Tapi, masyarakat sastra kita, juga para sastrawannya, adalah orang-orang yang terlalu berharap agar kritikus sastra bisa tampil sebagai lembaga pemberi sertifikasi. Seorang penulis karya sastra akan merasa kurang percaya diri sebelum ada sastrawan yang mengkritisi karyanya, lalu berlomba-lomba meminta endorsmenuntuk menyebut karyanya sebagai karya yang bagus dan luar biasa.

Sastra, karenanya, tidak dinilai berdasarkan derajat sastra, tetapi berdasarkan anasir-anasir politis. Buku sastra diterbitkan, lalu diberiendorsmen  dari sastrawan terkenal,  dan dihasratkan hal itu akan membuat buku tersebut laris sebagai produk kapitalis. Komentator sastra pun akan memberi pengantar yang luar biasa, melebih-lebihkan, dan membangga-banggakan sesuatu yang sesungguhnya penuh kekurangan dan tak pantas dibanggakan.

Maka, beginilah jadinya, dunia sastra kita seperti jalan di tempat. Kita member sanjungan yang luar biasa terhadap novel yang laris manis tetapi tak punya ruh sastra.  Tak heran bila penulis novel Laskar Pelangi, kemudian mendaulat dirinya sendiri sebagai sastrawan internasional sembari meledek para kritikus sastra di negeri ini sebagai nonsense. 

Esai ini disiarkan di Mimbar Umum, Sabtu, 20 April 2013