Budi Hatees

Terbit di Analisa edisi 16012018

ADA banyak sumber dana dalam menggerakkan roda pembangunan desa. Sumber-sumber itu dikelola melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), mengacu kepada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes), yang kemudian dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKPDes). Semua dokumen pembangunan desa itu disahkan sebagai peraturan desa (Perdes), ditanda tangani aparatur pemerintah desa dan diketahui aparatur pemerintah daerah melalui SKPD (satuan kerja pemerintah daerah) terkait.

-------------------------------

Oleh Linni Audy Hutapea

--------------------------------

Dokumen-dokumen itu menjadi rujukan dalam dinamika pembangunan desa. Segala bentuk program kerja, terutama untuk kegiatan-kegiatan peningkatan kualitas fisik pembangunan infrastruktur, dilaksanakan sesuai dengan perencanaan dan pembiayaan yang sudah ditetapkan dalam APBDes. Lantaran pembangunan infrastruktur berkaitan dengan kecakapan teknis sementara masyarakat desa tidak memiliki tenaga ahli, aparatur desa mendapat bimbingan dari petugas pendamping desa (PD).

Setiap PD melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya berdasarkan nomenklatur yang dikeluarkan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT). PD lebih banyak bertindak sebagai pembimbing, sementara mengenai eksekusi dalam mengambil keputusan ada pada aparatur pemerintahan desa. Tujuannya agar otonomi desa bisa berjalan dengan baik dengan asumsi hanya masyarakat desa yang memahami apa yang mereka butuhkan.

Sumber pembiayaan

Sejak tahun 2014, pemerintah pusat menggelontorkan dana desa (DD) sebagai sumber utama pembiayaan pembangunan desa yang dirancang dalam APBDes. DD diperuntukkan untuk belanja modal desa berupa pengadaan aset tetap yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan.

Ada sumber pembiayaan lain yang disebut anggaran dana desa (ADD). ADD dikucurkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota sebagai dana penyeimbang DD. Selain ADD, pemerintah kabupaten/kota juga menggelontorkan bagi hasil pajak untuk pemerintah desa yang totalnya disesuaikan dengan peraturan daerah masing-masing terkait bagi hasil pajak.

Selain DD, ADD, dan bagi hasil pajak, masih banyak sumber-sumber lain untuk pembiayaan desa. Sumber-sumber ini tidak masuk dalam APBDes, tetapi dialokasikan langsung kepada masyarakat desa. Misalnya, dana berupa program pemerintah pusat yang dikhusukan bagi penduduk miskin di pedesaan dan dikelola oleh pemerintah daerah melalui satuan kerja pemerintah desa (SKPD) seperti dana bantuan sekolah (BOS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Indonesia Sehat (KIS), keluarga sejahtera, beras untuk masyarakat miskin, dan lain sebagainya.

Semua lapisan masyarakat di pedesaan mendapat bantuan dari pemerintah pusat yang kita sebut subsidi pemerintah pusat. Belum lagi subsidi terkait kebutuhan sehari-hari seperti gas untuk rumah tangga, pupuk untuk pertanian, beasiswa pendidikan untuk keluarga miskin berprestasi, dan lain sebagainya. Mestinya masyarakat desa sudah bisa hidup sejahtera dengan bantuan-bantuan itu. Sayangnya, rakyat miskin kita tetap banyak, selalu menjadi persoalan tiap tahun yang harus terus-menerus disubsidi pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Ketakutan Pemda

Dana-dana yang bersumber dari APBD kabupaten/kota untuk desa memungkinkan bagi pemerintah daerah kabupaten/kota untuk melakukan pengawasan pengelolan dana-dana yang ada di desa. Pengawasan perlu dilakukan pemerintah kabupaten/kota mengingat tingkat pemahaman masyarakat desa terhadap pengelolaan uang rakyat belum memadai, sehingga mereka perlu mendapat bimbingan dari pihak yang sudah memahami bagaimana mengelola uang negara.

Sayangnya, ketika pemerintah desa memiliki sumber-sumber pasti untuk pembiayaan APBDes, banyak kalangan mencurigai pemerintah desa tidak akan sanggup mengelolanya. Kecurigaan seperti ini bukan hanya domain masyarakat luar, atau mereka yang menyebut dirinya sebagai aktivis pro-demokrasi dan aktivis antikorupsi, tapi juga para aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan birokrasi pemerintah daerah.

Tidak sedikit ASN yang meragukan aparatur pemerintahan desa dan elemen-elemen masyarakat mampu mengelola dana miliaran itu. Keraguan tersebut mendorong ASN untuk mengintervensi, yang kemudian tindakan itu dilegalisasi lewat keputusan Kepala Daerah atau keputusan kepala SKPD. Tidak jarang ASN menginisiasi agar dibuat peraturan daerah (Perda) dengan visi dan misi untuk membantu masyarakat desa dalam mengelola DD, meskipun tujuan utamanya agar ASN punya batu pijakan untuk campur tangan dalam mengelola dana yang berlimpah itu.

Kita ambil contoh surat keputusan yang dikeluarkan Bupati/Wali Kota terkait pemanfaatan DD untuk meningkatkan kualitas infrastruktur jalan raya di pedesaan. Meskipun petunjuk pengelolaan DD menyebutkan agar dana dari pusat itu diperuntukkan bagi peningkatan kualitas infrastruktur yang akan menjadi aset desa, tapi DD ternyata dipakai juga untuk meningkatkan kualitas jalan yang merupakan aset pemerintah daerah kabupaten/kota.

Dengan alasan masyarakat desa tidak tahu dan juga karena keinginan bersama seluruh lapisan masyarakat, pemerintah daerah di kabupaten/kota memberi izin karena penggunaan DD itu bisa mengurangi beban pembiayaan dalam APBD. Dengan kata lain, peruntukan DD tidak sebagaimana mestinya, tetapi dikemas sedemikian rupa sehingga seakan-akan tidak melanggat peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Lebih parah lagi, pemerintah daerah di kabupaten/kota sengaja tidak memberikan kejelasan mengenai posisi aset yang ada di daerah, yang ditandai tidak adanya nomenklatur yang mengatur posisi aset tersebut. Padahal, aset sangat penting bagi pemerintah desa yang sedang membangun dengan dana DD agar desa bersangkutan bisa mensejahterakan warganya.

Aset Desa

Dengan aset yang ada, pemerintah desa bisa mengelola aset tersebut untuk meningkatkan kesejahteraan warganya. Kita ambil contoh sebuah desa yang memiliki potensi objek pariwisata. Pemerintah desa bisa mengalokasikan DD untuk mengembangkan potensi yang ada seperti melengkapi sarana dan prasarana di sekitar objek pariwisata tersebut guna menumbuhkan sektor ekonomi pariwisata. Tapi, upaya pemerintah desa tidak akan berdampak positif bila objek pariwisata itu tetap menjadi aset pemerintah daerah.

Pemerintah di kabupaten/kota harus lapang dada melepaskan objek pariwisata itu sebagai aset desa dengan mengeluarkan Perda tentang pelepasan aset, sehingga masyarakat desa bisa memanfaatkannya untuk kepentingan mereka. Pelepasan aset oleh pemerintah daerah di kabupaten/kota berkaitan dengan wewenang mengelola objek pariwisata tersebut. Masyarakat desa bisa mengeluarkan peraturan desa mengenai pengelolaan objek wisata yang ada di desanya, dan hasil pengelolaan itu diterangjelaskan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sayangnya, hal seperti ini tidak terjadi karena pemerintah daerah di kabupaten/kota khawatir kehilangan aset yang berarti juga kehilangan sumber pendapatan asli daerah (PAD). Sebagai contoh, aset berupa sumber air minum yang selama ini dikelola oleh BUMD (badan usaha milik daerah) yang merupakan perusahaan daerah air minum (PDAM), mustahil dilepas oleh pemerintah daerah di kabupaten/kota untuk menjadi aset desa. Dengan berbagai alasan, masyarakat desa akan ditakut-takuti untuk tidak mengutak-atik aset yang sudah menjadi milik BUMD. Padahal, masyarakat desa bisa mengelola air minum dan membangun perusahaan desa air minum berbentuk BUMDes (badan usaha milik desa).

Kekhawatiran Masyarakat

Dana lebih satu miliar rupiah jarang masuk ke lingkungan masyarakat desa selama bertahun-tahun, dan masyarakat desa dicurigai akan lupa diri kalau tidak kebingungan. Misalnya, masyarakat dicurigai tidak akan mampu membangun infrastruktur saluran irigasi karena mereka tidak memiliki sumber daya manusia (SDM) yang punya kapasitas di bidang perencanaan.

Kecurigaan juga dialamatkan kepada para pendamping desa, petugas yang diberi tugas khusus untuk membantu masyarakat desa dalam mengelola DD. Pasalnya, para pendamping desa bukan SDM yang tepat karena keterpilihan mereka lebih kuat ditandai faktor negosiasi politik. Banyak yang meragukan kepala desa akan menjadi pihak yang dominan dan paling diuntungkan, terutama karena orang menilai kualitas SDM di pedesaan tidak cukup mumpuni untuk mengelola uang rakyat sesuai standar-standar akuntansi publik.

Kecurigaan seperti itulah yang mendorong Kapolri Jenderal Tito Karnivian memberikan tugas tambahan kepada polisi yang bertugas di lingkungan kepolisian sektor (Polsek) untuk mengawasi penggunaan DD. Keterlibatan anggota Polri justru membuat masyarakat semakin khawatir, karena polisi di lingkungan Polsek (kepolisian sektor) nyaris tidak memiliki kedekatan dengan masyarakat desa. Pasalnya, jumlah personil polisi yang ada di Polsek tidak mencukupi untuk mendampingi kegiatan DD yang ada disetiap desa, sehingga anggota Polri akhirnya tidak maksimal melakukan pengawasan.

Mereka hanya akan mengunjungi desa pada waktu tertentu tanpa upaya mengawasi apakah pelaksanaan kegiatan yang didanai DD itu sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak. Dengan kata lain, SDM anggota polisi di lingkungan Polsek bukanlah personil yang memiliki kapasitas yang paham mengenai nomenklatur pengelolaan DD, sehingga kekeliruan dalam pengelolaan DD akan terabaikan. ***

Minggu, 27 Agustus 2017

SEBUAH VARIASI

KEMATIAN DINASTI

SORI MANGARAJA

dengan kau

atau tanpa kau di sampingku,
aku tetap akan pergi, Palti Raja.

mati orang kata

hidup tanpa aku, kelak

hidup tak sepenuhnya berjaya
hidup seperti rusa-rusa

selalu diburu untuk diperdaya

tapi tidak, Palti Raja,

tak bisa kau lakukan apa
kematianku sudah pasti,

Mula Jadi Nabolon menulis ini

lagipula aku tak ingin jadi abadi

sebagai arwah, ruh-ruh leluhur

yang menghuni batu dan api

yang berdiam di gunung dan lamur

selepas ini sejarah akan ditulis kembali

ditulis anak-anak Singa Mangaraja,

dia patuan dari Bakkara, turun di bumi

mereka menyebut utusan Debata

turun di mayapada, di Sianjur Mula

dan selalu begitu, mata pena menulis kata
tergantung pada tangan siapa

yang memegangnya

memang tak seperti itu adat mula,

misalnya kita, tak pernah mengenal Debata

kita mengenal Mula Jadi Nabolon

di tiga tingkat benua

tapi siapa bisa tahu masa lalu

saat orang-orang bicara tentang waktu

semua ini, akhirnya, hanya alkisah

seseorang harus jadi tukang cerita

tapi, biar, biarlah, Palti Raja. tak ada yang sungguh jadi abadi

aku juga tak ingin jadi abadi di luat ini, di portibi ini

maka pergilah! ajak mereka yang masih setia padamu.
bawa ke Selatan, ke daerah yang jauh

tak usah kau berpikir kembali ke Utara
jika sudah tiba, bertahanlah, bertahan, Palti Raja.

ia pun berpamit, pergi ke peraduan
malam itu. suara-suara kesunyian adalah bunyi burung malam,
burung yang hinggap di dahan hayuara di halaman istana,
bunyi yang sebetulnya tidak biasa

di pintu kamar, Palti Raja berjanji akan terus berjaga
hingga kokok ayam pertama. hingga baginda
muncul lagi seperti semula.

tapi di dalam kamar itu, dari balik korden, seseorang segera keluar
dengan tombak di tangan dan rencana-rencana baru di kepala

detik-detik berikutnya kau tahu, malam terasa sangat sunyi,

sangat sunyi. tak terdengar serangga berbunyi

dan pagi harinya, istana gempar,

sebab baginda yang bijaksana sudah terkapar

Palti Raja tahu apa sesungguhnya yang telah terjadi
lewat lubang kunci, ia lihat saat kau tusukkan tombak itu,

saat kau berkata: “sudahlah, Sori Mangaraja!”

dan memang, segalanya sudah di Utara
bagi dinasti Sori Mangaraja.

hingga beradab kemudian, seseorang yang tak pernah diperhitungkan

datang dari Selatan, dari kaki Bukit Barisan, dari rimbun hutan

di Rao. berjubah putih, pedang kilap di tangan, menghela kuda putih

berlari sejajar matahari terbenam dan di dadanya ditanak dendam

saat senja menyarungkan cahayanya ke dalam kelam, pedang dicabut

kuda-kuda dihela dalam larutan malam, debu-debu hitam

membuat waktu berwarna kelam.

kota terbakar oleh nyala dendam. jelaga memenuhi langit

sebagai gumpalan awan. di udara kesiur bau amis dan sangit

seseorang yang berdiri di atas batu, mencatat peristiwa itu,

dengan kalimat: “dendam yang pendam sudah melabuh.”

BEGU GANJANG

lidah mereka kelu setiap ingin menyebut namaku

meskipu segar dalam ingatan. maka aku dipanggil begu ganjang

nama yang tak akrab dengan telingaku

tapi apalah arti sebuah nama? aku hanya tertarik pada sajen

di atas daun pisang, tiga helai daun sirih, sekeping pinang,

linting rokok kemenyan, rerupa kembang,

dan air dari tujuh telaga di tujuh benua, ditaruh pada tujuh bokor

di bawah akar hayuara. maka kusingkirkan gelap

yang selalu buat mereka terperangkap dalam pesonanya harap

lalu aku simak rafal mantra yang disyairkan tanpa iringan nada

desau angin di daun-daun hayuara, juntai akar-akarnya

aku gerakkan sebagai tanda: persembahan mereka aku terima

lidah mereka kelu, kelopak mata terpejam serupa mengejan

aku tahu bulu-bulu di kuduk mereka segera menari-nari

lalu kurontokkan sehelai daun hayuara

senyum segera merekah sebelum bangkit dan beranjak

menanam percaya jauh di lubuk hatinya. kening menyala,

membayang hari akan senantiasa membuat terpesona.

Begu Ganjang: mitos di lingkungan masyarakat Batak tentang roh halus yang menakutkan.

Hal ihwal identitas dalam produk-produk kebudayaan kita, termasuk dalam karya sastra, melahirkan polemik yang tak berkesudahan sejak zaman Sutan Takdir Alisjahbana. Kesimpulan dari setiap polemik selalu saja "tak ada yang bisa disimpulkan" karena semua identitas yang bertebaran di lingkungan masyarakat memiliki argumentasi yang cocok dan pas untuk menjadi representasi nasional.

Setiap kelompok mengakui bahwa identitas yang dimilikinya paling representatif, tetapi mereka tidak pernah berjiwa besar untuk mengakui bahwa semua identitas yang ada di negeri ini bisa menjadi representasi nasional. Karena keyakinan itu, setiap kelompok akhirnya hanya memikirkan bagaimana caranya agar identitas yang dimilikinya mendapat pengakuan secara luas sebagai orientasi nasionalisme.

Dengan cara berpikir itu, mereka memosisikan identitas kelompok lain sebagai lain (the other), sesuatu yang tak perlu diperhatikan apalagi dipikirkan. Mereka malah berharap identitas di luar identitasnya harus dipunahkan agar kelompok-kelompok pemilik identitas bersangkutan bisa mengubah orientasinya.

Tetapi, mereka tidak pernah secara bijak untuk menjelaskan kenapa kelompok lain harus menerima identitas mereka tanpa sikap kritis. Karena sebetulnya mereka sendiri kurang paham dengan identitas yang dimiliki, meskipun berusaha mempertahankannya dengan cara yang sering mengorbankan rasa kemanusiaan.

***

SITUASI seperti itulah yang dapat ditangkap dari tulisan Firdaus Augustian, Fachruddin, Muhammad Aqil Irham, dan Udo Z. Karzi yang dimuat beberapa hari di koran ini. Setiap upaya yang dilakukan para penulis untuk membicarakan kembali ihwal falsafat hidup orang Lampung--bahkan termasuk upaya Rizani Puspanegara dalam menulis buku Hukum Adat dalam Tebaran Pemikiran--lebih kuat dipengaruhi keinginan agar identitas Lampung menjadi representasi seluruh masyarakat di provinsi ini.

Inilah politik representasi yang sudah tentu akan mengalami benturan keras dengan ragam identitas kebudayaan yang tumbuh di provinsi ini. Bukan saja disebabkan kelompok-kelompok yang ada juga memiliki keinginan agar identitas kebudayaannya menjadi representasi nasional, tetapi karena masih belum jelas bagi siapa saja mengenai batas-batas demarkasi identitas Lampung itu sendiri.

Sampai detik ini, di antara pemilik identitas Lampung ada dua identitas yang sangat dominan dan mendapat pengakuan dari pemerintah. Identitas pertama menyebut diri Pepadun, yang lain menyebut diri Peminggir (Pesisir). Tegasnya batas demarkasi antara keduanya, paling nyata pada wilayah demografi, sistem sosial, sistem budaya, dan pola mata pencaharian para penganutnya. Sebagai contoh, orang Lampung dapat dengan mudah dibedakan dari bentuk atap rumah tradisonalnya, ditambah lagi persoalan dialek bahasanya.

Setiap penganut kedua identitas ini sama-sama berusaha menjadi representasi Lampung, yang justru menyebabkan hal itu sulit terealisasi. Semestinya mereka menyadari pentingnya menjaga harmoni. Tetapi, sekalipun setiap identitas telah memperlihatkan kemampuan luar biasa untuk menjaga harmoni, pada sisi lain kita melihat betapa kedua penganut identitas ini sulit dipersatukan karena batas demarkasi diantara keduanya sangat tegas.

Seseorang dari penganut identitas Peminggir (Pesisir), sulit diterima dalam lingkungan masyarakat penganut identitas Pepadun. Namun, penganut identitas Peminggir (Pesisir) baru bisa diterima lewat sebuah proses adat yang sangat panjang dan melelahkan. Prosesi adat itu bisa diterima sebagai upaya untuk menjaga harmoni, tetapi dampaknya tidak bisa diterima akan melahirkan suatu keadaan ideal.

***

KETIDAKJELASAN identitas Lampung menyebabkan penganut ragama identitas budaya yang ada tidak terlalu peduli terhadap masa depan identitas Lampung. Bagaimana mungkin penganut identitas lain akan peduli dengan identitas Lampung, sementara penganut identitas Lampung itu tidak pernah memperlihatkan kesungguh-sungguhan mereka untuk menjaga harmoni dengan menciptakan sebuah situasi yang ideal.

Sebab itu, perlu dirumuskan satu solusi seperti yang telah dilakukan ketika Pemerintah Daerah Provinsi Lampung mengeluarkan Peraturan Daerah (Perda) tentang Tari Sembah (Sigeh Pengunten). Tari yang diresmikan sebagai tarian Lampung untuk menyambut para tamu penting di pemerintahan itu, merupakan hasil kreasi para kereografer dengan cara mengambil gerakan-gerakan dari sejumlah tarian yang dimiliki identitas Pepadun maupun Peminggir (Pesisir).

Penerimaan terhadap Tari Sigeh Pengunten kreasi baru ini menunjukkan bahwa setiap penganut identitas Lampung bisa menerima hal baru yang dirumuskan dari produk-produk kebudayaan mereka. Artinya, identitas Lampung yang dualisme menjadi satu dalam tari Sigeh Pengunten.

Hal serupa ini bisa diwujudkan dengan merumuskan identitas Lampung yang tidak dualisme dan bisa diterima seluruh kalangan. Dalam bahasa, misalnya, perlu dirumuskan satu bahasa yang menyimpan di dalam warisan identitas Pepadun maupun Peminggir (Pesisir).

Ketika bahasa Lampung hasil kesepakatan itu disosialisasikan kepada penganut identitas berbeda yang ada di provinsi ini, hal itu tidak lagi menimbulkan kesulitan berarti. Bahkan, ketika dalam muatan lokal bahasa Lampung masuk dalam materi kurikulum dunia pendidikan, publik yang luas tidak akan mengajukan pertanyaan: Apakah muatan lokal bahasa Lampung itu menggudakan dialek "nyo" atau dialek "api".

Setiap orang akan meyakini dan mempelajari bahwa "inilah bahasa Lampung". Soal dialek yang berbeda, "nyo" atau "api", biarkan menjadi keragaman yang memperkaya khazanah budaya Lampung, terutama pada tingkat aplikasi dalam percakapan sehari-hari.

Tentu saja semua ini akan terwujud jika mereka yang merasa bertanggung jawab terhadap kelestarian identitas Lampung tidak cuma memikirkan identitas Pepadun atau Peminggir (Pesisir). Jika ini berhasil, bukan hal yang sulit untuk menafsirkan kembali falsafat hidup piil pesenggiri yang dibanggakan orang Lampung.

Sumber: Lampung Post, Selasa, 5 Desember 2006

ADA banyak makna dan tafsir yang dilontarkan dalam diskusi panjang di Lampung Postsejak Firdaus Agustian menggelontorkan pemikirannya mengenai piil pasenggiri. Pemikiran itu memantik diskusi kualitatif tentang pandangan hidup (welstanchaung) orang Lampung hingga berkembang masuk, dan membangun wacana soal identitas orang Lampung yang diuraikan Budi Hutasuhut.

Menurut saya, para penulis--Firdaus Agustian, Fachrudin, Muhammad Aqil Irham, Udo Z. Karzi, dan Budi Hutasuhut--sedang berupaya mengurai hal-ihwal transformasi masyarakat Lampung dan ide-ide yang menjadi pandangan hidupnya. Saya bersepakat dengan rekan-rekan itu soal kegelisahan dan pergulatan pencarian identitas merupakan bagian keniscayaan, konsekuensi yang harus ditanggung dari roda globalisasi dan kuda tunggangannya, teknologi informasi.

Memudarnya roh dan relevansi dari piil pasenggiri telah ditafsirkan dalam ragam makna oleh penulis-penulis terdahulu. Piil pasenggiri telah dikonstruksikan dalam sebentuk puzzle, falsafah hidup, perangkat lunak sebagai cermin "puncak" kebudayaan, kegelisahan tentang relevansi nilai dan praksis, serta sederet kegelisahan lain yang hinggap dalam benak pikir kolektif kita. Hingga terakhir Bung Budi kembali mengusik kita seumpama pertanyaan si tokoh Sophie dalam novel Dunia Sophie, "Siapakah aku". Ya, "Siapakah kita" dan "Bagaimana identitas kita?"

Segala pendapat soal welstanchaung dan identitas mesti saya maknai sebagai serialitas. Secara sederhana, mengenai serialitas ini, saya berusaha memaknainya dari pemikiran Anthony Giddens--The Constitution of Society (1995)--sifat episodis dari semua kehidupan sosial manusia. Serialitas-serialitas dalam suatu rangkai panjang cerita.

Kita bisa memaknai kegelisahan-kegelisahan tersebut sebagai pintu masuk, suatu proses dialektis untuk mencapai serialitas kehidupan masyarakat Lampung yang lebih berkwalitas. Karena, kita bisa menengok ke belakang bahwa serialitas kehidupan masyarakat Lampung terdahulu dihadapkan pada problem identitas yang lahir dari kegelisahan intelektual dan komunitas-komunitas periferi yang lebih luas, yang menempatkan eksistensinya dalam sirkum geo-politik-geo-ekonomi khas komunitas-komunitas pra-negara-bangsa di dunia pada abad-abad 19 dan 20, yang mengkonsolidasi imajinasi mereka tentang identitas nasional?

Saat itu serialitas kehidupan pra-negara-bangsa kita dipengaruhi apa yang disebut Benedict Anderson sebagai "kapitalisme cetak" (print capitalism). Dengan surat kabar sebagai wujud material dari kapitalisme cetak, komunitas-komunitas masyarakat pra-negara-bangsa itu menjadi mungkin untuk melakukan konsolidasi identitas nasional, identitas negara-bangsa melalui bahasa kolektif. Seumpama bahasa Indonesia.

Dalam serialitas hari ini, sedari awal Budi Hutasuhut telah dengan baik mengingatkan kita tentang hubungan saling menguntungkan, saling membutuhkan antara bahasa dengan eksistensi suatu masyarakat dan kebudayaannya. Sebab, kegelisahan kita tecermin dalam ungkapan yang dilontarkan Gerard Bibang, seorang sosiolinguistik, dengan pertanyaan, "Mungkinkah manusia tanpa kebudayaan, atau kebudayaan tanpa manusia?" Jawabannya adalah mustahil.

Kebudayaan adalah produk khas manusia. Ancaman terhadap bahasa adalah ancaman kebudayaan. Ancaman kebudayaan adalah ancaman terhadap manusia. Kristalisasi pemikiran ini membawa kita pada pemahaman bahasa sebagai penanda kebudayaan merupakan suatu kebutuhan mutlak. Tidak bisa tidak. Wajar jika kita mengikrarkan dan mengikhtiarkan perjuangan mempertahankan bahasa-bahasa, dari segi tertentu, sebagai perjuangan mempertahankan eksistensi dan kebudayaan masyarakat pemakainya. Bahasa telah menjadi eksistensi dan kehidupan. Begitu juga dengan bahasa Lampung.

Pascakolonialisme, lahir negara-bangsa Indonesia dan membaiat bahasa Indonesia sebagai bahasa negara, bahasa standar yang dipergunakan. Provokasi kemajuan iptek dan industrialisasi, menyebabkan kemajuan bahasa Indonesia dan pudarnya eksistensi bahasa-bahasa yang digunakan oleh etnis-etnis dalam negara bangsa Indonesia. Bahasa daerah, misalnya, bahasa Lampung, dianggap tidak memenuhi standar dan kebutuhan orang untuk berkomunikasi secara serbacepat, langsung, dan praktis. Bahasa yang berliku-liku dan beragam dirasakan sebagai kendala dan bakal tergusur. Peminggiran ini terkadang juga didukung keengganan penggunaan bahasa daerah oleh mayoritas penuturnya.

Memasuki serialitas berikutnya, di abad teknologi informasi ini, transformasi kebudayaan dan identitas kembali terjadi. Semua perangkat lunak dan perangkat keras masyarakat mau tak mau harus berubah. Pertanyaan "siapakah kita?" jadi sangat aktual berhadapan dengan lalu lintas global yang terus menerus menawarkan petikan-petikan identitas dari bermacam-macam wilayah dunia ini.

Dalam bimbingan Ben Anderson, Arjun Appadurai dalam bukunya Modernity at Large. Cultural Dimensions of Globalization (1996) juga membayangkan transformasi masyarakat dan kebudayaannya. Antropolog asal India itu bukan hanya tertarik pada fenomena nasionalisme, melainkan mencoba mengerti apa yang dewasa ini disebut dengan globalisasi budaya, yaitu fenomena kebudayaan yang tidak terikat kepada negara-bangsa lagi.

Appadurai melihat dewasa ini dunia media dan teknologi informasi sangat bervariasi. Negara-bangsa tidak lagi merupakan kerangka utama untuk media. Ini menjadi satu faktor paling baru, bahkan paling dashyat membahayakan kecepatan punahnya bahasa-bahasa sebagai identitas suatu komunitas masyarakat. Terpenting semakin cepat menggerus welstanchaung masyarakatnya. Begitu juga pada masyarakat Lampung.

Satu solusi yang diberikan pemerintah daerah Lampung--meminjam contoh yang dibuat Budi Hutasuhut--belum merupakan jaminan bahwa welstanchaung itu akan lestari dan dihayati dalam lelakon kehidupan masyarakat Lampung sehari-hari. Saya bersepakat dengan pertanyaan, "masih relevan atau tidak piil pasenggiri yang merupakan welstanchaung orang Lampung saat ini?"

Eksistensi dan berlakunya piil pasenggiri secara fungsional juga tergantung dengan situasi dan kondisi kehidupan dan realitas sosial-budaya yang lain. Dengan demikian, bila ada desakan terhadap piil pasenggiri dalam suatu perubahan sosial mungkin bisa dikaji dalam waktu dunia--meminjam bahasa Anthony Giddens--berarti perlu menekankan adanya pengaruh berbagai bentuk sistem kemasyarakatan yang relevan terhadap transisi episodis ini.

Seperti tantangan Udo Z. Karzi, "Syukur-syukur ada interprestasi (pun penerjemahan dalam praksis) baru tentang piil pasenggiri." Bagaimana episode selanjutnya?

* Galih Priadi S.S., Peneliti pada Sekolah Kebudayaan Lampung (SKL)

Sumber: Lampung Post, 14 Desember 2006

Lampung (1)

-- Budi Hutasuhut*

sudah lama ruang ini dibekap gelap
warna samun dari rimba alpa
yang kami bangun tanpa sengaja
di dalamnya kami selalu meraba
saling menjengkal dan terluka

kami mengaduh oleh rasa sakit berbeda,
nyeri tak terawat. jiwa kami dikocok bimbang,
batin tertatih menuju pintu muasal
dengan luka yang terus bergetah
kami tak ingin semua ini di nadi mengental

nyalakan semua yang bisa menyala
hingga kau lihat kirut pada keningku,
lekuk sinis pada bibirmu tampak nyata

kami temukan juga senyuman yang dibuang
di lantai, mengirut diselaputi debu
melembab digerogot sepi tanpa kata-kata maaf
atau puisi-puisi cinta. hingga mata kami
susah mengusap lingkar dunia

sebelum segala kikis diamuk waktu
kami harus kenali lagi semua tanda
cakrawala merah, jingga, kuning, dan biru
yang lama terabaikan dalam kegelapan wasangka

kami ingin mengenali kembali tempat
tahi lalat, juntai misai, dan warna-warna
keindahan. merasakan ada yang bangkit
semacam kenangan, serupa ingatan

lihatlah!
bukankah dulu kami pernah menenggak kopi
dari gelas yang sama sampai tinggal serbuk
sampai pagi dan kau berkata:
"aku seperti menikmati keringat orang-orang dari liwa."
akupun teringat sepotong puisi
dari liwa: "ajar sikam cawa cinta!"*

* sajak udo z. karzi dalam bahasa lampung berjudul ajar sikam cawa cinta (ajari aku bahasa cinta).

Sumber: Pikiran Rakyat, Sabtu, 23 Desember 2006

MALAM itu, Sabtu (24 Juni 2006), saya berada di tengah-tengah orang-orang yang terbiasa berbicara dalam metafora, para sastrawan Lampung, orang-orang yang secara nasional banyak menghasilkan puisi dengan kualitas mencengangkan. Tetapi, di dalam acara Bilik Jumpa Sastra yang digelar Unit Kegiatan Mahasiswa Bidang Seni (UKMBS) Universitas Lampung, para penyair yang terbiasa bekerja dengan kata sebagai alat operasionalnya, bagai kehilangan kemampuan berbahasanya. Saya juga kehilangan kemampuan berbahasa, karena tidak mengerti dengan makna yang hendak dikomunikasikan oleh sajak-sajak berbahasa daerah itu.

Adalah Udo Z. Karzi--satu-satunya penyair di Provinsi Lampung yang memilih bahasa Lampung sebagai alat ekspresi sastranya--baru saja membacakan puisi-puisinya dalam acara tersebut. Khalayak (sebagian besar penyair), menyaksikan kata-kata dari bahasa Lampung dalam puisi-puisi yang dibacakan Udo Z. Karzi, bagai gumaman yang tak memberi makna apa pun. Selaksa burung, puisi-puisi berbahasa Lampung itu membangun sarang dalam kepala setiap hadirin, entah apa yang akan menetas dari telur-telur yang dititipkan dalam sarang itu.

Namun, bisa dipastikan puisi-puisi Udo Z. Karzi itu seperti juga riwayat bahasa Lampung itu sendiri, segera dilupakan begitu acara pembacaan puisi selesai. Sebab, bagi masyarakat Lampung, bahasa Lampung bukan bahasa yang dapat dipergunakan dalam pergaulan sehari-hari. Tak seperti masyarakat Sunda, Batak, Padang, Palembang, Jawa, dan lain sebagainya, yang masih sering mengunakan bahasa daerah sebagai alat komunikasi, yang diterima secara luas di lingkungan masyarakatnya. Orang Tionghoa tidak akan menggunakan bahasa Cina ketika belanja di pasar-pasar di Kota Palembang, tidak seperti orang Lampung yang justru akan menggunakan bahasa Jawa saat belanja di pasar-pasar di Kota Metro.

Realitas ini sangat mungkin terjadi, karena jumlah penduduk asli Lampung (ulun Lappung) yang menetap di Provinsi Lampung, seperti data di Bappeda Lampung, lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah masyarakat pendatang, cuma 32,25% dari tujuh juta jiwa penduduk. Berdasarkan data hasil penelitian yang dilakukan Pusat Kajian Budaya dan Agama (Pusaka) Lampung pada 2005, dari 32,25% ulun Lappung, sekitar 10% berkomunikasi dalam bahasa Lampung, terutama dalam acara-acara berbau tradisi. Bahasa Lampung lebih banyak dipergunakan sebagai bahasa pengantar dalam acara adat (gawi adat), karena ada keyakinan acara adat hanya dianggap sah jika dikerjakan semirip mungkin seperti apa yang dilakukan leluhur budaya, dan dilaksanakan dalam bahasa asli (bahasa Lampung). Meskipun demikian, tidak semua bahasa Lampung yang dipergunakan dalam gawi adat dapat dimengerti semua ulun Lappung, karena struktur bahasa Lampung sangat beragam sesuai struktur budaya yang mengayomi marga-marganya. Artinya, tak akan banyak pembaca puisi-puisi berbahasa Lampung itu, yang akhirnya membuat sastra makin berjarak dengan publik pembacanya yang ada di Provinsi Lampung. Sebab, puisi dalam bahasa Indonesia saja, menurut Goenawan Mohamad, merupakan dunia sebagian kecil masyarakat Indonesia, konon lagi puisi yang ditulis dalam bahasa lokal. Apa yang diuraikan di atas menjadi bukti terjadi alienasi bahasa Lampung oleh ulun Lappung sendiri.

Sumber: Lampung Post, Rabu, 5 Juli 2006

Kilu mahap nihan, kutulis esai inji. Dengan segala maaf, saya tulis esai ini.Saya sebenarnya telah "kena marah" oleh ulun tuha yang tentu lebih paham dengan apa yang mereka sebut sebagai sastra tradisi (dan karena itu biasanya dalam bentuk lisan) Lampung. Saya mungkin salah karena telah menulis kumpulan sajak dwibahasa Lampung-Indonesia Momentum (2002).

Sayangnya mereka yang memarahi saya tidak menuliskan kemarahan mereka dalam bentuk tulisan. Tapi, hanya lewat lisan yang langsung atau tidak langsung saya dengar, baik di situasi formal maupun informal.

Ada beberapa sebab mengapa mereka memarahi saya. Pertama, saya secara sadar memakai huruf "r" untuk huruf "gh" atau "kh" yang selama ini diributkan masing-masing penganutnya. Padahal, menurut mereka, dalam bahasa Lampung tidak dikenal huruf r, tetapi gh atau kh.

Kedua, para tuha-tuha adat adat juga menganggap saya telah semau-mau menulis sajak. "Kamu itu benar-benar ngawur!" kata mereka. Sebab, sastra Lampung itu tidak begitu. Ada sanjak abab atau aaaa atau ..., coba lihat contoh konkrit berbagai jenis puisi Lampung lainnya (dadi, pattun, wayak, sesikun, seganing, segata, dan lain-lain).

Ketiga, bahasa yang saya gunakan bukan bahasa Lampung "tinggi" yang biasa dituturkan jelma Lappung dalam acara ghasan buhimpun (musyawarah adat) atau upacara adat lain. Saya lebih banyak menggunakan bahasa Lampung sehari-hari yang sering saya pakai di Liwa, Lampung Barat. Ini, bisa jadi, mereka anggap merusak bahasa Lampung.

Keempat, sajak-sajak Lampung yang saya tulis hampir sama sekali tidak memuat nilai-nilai tradisi Lampung seperti pi'il pesenggiri (pi'il pesenggiri, bejuluk beadok, nemui nyimah, nengah nyappur, dan sakai sambayan). Saya malah menuliskan masalah-masalah kekinian (kontemporer) dalam bentuk puisi dengan bahasa sehari-hari dan seperti diucapkan sambil lalu saja. Bahkan, dalam beberapa sajak saya justru bersikap kritis terhadap apa yang "sudah dianggap tradisi" itu.

Saya memang sama sekali tak hendak mengindah-indahkan bahasa puisi saya, baik bahasa Lampung maupun bahasa Indonesia.Sayangnya, kritik atau "kemarahan" tuha-tuha adat ini tak pernah dituangkan dalam bentuk tulisan. Padahal, sekian bulan saya berharap buku kumpulan sajak saya itu mendapatkan apresiasi yang memadai dari mereka yang katanya ingin mengembangkan seni-budaya Lampung. Tapi, saya pun harus segera maklum. Sebab, budaya tulis masih belum melekat dalam diri kita. Kita masih lebih suka dengan segala bentuk kelisanan, termasuk dalam sastra (berbahasa) Lampung yang sering disimpelkan dengan menyebutkan sastra tradisi Lampung.

* * *

Lalu, saya mendapat undangan untuk mengikuti sebuah acara bertajuk "Pertemuan Dua Arus", sebuah acara pembacaan karya oleh sastrawan tradisi dan sastrawan modern, 21 Juli 2004. Saat Direktur Jung Foundation Christian Heru Cahyo Saputro mengontak saya dan bertanya, "Anda memilih arus tradisi atau arus modern?" saya sempat berpikir, saya ini tergolong sastrawan tradisi atau modern. Tapi, agar tak terlalu berlarut-larut, saya segera menjawab saja, "Tradisi."

Malam itu bertemulah dua jenis karya sastra yang disebut tradisi dan modern. Dari arus modern berderet nama Isbedy Stiawan ZS, Iswadi Pratama, Sugandhi Putra, Budi P. Hatees, Dyah Indramertawirana, Panji Utama, Eddy Samudra Kertagama, Sugandhi Putra, Ahmad Julden Erwin, Iswadi Pratama, Dyah Indra Mertawirana, Arie Pahala Hutabarat, Jimmy Maruli Alfian, AM. Zulqornain, dan Inggit Putria Marga membacakan puisi atau cerpen modern (sastra berbahasa Indonesia).Sedang dari arus tradisi, ada Masnuna, Havisi Hasan, Azhari Kadir, Sutan Dermawan Sutan, Sutan Purnama, Sutan Punyimbang Sutan, A. Roni Angguan, Johan Ratu Bahagia, Paksi Marga, Ria Gusria, Solihan, Rosila, Abas Sutan Oelangan, Andi, Yusnawati, Indra Bangsawan, Heri Junaidi, dan Nurdin Darsan melantunkan dadi, pattun, wayak, sesikun, seganing, segata, termasuk lagu klasik Lampung.

Dua arus: tradisi dan modern bertemu saat itu. Sastra tradisi -- secara kebetulan -- hampir semua berbahasa Lampung. Sebaliknya, sastra modern -- secara kebetulan -- hampir semuanya menggunakan bahasa Indonesia.

Bagaimana dengan saya? Kebetulan saya membacakan sajak hampir di penghujung acara ketika para apresiasian seni satu per satu meninggalkan pertunjukkan. Dalam bahasa Lampung, saya katakan, saya ingin membacakan sajak yang sebetulnya menurut saya modern. Cuma saya memilih menggunakan bahasa Lampung. Maka, saya bacakan dua sajak berbahasa Lampung: "Repa Nyak Dapok Lupa" (Bagaimana Mungkin Aku Lupa) dan "Kik Cawa Mak Tiregai Lagi" (Bila Kata Tak Dihargai Lagi) sebagaimana orang biasa membaca puisi. Sebabnya, saya memang tidak bisa membacakan puisi Lampung itu seperti para seniman Lampung lainnya melantunkan dadi, wayak, pisaan, dan berbagai bentuk puisi tradisi Lampung itu.

Terus terang sejak awal saya memang bingung, mau ditempatkan dimana puisi-puisi (berbahasa) Lampung saya. Tradisi atau modern? Kalau saya berkeras sajak saya modern, pendengarnya boleh dibilang mayoritas tidak mengerti apa yang saya katakan dalam bahasa Lampung. Terus kalau puisi saya tradisi -- toh akhirnya malam itu saya digolongkan sastrawan tradisi -- rasanya saya tidak meneruskan tradisi perpuisian (berbahasa) Lampung. Saya "kayak" mengada-ada dan menyalahi "pakem" sastra (berbahasa) Lampung.

* * *

Belajar dari sastra (berbahasa) Indonesia, sampai kini toh masih ada pertanyaan, bahkan polemik tentang kapankah sastra (modern) Indonesia lahir. Ada pakar sastra Indonesia yang bilang, sastra Indonesia dimulai pada 1920. Tapi, ada juga yang mengatakan, sejak tahun 1870-an dengan ditandai dengan terbitnya puisi "Sair Kedatangan Sri Maharaja Siam di Betawi" (anonim)" yang sekarang diterbitkan kembali dalam Kesastraan Melayu Tionghoa dan Kebangsaan Indonesia (Jakarta: KPG, 2000).

Maka, berdebatlah A. Teeuw, Ajip Rosidi, Yudiono K.S., Maman S. Mahayana, Bakri Siregar, bahkan Umar Junus dan Slametmoeljana.Dalam Kalangwan: Sastra Jawa Kuno Selayang Pandang karya P.J. Zoetmulder (1983), karya sastra tertua yang menggunakan bahasa Jawa kuno adalah Arjunawiwaha (‘Perkawinan Arjuna’) karya Empu Kanwa yang terbit sekitar 1028-1035 di masa kerajaan Airlangga.

Sementara dalam buku Yang Indah, Berfaedah dan Kamal: Sejarah Sastra Melayu dalam Abad 7--19 karya Vladimir I. Braginsky (1998) disebutkan bahwa pada Zaman Pertengahan, sastrawan-sastrawan Melayu telah menghasilkan karya sastra yang mendunia.Dengan tegas Braginsky menyatakan, "Bagi dunia Timur, dan dunia Melayu tidak terkecuali, yang tradisional dan yang modern saling berjalinan dengan erat dan kuat. Sehingga tanpa mengenal yang pertama, orang tidak mungkin menghayati kedalaman makna yang kedua. Ini berarti, bahwa hanya dengan demikianlah orang bisa menyelami sebab-musabab proses-proses yang kini tengah berlangsung di Indonesia. Di dunia Timur, bidang sastra ini juga menyimpan hakikat dari tradisi-tradisi yang hidup, dan memaparkannya pada generasi-generasi yang mendatang dengan lebih baik, dibandingkan dengan bidang-bidang kebudayaan apa pun lainnya." (lihat: Asep S. Sambodja, 2004).

Dengan acuan di atas, kita juga berhak bertanya, adakah sastra modern Lampung atau atau kapankah sastra modern Lampung lahir? Pertanyaan ini bukan pertanyaan yang aneh karena kita telah menyaksikan sastra Jawa, Sunda, dan Bali yang ada sekarang telah menjadi sastra modern.Ukuran modern memang relatif, tetapi dalam esai ini "sastra modern" lebih mengacu pada struktur atau bentuk karya sastra. Kalau dari segi isi atau tema, sastra modern bisa saja berisi nilai-nilai tradisi. Atau sebaliknya, sastra tradisi (biasanya lisan) berisi nilai-nilai modern.

* * *

Kalau orang bicara sastra (berbahasa) Lampung, maka yang segera disodorkan adalah bentuk-bentuk sastra tradisi Lampung yang karena masih tradisi, biasanya dituturkan secara lisan secara turun-temurun. Sastra tradisi lisan Lampung dengan begitu menjadi milik kolektif sebuah komunitas, katakanlah masyarakat adat Lampung di tempat-tempat tertentu. Biasanya juga sastra tradisi ini sering melekat dalam berbagai upacara adat Lampung.

Sastra tradisi lisan Lampung mempunyai fungsi yang sangat penting dalam kehidupan etnik Lampung. Sastra lisan Lampung berfungsi sebagai pengungkap alam pikiran, sikap, dan nilai-nilai kebudayaan masyarakat Lampung dan sebagai penyampai gagasan-gagasan yang mendukung pembangunan manusia seutuhnya.

Menurut pengamat sastra Lampung A. Effendi Sanusi, sastra lisan Lampung dapat mendorong untuk memahami, mencintai, dan membina kehidupan dengan baik, memupuk persatuan dan saling pengertian antarsesama, menunjang pengembangan bahasa dan kebudayaan Lampung, dan menunjang perkembangan bahasa dan sastra Indonesia.

Effendi membagi sastra lisan Lampung menjadi lima jenis: peribahasa (sesikun/sekiman), teka-teki (seganing/teteduhan), mantra (memmang), puisi, dan cerita rakyat. Puisi Lampung berupa paradinei, pepaccur/wawancan, pattun/segata/adi-adi, bebandung, dan ringget/pisaan/wayak.

Dalam keterbatasan ruang tentu tidak pada tempatnya jenis-jenis sastra tradisi lisan Lampung ini dibahas satu per satu dan diberikan contohnya di sini. Tapi, dalam berbagai diskusi jenis-jenis sastra tradisi inilah dikhawatirkan punah. Penyebabnya, antara lain regenerasi penutur atau pembaca sastra sebut saja dadi yang sering dilantunkan Masnuna, seniman sepuh Lampung terlampau lambat kalau bukan hampir macet. Pertanyaannya kan, masih adakah yang bisa membawakan dadi selain Masnuna dan sedikit seniman lainnya?

Di sinilah, letak kegelisahan itu. Sastra tradisi lisan sebagaimana sebutannya, diwariskan secara turun-temurun dalam komunitas adat, tidak pernah dituliskan, dan sering anonim. Kalau pun sekarang ada yang menuliskan, tentu yang menuliskan sastra tradisi itu tidak berhak mencantumkan namanya sebagai penulis atau pencipta karya itu. Sebab, itu bukan karya pribadinya. Soalnya, ia hanya menuliskan sastra lisan yang ia ingat dan pernah popular dalam masyarakat adat. Sastra tradisi milik kolektif dan tidak diketahui siapa penciptanya.

* * *

Dengan latar seperti itulah, saya kemudian mencoba menulis sajak-sajak modern (berbahasa) Lampung, yang kemudian antara lain terkumpul dalam buku: Momentum (2002). Sebetulnya, penerbitan buku itu memang ingin saya jadikan momentum bagi kebangkitan sastra modern Lampung. Maka, saya perlu mengucapkan terima kasih banyak kepada sahabat Kuswinarto, orang Metro yang kini tinggal di Malang, Jawa Timur dan Binhad Nurrohmat, penyair Lampung Timur yang bermukim di Jakarta; yang telah mengapresiasi buku kumpulan sajak dwibahasa Lampung-Indonesia tersebut.

Sajak-sajak saya dalam buku itu memang sama sekali tidak lagi patuh pada tata aturan atau kaedah perpuisian (berbahasa) Lampung yang selama ini dikenal masyarakat (ulun) Lampung. Ya, saya ngawur seperti yang dituduhkan tuha-tuha adat. Dalam sajak-sajak, baik bahasa Lampung maupun bahasa Indonesia, saya mencoba lebih "bebas" (lengkapnya lihat Kuswinarto, 2003 dan Binhad Nurrohmat, 2003).

Dalam pengantar buku kumpulan sajak saya itu, saya tuliskan: inji ampai muwak ni. Artinya, saya masih berharap banyak pada perkembangan dan kemajuan sastra Lampung. Tradisi dan modern berjalan seiring. Lagi pula, tradisi atau modern dalam karya sastra terkadang sulit dipisahkan. Saya hanya mau menekankan bagaimana agar kehidupan sastra Lampung (dengan tekanan menggunakan bahasa Lampung sebagai bahan baku) tetap berkembang dinamis dengan segala kreatifitas para pendukung sastra Lampung; sastrawan Lampung sendiri. Tegasnya, sastrawan menjadikan bahasa Lampung sebagai bahan baku bagi proses kreatifnya. Mengapa tidak?

Meski agak basi karena terlalu sering diucapkan pejabat, terpaksa saya gunakan juga kalimat klise berbunyi: mak tanno kapan lagi, mak gham sapa lagi.Tabik.

BACAAN:
1. Asep S. Sambodja. Dua 'Kiblat' dalam Sastra Indonesia". Cybersastra, 03 September 20042.
2. Binhad Nurrohmat. "Kebangkitan Sastra Lokal". Suara Pembaruan, Minggu, 8 Juni 2003.
3. Kuswinarto. "Sastra Lampung Merindukan Hujan Sastrawan". Cybersastra, 8 Januari 2002.
4. Kuswinarto. "Udo Z. Karzi dalam Peta Puisi (Berbahasa) Lampung". Cybersastra, 28 Mei 2003.5.
5. Udo Z. Karzi. "Hujan Sastra (Sastrawan) Lampung Memang Tak Merata". Cybersastra, 9 Januari 2002.
6. Udo Z. Karzi. "Sastra (Berbahasa) Lampung, dari Kelisanan ke Keberaksaraan". Teknokra, November 2003.

Esai ini ditulis Udo Z Karzie dan disiarkan di Koran Festival, Edisi Istimewa, Oktober 2004

Hi, I am

John Smith

ABOUT ME

John Doe

My Professional Skills

Services

Awesome features

Animated elements

Responsive Design

Modern design

Retina ready

Fast support

Portfolio

Popular Posts

Labels

categories

GET A FREE QUOTE NOW

SAY HELLO TO ME

Ads Top

Home Ads

Random Posts

Recent News

Find Us On Facebook

Recent Comments

Latest in Sports

Random Posts

Random Posts

Popular Posts

Popular Posts

ADDRESS

EMAIL

TELEPHONE

MOBILE