Purbaya yang Dipecat Tiba-Tiba

Purbaya Yudhi Sadewa menjadi Menteri Keuangan Republik Indonesia pada 8 September 2025. Ia menggantikan pejabat lama, Sri Mulyani Indrawati, yang baru menjabat sebagai Menteri Keuangan dalam kabinet Merah Putih Presiden Prabowo Subianto selama 10 bulan 18 hari. Ketika Purbaya baru menjabat selama 12 bulan 6 hari, ia kemudian digantikan oleh Suahasil Nazara. 

Pergantian menteri di Republik Indonesia merupakan hak Presiden. Menteri ada untuk membantu Presiden. Sebab itu, pergantian Purbaya ke Suahasil merupakan urusan Presiden. Suka-suka Presiden kapan ia mau mengganti menterinya.

Rakyat memilih Presiden dalam Pemilu. Rakyat percaya Presiden akan memilih sosok yang tepat sebagai menterinya. Tapi, Presiden, dalam banyak kasus, sering tidak mendengarkan rakyatnya. Presiden gemar menebak-tebak, bahwa rakyat menginginkan A, meskipun A sesungguhnya keinginan Presiden. 

Legislatif, yang secara konstitusi merupakan representasi rakyat, tidak dilarang mempertanyakan keputusan Presiden soal mengganti-ganti menteri. Mempertanyakan itu perlu untuk mengontrol, apakah Presiden telah membuat keputusan yang tepat atau tidak sama-sekali. Tapi, bagi legislatif yang ada di DPR RI hasil Pemilu terakhir, mempertanyakan kebijakan yang dibuat Presiden, sepertinya, sebuah pantangan. Legislatif hari ini merupakan representasi partai politik yang mendukung Presiden Prabowo Subianto menjadi Presiden. Legislatif tanpa suara rakyat. Legislatif yang hanya milik partai politik. 

Partai politik yang ikut mengusung  Prabowo Subianto sebagai Presiden, yang berkoalisi dengan Partai Gerindra sebagai  motor penggeraknya, telah membentuk gerbong kereta yang panjang. Gerbong itu terus memanjang karena partai politik yang mengusung calon Presiden lain, memilih untuk ikut mendukung Presiden Prabowo Subianto. 

Partai politik yang memiliki calon berbeda itu, cepat memutar haluan. Para pemimpin partai politik langsung sowan ke rumah Prabowo Subianto, lalu menyatakan mendukung pemerintahan yang dipimpin Prabowo Subianto. Tidak ada yang berseberangan. Situasi ini menegaskan, Pemilu itu tidak lebih dari drama. Lakon protogonis maupun antagonis harus ada dalam drama. Iblis dan setan harus diciptakan agar ada yang bertarung. Semua peran itu hapus begitu saja pasca Pemilu. Setiap partai politik dapat gerbong.

Masinis gerbong itu Partai Gerindra, partai-partai lain -- sebagian besar partai yang mendapat suara di legislatif, kecuali PDI Perjuangan-- duduk di dalam gerbong masing-masing sambil menikmati betapa nyamannya hidup sebagai bagian dari pemegang kekuasaan negara. Setiap partai politik sudah punya gerbong, tak akan pernah tertukar. Semakin dekat ke masinis akan semakin baik, karena komunikasi akan lebih mudah.  

PDI Perjuangan, partai yang kadernya menjadi Ketua DPR RI, sejak lama "tidak berani" mengambil tempat sebagai oposisi. Partai yang dibangun Megawati Soekarnoputri, anak proklamator RI, Ir. Soekarno, ini memposisikan diri sebagai "partai penyeimbang". 

Rakyat tidak pernah paham apa yang ingin diseimbangkan PDI Perjuangan. Kenyataan yang terjadi,  PDI Perjuangan justru tidak memiliki konsep yang jelas dan terukur tentang posisi sebagai "penyeimbang".  Kesan yang ditangkap, PDI Perjuangan lebih mirip sebagai "partai politik" yang ketakutan sehingga serba hati-hati.  

Sebelum Presiden Prabowo Subianto menjadi Presiden, owner Partai Gerindra itu adalah seorang menteri. Presiden Joko Widodo yang memilihnya. Presiden yang berkuasa selama dua periode ini -- dan, nyaris, tiga periode -- berasal dari PDI Perjuangan. Megawati Soekarnoputri pernah menganggapnya sebagai "petugas partai". 

Bagi PDI Perjuangan, Joko Widodo "bukan" Presiden RI, tapi "petugas partai". Sebagai "petugas partai"  kebijakan Joko Widodo harus sinkron dengan visi dan misi PDI Perjuangan. Itu sebabnya, selama dua periode Joko Widodo menjadi Presiden, ia identik dengan PDI Perjuangan. Meskipun, belakangan, ia terkesan bentrok dengan kepentingan PDI Perjuangan.  

Namun, pada masa Presiden Prabowo Subianto, rakyat tidak pernah melupakan bahwa PDI Perjuangan punya andil besar dalam mempengaruhi kebijakan-kebijakan Presiden Joko Widodo.  Pengaruh yang luar biasa itu, sebagian besar, justru mengubah banyak hal dalam sistem pemerintahan di negeri ini. Salah satu yang paling layak dicatat adalah perubahan peran Kepolisian Republik Indonesia pasca penunjukkan Jenderal Pol Tito Karnivian sebagai Kapolri pada masa Presiden Joko Widodo.

Setelah Jenderal Pol Tito Karnivian tak lagi jadi Kapolri, perwira tinggi ini ditunjuk sebagai Menteri Dalam Negeri. Sejak itu, para perwira tinggi Polri mengikuti jejak Jenderal Pol Tito Karnivian,  berperan dalam tata pemerintahan. Dan, secara perlahan-lahan, undang-undangan diubah, memberi peluang kepada anggota Polri untuk aktif di pemerintahan.

Terlalu banyak jejak yang ditinggalkan Joko Widodo dan PDI Perjuangan di negeri ini, dan jejak-jejak itu membuat PDI Perjuangan merasa tidak bisa menjadi oposisi pada masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Oposisi itu bukan pilihan strategis di negeri ini. itu pilihan yang membuat PDI Perjuangan menjadi sorotan semua pihak. 

Tidak heran bila Presiden Prabowo Subianto berjalan tanpa batu sandungan di legislatif. Kebijakan-kebijakannya selalu mendapat dukungan legislatif. Bahkan, MPR RI, menginisiasi penulisan buku puja-puji terhadap Prabowo Subianto. Sulit membayangkan, bagaimana bisa MPR RI memuja-puji Prabowo Subianto, simbol eksekutif. 

Kita tak tahu entah kenapa? Mungkin semua elite legislatif di negeri ini salah makan obat. Tapi inilah kenyataan. Rakyat mesti menerimanya, karena saluran-saluran aspirasi disumbat. Setiap orang, siapa saja yang tak ikut dalam gerbong, hanya bisa menerima pasrah kenyataan tentang para elite yang tidak seperti harapan. Yang ada dalam gerbong, harus bersiap-siap mendapat kenyataan lain, menjadi boneka tali yang terus-menerus dikekang.

Jika yang ada di dalam gerbong itu seorang menteri, ia akan seperti Purbaya. Dengan tiba-tiba, tanpa alasan yang jelas, ia dipecat sebagai menteri.