Budi Hatees: politik

Hitungan bulan menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak di Provinsi Lampung, yang akan digelar pada April 2017 mendatang. Tapi bagi Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPU) di daerah yang menyelenggarakan Pilkada, juga bagi lembaga yang bertugas melakukan pengawasan, hitungan bulan ini seperti hitungan pekan saja.

Terasa betul kalau waktu untuk mempersiapkan pesta demokrasi ini sangat terbatas, padahal sudah berlangsung hampir satu tahun. Masih banyak tahapan yang (belum dan) harus dilakukan, yang sudah dilaksanakan pun seakan-akan masih tidak maksimal.

Selalu ada kekurangan di sana dan di sini, terutama bila para kontestan – para pasangan calon kepala daerah -- mulai memasuki wilayah subtansial dari kerja-kerja penyelenggara. Kritik dan protes menjadi hal yang sangat biasa, meskipun daun telinga sampai memerah saga.

Kritik dan protes sebuah keniscayaan dalam kerja yang hasilnya berkaitan dengan hajat orang banyak. Puja-puji akan jarang diperoleh. Orang akan langsung berkata, bahwa sukses dan keberhasilan menggelar Pilkada serentak adalah sebuah keharusan bagi lembaga yang ditunjuk sebagai penyelenggara.

Kondisi ini memaksa KPUD ekstra hati-hati dalam bekerja. Peraturan perundang-undangan yang merupakan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksana, mesti dipelajari dengan seksama agar semua tahapan yang dilakukan sesuai dengan amanat konstitusi. Jika tidak, kritik dan protes dari kontestan akan melayang, lebih parah lagi menjadi tuntutan hukum di pengadilan.

Tentu saja segala bentuk tuntutan hukum bisa dihindarkan sejak awal dengan selalu mengacu pada konstitusi yang ada. Selain itu, KPUD tetap perlu menjalin hubungan sinergis dengan lembaga pengawas, sehingga segala bentuk kejanggalan dalam tahapan-tahapan yang dikerjakan bisa diantisipasi sejak awal.

Komunikasi yang baik antara penyelenggara dengan lembaga yang bertugas mengawasi pelaksanaan Pilkada langsung dan serentak, tidak boleh terputus apalagi terjadi kesenjangan (gap communication). Komunikasi itu harus intens, sehingga semua hal yang berpeluang menimbulkan persoalan di kemudian hari bisa diantisipasi sejak dini.

Di dalam proses komunikasi itu, baik penyelenggara maupun pengawas berada dalam satu level, dan masing-masing harus saling memberi dukungan. Dengan begitu, tanggung jawab atas terselenggaranya Pilkada langsung dan serentak yang baik dan benar menjadi beban bersama. Kelemahan satu pihak adalah kelemahan bersama, apalagi bila setiap stake holder punya visi dan misi yang sama untuk mendapatkan sosok pasangan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang sesuai dengan kebutuhan daerah bersangkutan.

Komunikasi antarstake holder dalam penyelengaraan Pilkada langsung dan serentak akan berjalan dengan baik apabila setiap stake holder memiliki agenda politik yang sama. Jangan sampai ada agenda tersembunyi (hidden agenda) seperti ingin memberi kesempatan lebih besar pada kontestan tertentu sambil mereduksi hak-hak kontestan lainnya.

Perbedaan agenda politik dari setiap stake holder Pilkada langsung dan serentak, apalagi bila agenda itu lebih kuat ditandai oleh dominannya kepentingan kelompok atau individu tertentu, mengandung resiko besar untuk merusak nilai positif dari Pilkada itu sendiri.

Pada akhirnya, kepentingan yang lebih besar menyangkut masa depan public sebagai warga dari pemerintahan daerah bersangkutan, akan terabaikan selama lima tahun. Tujuan-tujuan luhur dari dinamika pembangunan nasional maupun pembangun daerah akan berantakan, sehingga upaya untuk memperbaiki derajat kesejahteraan masyarakat jadi terkendala.

Pilkada langsung dan serentak adalah sebuah momentum politik yang sangat penting dalam menjamin masa depan sebuah daerah. Sebab itu, penyelenggara maupun pengawas, mesti senantiasa sejalan. Tidak boleh ada yang menunjukkan keberpihak terhadap kontestan tertentu, apalagi sampai mengorbankan profesionalisme kerja.

Yang paling penting menjadi perhatian, hasil yang buruk dari Pilkada langsung dan serentak berimplikasi serius terhadap nasib public selama lima tahun ke depan Bukan waktu yang singkat, tentunya. Lima tahun lebih dari cukup untuk membuat rakyat sengsara dalam kehidupannya.

Pada tataran inilah, eksistensi pengawas penyelenggaraan Pilkada langsung dan serentak menjadi sangat urgen. Sebagai lembaga yang memiliki konstitusi jelas untuk melakukan kerja-kerja pengawasan, baik terhadap seluruh lapisan panitia penyelenggara mulai dari tingkat kabupaten sampai ke tingkat pedesaan maupun terhadap para kontestan Pilkada langsung dan serentak, sudah diandaikan bahwa seluruh personilnya memiliki kapasitas mumpuni untuk melakukan pengawasan yang ketat.

Dengan kapasitas itu, profesionalisme kerja harus diletakkan di atas kepala. Senantiasa dijunjung tinggi, sehingga segala bentuk pelanggaran yang ditemukan di lapangan, harus disikapi secara serius sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Segala bentuk kelemahan, yang lebih mempertontonkan ketidaktegasan dalam mengambil sikap, akan merusak tatanan yang ada.

Dengan kata lain, keandalan pengawas dalam melakukan kerja-kerja pengawasan, sangat dibutuhkan public. Hasil kerja itu harus mampu memberi rasa keadilan bagi semua lapisan masyarakat, sehingga Pilkada langsung dan serentak yang diselenggarakan betul-betul jadi mekanisme positif untuk mencari pemimpin daerah yang sesuai kebutuhan.

Pengawas, secara harfiah bermakna, seseorang atau lembaga yang melakukan kerja pengawasan. Di dalam kerja mengawasi itu, sudah diandaikan bahwa pengawas dituntut untuk senantiasa aktif memperhatikan tahapan demi tahapan penyelenggaraan Pilkada langsung dan serentak. Setiap tahapan itu tidak boleh melenceng dari peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan begitu, kerja-kerja pengawasan harus berdasarkan pada peraturan perundangan-undangan yang mengatur lembaga pengawas tersebut. Hasil kerja yang melampaui peraturan perundangan-undangan, sama saja dengan melakukan pelanggaran. Sesuatu yang terjadi karena melanggar aturan yang ada, bukan sesuatu yang layak dipertahankan.

Tapi, tentu saja, segala bentuk simpulan terkait hasil pengawasan, tidak boleh hanya berdasarkan pada variable dengan indikator yang tak terukur alias kuat ditandai subyektivitas. Artinya, hasil kerja pengawasan membutuhkan legitimasi berupa bukti konkrit yang bisa dipakai untuk menguatkan tuduhan. Bukti-bukti yang bisa diukur oleh siapa saja, yang disampaikan kepada public secara transparan, sehingga penyelenggaraan Pilkada langsung dan serentak membawa warna yang lebih cerah bagi kehidupan masyarakat.*

Versi lain opini ini disiarkan Analisa pada edisi Sabtu, 5 November 2016 dengan judul "Politik sebagai Persoalan Komunikasi". baca

October 16, 2016 No #type=(blogger)

PILKADA langsung dan serentak, yang digelar pada 9 Desember 2015 lalu, termasuk sukses meskipun sesuatu yang baru di negeri ini. Publik memberi puja-puji kepada semua stake holder yang mendorong sukses itu.

Meskipun begitu, kita tidak bisa mengabaikan bahwa selalu ada segelintir orang yang senantiasa merawat ingatan-ingatan “traumatik” dan sinisme atas pelaksanaan pesta demokrasi yang pernah digelar di negeri ini. Mereka tidak percaya pemilihan umum, tak mau datang alias golput. Ingatan memang tak harus digerus dari kenangan, apalagi bila ada referensi yang bisa menjadi acuan dari betapa bobroknya sistem demokrasi di negeri ini di masa lalu.

Tapi, tentu, sikap optimis tidak boleh dikesampingkan. Ketika mulai banyak orang memiliki kesadaran dan kepekaan luar biasa atas pentingnya pemilihan umum sebagai sebuah mekanisme memilih calon pemimpin, kita pun perlu menjaga optimism itu. Kita juga bisa mendapatkan pemimpin seperti yang diharapkan semua orang, seorang pemimpin yang negarawan, orang yang mau dan bersedia mengabdikan diri untuk melayani kepentingan rakyatnya.

Dengan begitu, kita harus memaklumi bahwa kekeliruan dan kelemahan adalah sebuah keniscayaan dalam kerja manusia. Makanya, manusia selalu berikhtiar bisa melakukan segala sesuatu dengan sempurna, sehingga berbagai upaya dilakukan untuk mendekati kesempurnaan itu. Cara yang segera ditempuh, tidak lain, belajar dari kekurangan yang pernah dilakukan.

Optimisme harus dimiliki menghadapi Pilkada langsung dan serentak di beberapa kabupaten di Provinsi Lampung, yang akan digelar pada April 2017 mendatang. Belajar dari kekurangan saat Pilkada 2015, terutama lewat evaluasi yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan para intelektual serta akademisi, bukan tidak mungkin kesempurnaan akan diraih. Segala kelemahan, kekurangan, dan ketidakpuasan, semoga tidak kita temukan lagi pada Pilkada yang akan datang.

Tentu saja sikap optimis tidak bisa berdiri sendiri. Perlu dukungan sikap-sikap lain, seperti mentalitas budaya yang gemuk dengan hasrat dan harapan untuk mendapatkan hasil yang baik dengan cara-cara yang baik. Kita harus memiliki gloria—martabat dalam berpolitik. Moralitas dan nilai-nilai social perlu dipelihara dan dirawat.

Kita bisa mengutif nasehat Niccolo Machiavelli pada beberapa abad lalu. ”Membunuh sesama warga, mengkhianati kawan, curang, keji, tak peduli agama,” kata dia, ”tidak dapat disebut kegagahan, tapi cara-cara macam ini dapat memenangkan kekuasaan, meskipun bukan memenangi kemuliaan.”

Kita garis bawahi tentang memenangi kemulian. Tentu saja soal ini lebih ditujukan kepada para kontestan.

Mereka yang menjadi calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pilkada langsung dan serentak, seharusnya menjalankan apa yang disebut politik bermartabat. Politik seperti ini tak digerakkan semata-mata oleh nafsu pencarian kekuasaan.

Martabat memancar dari tindakan otentik yang penuh kedaulatan dari seorang pemimpin berkarakter. Kemuliaan membuat kontestan dihormati rakyatnya.

Dalam masyarakat kita tersedia banyak contoh hilangnya martabat politik di berbagai lini, entah itu di pemerintahan, DPR, entah peradilan. Rumus ”jilat atas, injak bawah” cukup merasuki birokrasi, perusahaan, dan organisasi dalam masyarakat kita. Politik uang para kandidat selama Pilkada menunjukkan kenyataan vulgar bahwa politik itu sendiri tidak lagi merupakan tindakan otentik yang berdaulat, tetapi merosot menjadi barang dagang dalam pasar kuasa.

Martabat dalam politik harus dijaga. Kita punya banyak referensi tentang pemimpin yang menjaga martabat politiknya. Pada Pilpres 2014 lalu, misalnya, public menyaksikan aneka peristiwa politik di Indonesia memunculkan adegan akrab dan hangat: bersalaman. Pasang capres-cawapres sering bersalaman saat tampil dalam acara-acara di KPU dan tempat perdebatan.

Kita mendapati ekspresi kebersamaan pada gesture yang diperlihatkan para kandidat pemimpin bangsa. Sebab, bersalaman memiliki sejarah kultural yang panjang sebagai manifestasi dari etika politik yang mengajarkan bahwa bersalaman adalah representasi pertalian atau relasi, bermakna perkenalan, perdamaian, rekonsiliasi, dan solidaritas. Adegan bersalaman antara Joko Widodo-Jusuf Kalla dan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa adalah ekspresi politik beradab, acuan keteladanan dalam berdemokrasi.

Para kandidat Gubernur DKI Jakarta, mempertontonkan keakraban di antara mereka dengan selfi seusai mendapaftar di KUP DKI Jakarta. Para kandidat lebur dalam tawa dan senyum sumringah. Terlihat sangat tulus. Padahal mereka sama-sama berhasrat memenangi Pilkada DKI Jakarta, tapi mereka tidak pernah mempertontonkan permusuhan demi menguber kekuasaan.

Berfoto bersama, mengembangkan senyum sumringah, dan dipertontonkan kepada public lewat media social, bisa dimaknai sebagai upaya para kandidat Gubernur DKI Jakarta dalam mengukuhan makna kebersamaan. Dalam agenda demokrasi, tubuh adalah ekspresi politik. Tubuh adalah bahasa populis untuk menggerakkan public. Ekspresi perdamaian dan persahabatan harus dipertontonkan para kandidat kepada public agar Pilkada langsung dan serentak tidak menjadi arena saling menambah permusuhan.

Kita di luar DKI Jakarta, mahfum bahwa semua ekspresi dan laku yang ditunjukkan kandidat Gubernur DKI Jakarta lewat foto selfi itu, menangkap imajinasi kebersamaan yang tetap dijaga meski secara politik bertarung. Pertarungan politik bukan sebuah peperangan, bukan pertempuran hidup dan mati. Pertarungan politik menimbulkan ketegangan luar biasa, tapi bukan berarti setiap petarung harus membabi buta.

Di sinilah perkara kemulian itu menjadi penting. Setiap kandidat peserta Pilkada langsung dan serentak harus menjadi sosok anutan perihal “pengendalian diri”. Mereka mesti menjadi tauladan bagi para pendukungnya. Mereka harus menjadi mulia.

Kemenangan dalam politik itu memang penting. Tapi, yang lebih penting lagi, bisa menjaga situasi tetap kondusif. Maka semua kandidat harus mengutamakan rekonsiliasi. Mereka bertarung tetapi tidak bermusuhan. Mereka membuat strategi untuk memenangi pertarungan, tetapi tidak membuat hal itu jadi sumber pertikaian.

Mari kita dorong agar Pilkada langsung dan serentak menjadi momentum penyembuhan ingatan traumatic masa lalu. Demokrasi harus menjadi cara yang paling bagus untuk memilih pemimpin.*

October 16, 2016 No #type=(blogger)

Sejarah politik menjelang pesta demokrasi di Indonesia tumbuh bersamaan dengan watak vandalisme para politisi di ruang-ruang publik. Begitu juga menjelang Pemilu 2014 yang akan datang, vandalisme itu mewujud dalam tindak komunikasi politik untuk kepentingan kampanye.

Vandalisme mengingatkan kita pada laku seseorang atau sekelompok di kota-kota besar, umumnya dilakoni anak jalanan untuk mengekspresi eksistensi diri di tengah-tengah lingkungan. Laku ekspresif sesungguhnya kreatif, berupa graffiti, tapi dilakoni dengan hal-hal yang menegasikan adap, kepatutan, atau etika publik. Kata-kata tak pantas, kalimat-kalimat makian, dan ekspresi bahasa dari kekalutan atas realitas hidup merusak estetika ruang-ruang publik, karena membangun kesan jorok dan kumuh pada suatu lingkungan.

Tapi ekspresi vadalisme para politisi berbeda. Mereka tidak melakukan graffiti menggunakan cat, atau mencorak-coreti dinding-dinding yang ada di ruang publik. Mereka mengotori lingkungan dengan menempeli poster dan memasang spanduk secara serampangan, sehingga menjadi kumuh dan jorok. Isi poster dan spanduk itu pun tidak berorientasi pada isu  (issues-oriented) atau semacam ideologi politis yang ingin diperjuangkan dalam rangka memecahan masalah (problem solving) yang ada, tapi lebih menekankan pada orientasi pengelembungan citra (image-oriented).

Poster dan spanduk itu adalah medium komunikasi, yang menyimpan informasi tentang para politisi dan partai politik. Tanpa kecuali, setiap politisi yang datang dari ragam partai politik dan karenanya memiliki ragam idiologi politik, memasang poster dan spanduk yang isinya memiliki kesamaan.

Serbuan informasi yang sama itu menegaskan betapa para politisi dan partai politik sedang mengeksploitasi ruang publik untuk memanipulasi segala sesuatunya yang tak mendidik. Nilai-nilai yang dimunculkan tidak mengacu pada nilai-nilai kemuliaan publik. Sebut saja, para politisi dan partai politik menawarkan citra-citra paripurna dan berkoak-koak bahwa dirinya adalah “dewa”, atau semacam “mahdi” yang dinubuatkan dalam kitab suci sebagai sosok pembawa keberkahan.

Mereka mengklaim diri sebagai “santo” yang akan membawa pencerahan bagi kehidupan manusia, meskipun semuanya terkesan imajiner dan abstrak. Padahal, apa yang sedang mereka lakukan sesungguhnya menimbulkan persoalan krusial karena perilaku serupa sudah lebih dahulu dilakukan pada kapitalis dunia industri. Bahkan, pemegang regulasi (pemerintah) turut serta di dalamnya, sadar atau tidak, mempercepat proses merubuhkan nilai-nilai estetika yang seharusnya melekat pada ruang-ruang publik.

Dinamika politik harus punya aturan yang jelas. Maka, sebagaimana dalam peraturan perundangan-undangan yang berlaku, perkara menempelkan poster dan memasang spanduk menjelang Pemilu, punya aturan yang jelas. Komisi Pemilihan Umum (KPU) merupakan pengaturnya. Namun, lantaran KPU belum mengeluarkan aturan mengenai kampanye untuk Pemilu 2014, para politisi memilih mengacu pada aturan lama. Peraturan lama menyebut masa kampanye dimulai sejak partai politik dinyatakan sah sebagai peserta Pemilu. Berarti, masa kampanye akan berlangsung 15–16 bulan, lebih panjang dari masa kampanye pada Pemilu 2009. Artinya, merujuk pada UU No 10/2008, peserta Pemilu 2009 berkampanye selama 9 bulan, sejak 5 Juli 2008 hingga 5 April 2009.

Jangka 15-16 bulan bisa membuat ruang-ruang publik bertambah kumuh dan jorok. Lebih parah lagi, publik akan dicekoki dengan gombal dan propaganda politik yang menjauh dari tradisi literasi politik. Alhasil, Pemilu 2014 yang diniatkan lebih berkualitas karena adanya kedewasaan berdemokrasi pada masyarakat, justru memperkuat eksistensi golongan putih (golput) akibat kemuakan terhadap segala yang berbau politik.

Sebab itu, KPU harus mengeluarkan peraturan baru tentang masa kampanye tersebut. Peraturan baru itu penting bukan saja untuk menjaga lingkungan ruang-ruang publik agar peruntukkannya lebih jelas bagi kepentingan publik, tapi agar proses kampanye caleg dan partai politik mampu menghasilkan pendidikan politik yang baik sekaligus meningkatkan kualitas Pemilu di negeri ini.

KPU memang tak gesit. Gerakannya statis, kinerjanya bagai jalan di tempat. Sebagai pelaksana Pemilu, KPU terkesan tak tanggap dengan dinamika yang ada karena terlalu administratif. Ketika sedang mengurus perkara administrasi calon anggota legislatif, KPU akan focus pada kegiatan itu saja. Sama sekali tidak akan memikirkan bahwa sepak terjang partai politik peserta Pemilu harus diawasi dan diatur karena bisa mencuri star untuk berkampanye.

Kampanye dalam kajian politik sejatinya merupakan bentuk komunikasi politik untuk memersuasi pemilih (voter) agar mendapatkan dukungan dari banyak kalangan saat pencontrengan. Michael dan Roxanne Parrot dalam bukunya  Persuasive Communication Campaign (1993), mendefenisikan kampanye sebagai proses yang dirancang secara sadar, bertahap dan berkelanjutan, serta dilaksanakan pada rentang waktu tertentu dengan tujuan memengaruhi khalayak sasaran yang telah ditetapkan.

Inti kegiatan kampanye adalah persuasi. Sebab itu, kampanye yang baik adalah kampanye berkonsep dan tepat pada target yang dibidik. Dalam pandangan Leon Ostergaard, sebagaimana dikutip Klingemann (2002), ada tiga tahapan dalam kampanye.

Pertama, mengidentifikasi masalah faktual yang dirasakan. Syarat kampanye sukses harus berorientasi pada isu (issues-oriented), bukan semata berorientasi pada citra (image-oriented). Kampanye merupakan momentum tepat untuk menunjukkan bahwa kandidat memahami benar berbagai soal nyata, faktual, elementer, dan membutuhkan penanganan di masyarakat. Sudah bukan saatnya lagi kampanye hanya menawarkan solusi imajiner yang abstrak, tidak memiliki basis pemecahan masalah (problem solving).

Kedua, pengelolaan kampanye yang dimulai dari perancangan, pelaksanaan hingga evaluasi. Dalam tahap ini, riset perlu dilakukan untuk mengidentifikasi karakteristik khalayak sasaran agar dapat merumuskan pesan, aktor kampanye, saluran hingga teknik pelaksanaan kampanye yang sesuai. Pada tahap pengelolaan ini, seluruh isi program kampanye (campaign content) diarahkan untuk membekali dan memengaruhi aspek pengetahuan, sikap, serta keterampilan khalayak sasaran.

Ketiga, tahap evaluasi pada penanggulangan masalah  (reduced problem). Dalam hal ini, evaluasi diarahkan pada efektivitas kampanye dalam menghilangkan atau mengurangi masalah sebagaimana yang telah diidentifikasi pada tahap prakampanye.

Kampanye dengan demikian bukanlah sebuah mekanisme janji palsu atau pembohongan publik, melainkan sebuah deklarasi komitmen untuk melakukan hal-hal terbaik yang bisa dilakukan sekaligus meyakinkan berbagai pihak bahwa para kandidat memiliki berbagai solusi jangka pendek, menengah, dan panjang sebagai formula mengurangi masalah yang ada di masyarakat.●

Budi Hatees | OKEZONENEWS, 11 Oktober 2013

Tulisan ini muncul di tujuh media massa tanpa seiizin saya.

August 11, 2014 1 #type=(blogger)

About me